banner podcast

Bagaimana Pengelolaan CSR di Indonesia?

  • Bagikan
Bagaimana Pengelolaan CSR di Indonesia?
FOTO: Ilustrasi CSR (sumber: google)
Banner Iklan

Oleh :
Moh Miftachul Fadhli | Universitas Muhammadiyah Malang

Akhir-akhir ini Corporate Social Responsibility (CSR) ramai dibincangkan oleh masyarakat, mulai dari adanya pemberian penghargaan Top CSR Award, dukungan penanggulangan covid, program dukungan UMK, dll. Hal tersebut merupakan suatu strategi andalan preusahaan untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Tak kalah pentingnya pelaporan CSR dalam pengungkapan laporan non-keuangann dapat meningkatkan kredibilitas yang diterbitkan kepada masyarakat, hal tersebut pastinya dimuat dalam laporan tahunan yang sudah diaudit.

Laporan audit menjadi penting karena bagian dari kualitas produk sesuai dengan standart yang ditentukan. Pelaporan CSR sendiri telah diatur dalam Pasal 1 (ayat 3) Undang-Undang Republik Indonesia mengenai Perseroan Terbatas yang menegaskan “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta serta dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) memberikan definisi CSR sebagai “komitmen dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari masyarakat dan lingkungan”. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu norma dasar yang telah disepakati menjadi bagian dari Pancasila sebagai dasar negara, oleh karena itu seluruh aktivitas kenegaraan dan pemerintahan harus mengandung nilai perjuangan tersebut. Konsep CSR adalah salah satu manifestasi dari keadilan sosial. Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai macam peraturan perundang-undangan tentang ketentuan CSR, yang secara garis besar mewajibkan seluruh korporasi di Indonesia yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan CSR.

Meskipun CSR telah disepakati menjadi kewajiban hukum (liability), CSR acap kali dipandang sebelah mata oleh korporasi. Sebagai contoh pada PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), tidak terdapat satupun pasal yang secara imperatif memerintahkan korporasi untuk memasukkan komponen CSR dalam anggaran korporasi. Ketidakpastian dan lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu faktor CSR tidak berlaku efektif di Indonesia.

CSR sebenarnya dapat menjadi strategi bisnis yang dapat diambil perusahaan selain sebagai sebuah kewajiban. London School of Public Relation (LSPR) pernah melakukan survei tentang persepsi pemimpin perusahaan terhadap CSR kepada 114 perusahaan di Indonesia yang berasal dari 80% UMKM dan sisanya merupakan UKM menengah atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pemimpin perusahaan terhadap 7 dimensi CSR berada di kategori positif. Namun, data selanjutnya menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat terbawah dalam pelaksanaan CSR di 7 negara Asia. Hal ini menunjukkan bahwa para pemimpin perusahaan sudah cukup memahami terkait regulasi dan urgensi CSR. Tapi sayangnya dalam pelaksanaannya masih banyak perusahaan yang cenderung mengabaikan. Selanjutnya terkait kendala yang masih banyak ditemukan di lapangan dalam pelaksanaan CSR adalah
permasalahan biaya, distribusi kegiatan serta penentuan target, bentuk kegiatan, hingga mkurangnya kemitraan.

Sebenarnya potensi CSR ini sangat besar, Pada tahun 2015, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise mengatakan, potensi dana dari tanggung jawab sosial perusahaan CSR mencapai Rp 12 triliun per tahun. potensi dana itu akan terus bertambah seiring bertambahnya perusahaan yang go public dan badan usaha tetap (BUT). Dana sebesar itu seharusnya dapat digunakan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi terlebih untuk daerah-daerah yang tertinggal. Lalu bagai mana potensi CSR di daerah kalian saat ini? Apakah perlu adanya rekontruksi kebijakan CSR di Indonesia?

banner iklan
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.