Berikut Isi Nota Penjelasan Terhadap 1 Raperda Usulan Eksekutif dan 3 Raperda Usulan Prakarsa DPRD

Avatar of news.Limadetik
Berikut Isi Nota Penjelasan Terhadap 1 Raperda Usulan Eksekutif dan 3 Raperda Usulan Prakarsa DPRD
FOTO: Rapat Paripurna DPRD Sumenep

LIMADETIK.COM, SUMENEP – DPRD Sumenep menggelar rapat paripurna atas Nota Penjelasan terhadap 1 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Eksekutif dan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Prakarsa DPRD 2022 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Setempat.

Rapat Paripurna tersebut, dipimpin langsung, oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Abdul Hamid Ali Munir, dengan agenda, penyampaian Laporan Nota Penjelasan Bupati Sumenep Achmad Fauzi terhadap 1 Raperda Usul Eksekutif melalui, Wakil Bupati Sumenep Hj. Dewi Khalifah.

Turut hadir pimpinan dan anggota DPRD Sumenep, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, kepala OPD dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, pimpinan Ormas dan organisasi kepemudaan.

“Perkembangan globalisasi menuntut berbagai badan usaha untuk berkompetisi, namun kompetisi dimaksud harus dilakukan secara sehat, dengan memperhatikan aturan dan tata kelola yang baik,” kata Wabup Dewi Khalifah, Selasa (11/10/2022).

Bupati Sumenep menilai, selama ini, pemerintah daerah maupun pusat, memiliki wewenang, membentuk badan usaha yang berbadan hukum. Syaratnya secara konstitusional memenuhi semangat ketentuan Pasal 33 UUD 1945, dimana pembentukan badan usaha berbadan hukum dimaksud ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

“Atas dasar itu, maka pemerintah daerah mendirikan perusahaan-perusahaan milik daerah dengan harapan memperoleh keuntungan ekonomis bagi daerah, sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat” ungkapnya.

Nota yang disampaikan melalui Wabup Dewi Khalifah, bertujuan penyertaan modal dari pemerintah daerah kabupaten, dalam rangka penambahan modal kepada BUMD adalah untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan pemerintah daerah.

Untuk penambahan modal kepada BUMD, dapat diberikan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hal ini sesuai dengan amanat dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

“Merujuk pada Pasal 3 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sumekar, salah satu tujuan utamanya mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau.” paparnya.

Sedangkan, Penyampaian Nota Penjelasan DPRD terhadap 3 (tiga) Rancangan Perda Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Sumenep 2022 oleh Wakil Ketua Bapemperda, Hj. Melly Sufianti, meliputi; pertama Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern.

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan lain sebagainya.

Maka, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern perlu diubah.

“Perda tentang pasar tradisional dan pasar modern perlu dirubah, karena tidak sesuai lagi, dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Hal ini juga untuk mendukung adanya penyelarasan peraturan dari tingkat daerah ke tingkat pusat, sehingga tidak ada konflik hukum yang menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern,” jelasnya.

Kedua, pihaknya menilai, Raperda Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat yang memiliki peran sangat penting, untuk meningkatkan potensi dan sinergitas integrasi nasional, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Termasuk pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahateraan dan kemakmuran masyarakat, untuk itu pemerintah daerah perlu menyelenggarakan perhubungan darat yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mendukung dan meningkatkan kesejahteraan, keamanan, kepuasan, keselamatan, dan ketertiban dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi, pengembangan wilayah dan kawasan strategis.

“Hal tersebut dilakukan agar dapat mewujudkan pelayanan perhubungan darat yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah dan memajukan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Ketiga, Raperda Tentang Desa Wisata, dimana desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan, untuk mengatur serta mengurus kepentingan lingkupnya sendiri.

Desa memiliki ciri khas atau karateristik berasal dari asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang mana pembentukannya bersifat asli bukan berasal dari penjajah atau bentukan pemerintahan pusat.

“Implementasi dan praktik dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk membangun Indonesia dari desa, menjadi tantangan sendiri dalam wajah Otonomi Daerah,” ungkapnya.

Corak produksi yang menjadi unggulan desa, tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah, sehingga konsekuensi sinergi pembangunan desa wajib memperhatikan substansi dalam regulasi di level daerah, seperti peraturan daerah, rencana tata ruang, bahkan rencana pembangunan jangka menengah atau panjang daerah.

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, dengan maksud meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang,” paparnya.

Menyambut uraian tersebut. Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Abdul Hamid Ali Munir, berharap, momentum pembentukan Raperda seperti Raperda Perlidungan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern, serta Raperda Desa Wisata menunjukkan respon kami sudah sangat tepat.

“Dua Raperda tersebut, secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi faktor penentu bagi penciptaan kondisi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal yang sanggup bertahan, bahkan mampu tumbuh walaupun dalam pengaruh krisis global,” tandasnya.

Pihaknya berharap, bahwa 4 (empat) Raperda yang akan dibahas dapat betul-betul kita sikapi secara serius, sehingga menghasilkan Raperda yang berkualitas dan bermanfaat menjaga stabilitas perekonomian masyarakat.

“Dari raperda tersebut, harus disikapi dengan serius, sehingga hasilnya berdampak bagi ekonomi masyarakat,” pungkasnya.