banner podcast

Dalam Pengambilan Sumpah 14 Kepala OPD yang Dilantik Bupati, Ada Tiga Berstatus Pj

  • Bagikan
Dalam Pengambilan Sumpah 14 Kepala OPD yang Dilantik Bupati, Ada Tiga Berstatus Pj
FOTO: Bupati Bondowoso KH.Salwa Arifin dalam acara pelantikan Kepala OPD
Banner Iklan

BONDOWOSO, Limadetik.com – Sebanyak 14 pejabat eselon II hasil lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso kini telah dilantik pada, Jum’at (6/8/2021).

Namun dalam pelantikan pejabat eselon II, masih ada tiga posisi yang masih disebut berstatus Penjabat (Pj).

Tiga diantaranya, Yakni Pj Direktur RSUD dr. H. Koesnadi dr.Yus Priayatna, Pj Kepala Dinas Sosial Anisatul Hamidah, serta Pj Kepala Bappenda Dodik Siregar.

Bupati Bondowoso KH. Salwa Arifin saat dikonfirmasi mengatakan bahwa jke tiganya secara kepangkatan masih belum mencukupi, yakni masih golongan 3A. Namun, beberapa bulan kemudian ke tiganya akan menjabat sebagai kepala dinas definitif.

“Mungkin dari sisi hasil nilainya lebih bagus dari pada yang lain. Kan dari setiap calon itu nilainya tidak sama” kata Bupati pada Limadetik.com.

Baca Juga: Bupati Salwa Lantik 14 Kepala OPD, Ini Pesannya

Sementara Pj Sekretaris Daerah yang menjadi Ketua seleksi Jabatan Pratama Tinggi (JPT), Soekaryo menambahkan, status Pj ini secara aturan boleh.

“Memang ini menjadi kewenangan bupati untuk memilih yang dilindungi oleh Undang-undang. Itu atas dasar aturan. Kalau tidak dasar aturan bisa batal ini” kata Soekaryo.

Berdasarkan aturan memang diajukan ada tiga nama. Selanjutnya dari tiga nama dimintakan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Selanjutnya, Bupati memiliki kewenangan. Tidak harus dinomer urut paling pintar. Namun, dipilih yang menurut bupati paling bisa membantu.

“Tapi yang menurut Bupati dianggap lebih bisa membantu, itu yang dipilih Bupati” lanjutnya.

Dirinya menambahkan bahwa mereka sebenarnya merupakan kepala dinas definitif namun karena kepangkatannya belum memenuhi sesuai yang diatur.

“Mereka memiliki kewenangan, hak dan kewajiban yang sama dengan Kadis definitif. Tapi diaturannya diatur Pj dia” tuturnya.

(budhi/yd)

banner iklan
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.