banner podcast

Dampak PPKM Darurat se Jawa-Bali Terhadap Ekonomi

  • Bagikan
Dampak PPKM Darurat se Jawa-Bali Terhadap Ekonomi
FOTO: PPKM Darurat Jawa-Bali
Banner Iklan

Oleh: Lukman Inkgrit Arinusa
(20181010311209)
Universitas Muhammadiyah Malang

__________________________________

Limadetik.com – Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan yang disinyalir dapat mempengaruhi pergerakan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak sabtu 03 Juli 2021 lalu, yang bertujuan untuk menekan penularan covid, sehingga aktivitas ekonomi dapat pulih kembali. Simak artikel lengkapnya di bawah ini.

Dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai stimulus yang diharapkan dapat menggerakkan kembali roda perekonomian. Salah satunya, pemberian insentif berupa pembebasan pajak PPnBM 0% pada sektor otomotif dan properti yang bertujuan untuk
meningkatkan daya beli masyarakat.

Tidak hanya itu, pemerintah juga telah menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas yang telah dilakukan sejak April 2020 lalu, dimulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di 18 wilayah di Indonesia. Kemudian dengan beberapa aturan lain yang berbeda, pemerintah mengimplementasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro mulai 3 Juli 2021 Se Jawa Bali.

Beberapa ketentuan yang dikeluarkan adalah pengetatan kewajiban bekerja dari rumah, untuk semua pekerja sektor non-esensial, dan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.

Bagi sektor esensial, maksimal 50 persen staf yang bekerja di kantor, dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat, dan 100 persen bagi sektor kritikal.

Pemerintah mengizinkan supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan swalayan untuk beroperasi hingga pukul 20.00 WIB, dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Untuk apotek, diperbolehkan untuk beroperasi selama 24 jam.

Namun, pemerintah memutuskan agar pusat perbelanjaan, serta pusat perdagangan lain, termasuk kawasan wisata, ditutup selama penerapan PPKM Darurat tersebut.

Setelah melewati jilid 1 dan 2, kini PPKM skala mikro jilid 3 diperpanjang selama 18 hari ke depan, mulai Sabtu, 03 Juli hingga Selasa, 20 Juli 2021. Area cakupannya juga diperluas menjadi 10 provinsi, meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.

Lalu, apa dampak positif terhadap perekonomian kita dengan diterapkannya PPKM skala mikro?

Menurut Airlangga Hartanto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), terjadi dampak positif perekonomian dari diterapkannya PPKM, sering dengan telah dilakukannya vaksinasi Covid-19 yang semakin masif kepada masyarakat.

“Diharapkan dengan diterapkannya kebijakan PPKM skala mikro ini untuk jangka panjang pertumbuhan ekonomi bisa naik 5 persen, dan sektor supply site secara bertahap bisa bergerak terutama di sektor properti dan otomotif” ujar Airlangga Hartanto.

Pemerintah mengklaim, diterapkannya PPKM telah berhasil menekan kasus aktif dan tingkat kesembuhan alami pasien Covid mengalami peningkatan. Diperpanjangnya kebijakan ini, seharusnya dapat menekan kasus penyebaran Covid lebih efektif lagi, sehingga memicu masyarakat untuk bisa menggerakan kegiatan perekonomian secara nasional.

banner iklan
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *