Dana BLT BBM Desa Lenteng Barat Dipotong, Kadus Jambu Monyet I Mengamini

Avatar of news.Limadetik
Dana BLT BBM Desa Lenteng Barat Dipotong, Kadus Jambu Monyet I Mengamini
FOTO: Ilustarsi

LIMADETIK.COM, SUMENEP – Dana BLT BBM dari Pemerintah Pusat di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dikabarkan disunat alias dipotong oleh Pemerintah Desa setempat.

Atas informasi tersebut, Kepala Dusun (Kadus) Jambu Monyet I Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep mengakui adanya pemotongan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) di Desanya.

Kadus Jambu Monyet I Desa Lenteng Barat, Waris mengatakan, pemotongan BLT BBM yang bersumber dari anggaran Pusat tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat atau warga penerima manfaat.

“Iya benar mas, ada pemotongan BLT BBM. Tapi itu bukan untuk kepentingan pribadi kami (Desa) melainkan untuk pembayaran SPPT/Pajak warga yang selama ini sudah nunggak belasan tahun” kata Waris saat dihubungi media ini melalui telepon genggamnya, Selasa (20/9/2022).

Menurut Waris, pemotongan BLT BBM sebesar Rp 70.000 masing masing penerima tersebut dilakukan sudah berdasarkan atau melalui rapat dan disepakati bersama.

“Kami tidak berani melakukan pemotongan bantuan (BLT BBM) kalau tidak melalui kesepakatan bersama dengan penerima. Dan pemotongan Rp 70.000 ribu itu untuk tunggakan SPPT atau pajak selama 12 tahun” ungkapnya.

Waris menduga, ramainya informasi pemotongan BLT BBM tersebut karena dimungkinkan ada satu atau dua orang yang saat musyawarah dilakukan tidak hadir. Dan berdasarkan data, KPM yang ada di Dusun Jambu Monyet I sebanyak 103 orang.

“Mungkin ada satu atau dua orang penerima bantuan BLT BBM ini yang saat musyawarah tidak hadir. Tapi pada dasarnya mayoritas menerima atau sepakat ada pemotongan untuk kepentingan pembayaran tunggakan SPPT atau pajak mereka” tegasnya.

Berbeda dengan TS (inisial) salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT BBM mengatakan, bahwa sebelumnya tidak pernah dilakukan rapat ataupun pemberitahuan jika akan dilakukan pemotongan.

Ia pun menyayangkan, jika pemotongan tersebut dilakukan untuk pembayaran tunggakan SPPT atau pajak bagi warga. Sebab kata dia, harusnya bantuan BLT BBM yang bersumber dari Pemerintah Pusat itu bisa dinikmati KPM di tengah situasi ekonomi sedang sakit karena kenaikan harga BBM.

“Saya hanya menerima Rp 420 ribu, yang seharusnya saya menerima Rp 500 ribu. Jadi yang dipotong bukan Rp 70 ribu melainkan Rp 80 ribu. Dan kenapa harus dana BLT BBM ini yang dijadikan alasan” katanya.

Selain itu tambah TS, pemotongan bukan hanya kali ini saja, namun sering terjadi setiap ada bantuan untuk warga atau masyarakat miskin.

“Masyarakat takut mau ngadu atau protes, karena takut dihapus dari daftar bantuan. Kalau urusan pemotongan sudah sering mas, bukan hanya saat ini saja. Hanya mau bagaimana lagi” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial P3A Drs Achmad Dzulkarnain mewanti wanti, agar tidak sampai terjadi pemotongan dengan dalih apapun juga. Baik bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Ia juga menegaskan, terkait BLT BBM Pusat dirinya tidak tahu menahu, sebab Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima secara langsung di Kantor Pos setempat.

“Kita (Dinsos P3A) tidak ikut ikutan dalam penyalurannya, kita hanya ikut memantau dan mengawasi. Kami hanya tahu nominal yang diterima Rp 500 ribu selama 2 bulan dengan rincian perbulan Rp 150 ribu, dicairkan langsung 2 bulan ditambah Rp 200 ribu bantuan program semabako untuk bulan september” terangnya.

Kadinsos P3A Sumenep meminta, agar penerima atau KPM BLT BBM tidak perlu takut melapor jika memang terjadi pemotongan. “Laporkan jika ada yang melakukan pemotongan. Siapapun yang melakukannya” tukasnya.