banner podcast

Desakan Pembentukan Tim Audit Independen untuk Ungkap Pemecatan ke-75 Karyawan KPK

  • Bagikan
Desakan Pembentukan Tim Audit Independen untuk Ungkap Pemecatan ke-75 Karyawan KPK
FOTO: Ilustrasi
Banner Iklan

OLEH: Iravati Maziyah.
Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang

Baru-baru ini publik dikagetkan tentang keputusan KPK yang membebastugaskan puluhan orang karyawannya. Termasuk dengan Novel Baswedan selaku penyidik senior KPK yang sampai saat ini kasusnya masih belum menemukan titik terang. Alasan dari pembebastugasan 51 orang karyawan KPK ini karena ke-75 karyawan tersebut tidak lolos mengikuti TWK. 51 orang karyawan dinyatakan diberhentikan dan sisanya akan dibina.

Hal ini tentu saja membuat banyak orang bertanya-tanya apakah alasan sebenarnya sampai-sampai KPK melakukan pemecatan kepada puluhan orang pegawai KPK. Apalagi, tidak sedikit dari ama-nama yang masuk ke dalam daftar karyawan yang dipecat merupakan karyawan senior dan telah dikenal sebagai ahli di bidangnya.

Apalagi, selama ini puluhan karyawan tersebut sudah banyak memberikan jasa dalam mengungkap dan menciduk para koruptor yang ada di seluruh penjuru negeri. Hal ini pun juga membuat publik berpikiran bahwa saat ini KPK bukanlah lembaga yang kredibel seperti di tahun-tahun sebelumnya. Tidak sedikit publik yang menyebut bahwa pemecatan berdasarkan nilai TWK tersebut tidak adil bagi ke-75 karyawan KPK yang sudah memberikan banyak sumbangsih dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Dugaan Adanya Kogkalikong Antara Sejumlah Pimpinan KPK
Terkait dengan hal ini, rupanya Novel Baswedan memiliki pendapat tersendiri. Beberapa waktu lalu saat mendatangi Komnas HAM, Novel menyebut jika upaya pemecatan karyawan KPK yang tergabung dalam komisi antirasuah ini bukanlah persoalan biasa. Ia pun menduga jika pemecatan terhadap puluhan karyawan KPK ini merupakan langkah untuk menggembosi kinerja KPK. Terutama dalam menyingkirkan orang-orang yang benar-benar berniat untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Tidak hanya itu saja, Novel juga menduga jika langkah ini merupakan inisiasi dari sjeumlah pimpinan KPK. Dugaan Novel ini ternyata juga dilandasi dengan fakta-fakta terkait yang telah dikumpulkan oleh karyawan KPK selama ini. Tidak heran jika pada akhirnya Novel Baswedan dan sejumlah karyawan KPK lainnya melaporkan pimpinan KPK tersebut ke lembaga Dewan Pengawas, Ombudsman dan juga Komnas HAM.

Menurutnya, pelaporan pimpinan KPK ke lembaga Komnas HAM tidak hanya dilandasi dengan pemecatan yang tidak adil dan juga merenggut hak karyawan tetapi juga pelabelan sebagai seorang radikal kepada para pegawai yang tidak berdasar dan tidak benar adanya. Tidak hanya itu saja, Novel juga menyebut jika pemecatan kepada sejumlah KPK ini seolah menjadi ancaman bagi generasi penerus agar tidak berkontribusi secara penuh dalam memberantas korupsi.

Sedangkan pendapat yang berbeda disampaikan oleh Mochammad Jasin. Pria yang sempat menjabat sebagai Wakil Ketua KPK ini menyebutkan jika terdapat prosedur tersendiri dalam melakukan pemecatan karyawan. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh KPK yang memecat puluhan orang karyawannya baru-baru ini.

Prosedur Pemecatan yang Benar
Menurut Jasin, KPK harus melakukan pemecatan karyawan melalui pengawasan internal yang akan melakukan pemeriksaan dan audit kepada calon karyawan yang akan dipecat. Contohnya saja bagi karyawan yang melakukan pelanggaran etik. Karyawan yang diduga melakukan pelanggaran etik akan diperiksa dan dicari bukti-bukti terkait hal tersebut. Jika bukti-bukti yang terkumpul menyatakan karyawan tersebut memang melakukan pelanggaran etik, maka karyawan tersebut akan dipecat.

Ia juga menegaskan bahwa hasil dari sebuah tes tidak bisa menjadi dasar utama dalam pemecatan terhadap ke-75 orang karyawan KPK. Menurutnya, terdapat Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 yang membahas mengenai sistem manajmene SDM di KPK yang mengatur mengenai maslaah pemecatan karyawan KPK. Jasin menyebut jika pemecatan karyawan KPK hanya bisa dilakukan jika karyawan tersebut terbukti melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran kode etik, tidak bisa mencapai target kerja atau pun dinyatakan meninggal dunia.

“Tidak ada klausula tes yang berakhir dengan pemecatan dalam PP 41 tahun 2020” imbuh Jasin.

Permintaan Pembentukan Tim Audit Independen
Keputusan KPK dalam membeastugaskan ke-75 orang karyawannya setelah dinyatakan tidak lolos setelah mengikuti tes TWK ini ternyata juga mencuri perhatian Presiden Jokowi. Menurut Presiden Jokowi, hasil tes TWK tidak bisa dijadikan acuan atau pun alasan dalam memecat para karyawan tersebut.

Tidak heran jika hal ini membuat ke-75 orang karyawan KPk yang dinyatakan diberhentikan dan akan dibina sejak bulan November nanti melakukan beragam upaya untuk mencari keadilan. Seperti yang dilakukan oleh Koko, Direktur PJKAKI KPK yang menyebut jika langkah puluhan karyawan mencari keadilan ini adalah cara untuk menguraikan betapa rumitnya masalah pemecatan berdasarkan hasil TWK saja.

Ia juga meminta agar pemerintah terkait, khususnya Presiden Jokowi untuk segera membentuk tim audit independen. Koko menyebut pembentukan tim audit independen ini akan membuktikan bahwa proses pelaksanaan TWK ini tidak transparan dan janggal. Kendati mengaku mendapat tekanan dari KPK, Koko menegaskan bahwa ia dan juga 74 temannya yang masuk ke dalam daftar nama karyawan yang dipecat masih akan terus mencari keadilan.

Sources:
https://nasional.kompas.com/read/2021/06/18/17280751/eks-wakil-ketua-kpk-pemecatan-
pegawai-harus-melalui-audit-tak-bisa?page=all

https://www.jawapos.com/nasional/27/05/2021/jokowi-diminta-bentuk-tim-independen-untuk-
audit-twk-kpk-bermasalah/

https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/18/eks-pimpinan-kpk-pemecatan-pegawai-kpk-
harus-didasarkan-pada-audit
https://asumsi.co/post/75-pegawai-kpk-ingin-tim-audit-independen-dibentuk

banner iklan
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.