Gelar Public Hearing Raperda Pesantren, Sinung: Harus ada Klasifikasi Tentang Pesantren

Gelar Public Hearing Raperda Pesantren, Sinung: Harus ada Klasifikasi Tentang Pesantren
FOTO: Sinung Sudrajad, Wakil Ketua DPRD Bondowoso saat hearing raperda prsantren

BONDOWOSO, Limadetik.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, Sinung Sudrajad, S Sos. menggelar Public Hearing Raperda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Tahun 2021 di Rumah Makan Joglo Curahdami Bondowoso, Senin (22/11/2021).

Ini bertujuan sebagai ruang partisipasi masyarakat untuk berpendapat, berpandangan dan mendapatkan atau memberikan pemahaman terkait kebijakan dibidang penyelenggaraan pesantren di Bondowoso.

Dan menjamin keberlangsungan penyelenggaraan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, Dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Menjamin kemaslahatan dan bantuan sosial bagi para kiai dan santri. Menfasilitasi bantuan stimulan bagi pengajian Al-Qur’an, Masjid dibawah naungan pesantren.

Dalam paparannya Sinung Sudrajat berharap kepada Pemerintah mampu mempertahankan tradisi dan budaya pondok pesantren yang ada di Bondowoso.

“Beberapa pesantren sudah memiliki ke khasan sendiri-sendiri, karena keunikan itulah yang bisa menjadi karakteristik dari pesantren tersebut, bukan memasukan kebudayaan yang baru justru mempertahankan budaya yang sudah ada” kata Sinung pada Limadetik.com usai acara.

Sinung juga mencontohkan ada satu pesantren yang masih menerapkan kebudayaan nusantara.

“Pesantren ini mewajibkan santrinya memakai blangkon dan jarit serta kebudayaan gamelan, jadi ketika hadrah dikolaborasikan dengan gamelan maka terjadi akulturasi budaya, itulah Nusantara” tambah Sinung.

Dirinya menambahkan bahwa dalam Raperda harus ada klasifikasi tentang pesantren, baik pesantren intisan, pesantren maju dan pesantren mandiri.

“Jadi ketika ada klasifikasi pesantren, maka akan ada pendetailan bagaimana pola perawatan yang akan dilakukan oleh pemerintah, karena pola perawatan bagi pesantren yang rintisan dan yang maju, itu tidak sama baik dari pola perawatan dan penanganannya” tutur Sinung lagi.

Public Hearing tersebut di hadiri sekitar 30 peserta, mereka dari kalangan pengurus ponpes, pelaku budaya dan seni, tomas, insan pers serta undangan lainnya.