banner podcast

Gunakan Sistem TPS, DPMD Sumenep Meminta Partisipasi Aktif Masyarakat

  • Bagikan
Gunakan Sistem TPS, DPMD Sumenep Meminta Partisipasi Aktif Masyarakat
FOTO: Kepala Dinas PMD Sumenep, Drs.H.Moh.Ramli ketika bincang santai bersama Host Limadetik.com
Banner Iklan

SUMENEP, LimaDetik.Com – Pilkades serentak 2021 merupakan gelombang kedua yang akan dilaksanakan Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Kontestasi Pilkades Serentak 2021 sedikitnya diikuti sebanyak 86 desa, sebanyak 226 desa sudah dilaksanakan gelombang pertama.

Dalam amanat Peraturan Bupati (Perbup) opsesinya se-Kabupaten Sumenep akan dilaksanakan Pilkades serentak sebanyak 330 desa yang akan dilaksanakan di tahun 2027.

Kepala DPMD Sumenep, Moh Ramli menyampaikan Pilkades serentak 2021 sebanyak 86 desa dari sisi regulasi harus menyesuaikan dengan ketentuan baru (Protokol kesehatan).

Termasuk hal-hal teknis penyelenggaraannya, kalau dulu bisa di satu tempat di suatu lapangan dan orang satu desa ngumpul untuk melakukan pencoblosan.

“Kalau sekarang berdasarkan Peraturan Bupati adalah tempat pemungutan suara dibatasi jumlahnya maksimal 500 DPT, maka diamanatkan di Peraturan Bupati sudah berbasis dusun. Bisa jadi dalam 1 dusun lebih dari 1 TPS. Ini konsekwensi tehniknya di masa Pandemi Covid-19,” paparnya.

Disisi penyelenggara, kalau dulu hanya panitian pemilihan ditingkat desa, kalau sekarang panitia masih dibantu dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang jumlahnya 7 orang per KPPS.

“Jadi, kami meminta partisipasi aktif dari masyarakat untuk mensukseskan, menjaga keamanan. Kami punya atensi dari segi pengamanan dengan diterapkannya sistem TPS ini, dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian agar memperbanyak personel di setiap tempat-tempat yang dianggap rawan,” paparnya.

Untuk anggaran ada amanat untuk pemenuhan anggaran dalam Pilkades 2021 di masa Pamdemi ini juga menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten lewat APBD, seperti surat suara, kotak suara, honor penyelenggara.

Namun, ada ruang juga dari regulasi yang ada khususnya dalam rangka penanganan Covid-19 bisa didukung dengan APBD-Desa. Termasuk Dana Desa (DD) bisa digunakan untuk Pilkades untuk sarana prasarana dan keperluan covid-19.

“Sehingga penyediaan dana dari APBD dan APBD Desa ini akan lebih mendukung kelancaran Pilkades,” ujarnya.

“Tentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani, hindari politik uang, jangan tukar enam tahun kedepan nasib desanya, jatuhkan pada figur terbaik sesuai hati nurani,” tambahnya. (Bahri)

banner iklan
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.