banner podcast

ICAC Pemberantas Korupsi Patut Ditiru, Tapi Mengapa Harus ICAC?

  • Bagikan
ICAC Pemberantas Korupsi Patut Ditiru, Tapi Mengapa Harus ICAC?
FOTO: Ilustrasi/Apahabar
Banner Iklan

Oleh : Alfi Choirun Nisa
Mahasiswa Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Malang.

Limadetik.com – Kasus korupsi bukanlah hal yang baru di dunia ini. bahkan, korupsi hampir dianggap maklum di sebagian negara yang sudah mengidap ‘budaya’ ini. Masyarakat dibuat resah oleh berita-berita terkait korupsi pejabat negara yang nilainya membuat masyarakat kita bergigit jari. Pemerintah Indonesia memiliki senjata yang katanya ampuh untuk memberangus penyakit kronis ini sampai akar-akarnya. Masyarakat biasa menyebutnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat dengan KPK. Masyarakat sangat percaya dan sangat-sangat mengandalkan lembaga ini, sampai-sampai ketika ada Revisi RUU KPK yang katanya melemahkan fungsi KPK masyarakat cepat tanggap menentang habis-habisan usaha Revisi tersebut. Bahkan, masyarakat juga menolak pemberhentian penugasan 75 pegawai yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan karena katanya mereka sedang mengerjakan tugas pemberantasan korupsi yang cukup terkenal di telinga masyarakat.

Sebenarnya hasrat masyarakat kita cukup antusias untuk melawan ‘budaya’ yang hampir lumrah terjadi ini, dan hal kondisi seperti inilah yang terjadi di Hong Kong 48 tahun lalu. Di Hong Kong, korupsi sudah meraja lela dimana-mana. Sampai-sampai sopir ambulans pun harus disuap agar dia mau menjalankan tugasnya. Hingga akhirnya masyarakat dibuar geram lantaran peristiwa pelarian perwira kepolisian yang bernama Peter Godber. Ia memiliki aset dari hasil korupsi yang mencapai 4,3 juta dolar Hong Kong. Masyarakatpun beramai-ramai turun ke jalan untuk menuntut pemerintah agar menuntaskan kasus korupsi tersebut.

Pemerintah Hong Kong langsung sigap dan membentuk organisasi yang dikhususkan untuk memberantas korupsi yang bernama ICAC yang kepanjangannya adalah Independent Commission Against Corruption. Meskipun sebelumnya ada organisasi yang menangai hal itu, pemerintah tetap membentuk organisasi ICAC tersebut karena organisasi sebelumnya yang bernama Aco(Anti Corruption)
Office dinilai gagal karena membiarkan Godber melarikan diri.

Nah, lalu kenapa harus dengan ICAC?. Karena organisasi yang pernah dipimpin oleh Tony kwok tersebut sangat sukses memberantas korupsi. Mereka dulu bisa jadi merupakan terkorup di dunia tapi mampu bangkit dan sekarang menjadi negara yang paling tidak korup di Asia dan menempati peringkat 13 negara yang paling tidak korup di dunia (Indeks Persepsi Korupsi Tahunan Transparency International 2010). Dalam pelaksanaan tugasnya ICAC tidak berbelit-belit ketika mempertanggung jawabkan tugasnya. Mereka langsung membawa perkara yang tangani kepada pemimpin tertinggi sehingga dapat dipastikan mereka bebas intervensi saat melakuka investigasi tanpa kecurigaan dan rasa takut.

Sedangkan, KPK sendiri tidak bertanggung jawab kepada pemimpin tertinggi secara langsung. Tapi sebenarnya KPK memiliki wewenang lebih daripada ICAC. KPK memiliki hak menuntut tapi ICAC tidak. Sayangnya, musuh KPK lebih besar dan lebih banyak dibanding ICAC yang bermusuhan dengan kepolisian saja. KPK harus menghadapi kekuata-kekuatan besar seperti kejaksaan, hakim, pejabat negara dan baru–baru ini muncul ialah DPR.

Lalu, Melihat anggaran yang dimiliki, jumlah anggota penyidik dengan jumlah pegawai negeri yang harus diawasi sangatlah tidak seimbang. Pada 2011 anggaran KPK sebesar RP.575,6 miliar. Jumlah penyidiknya 160 orang yang harus mengawasi 4,7 juta pegawai negeri. Perbandinagnnya sangat-sangat terpaut jauh. Yakni 1 : 29. 375. Sedangkan ICAC memiliki perbandingan 1:200 dengan anggaran sebesar 901 miliar, dengan jumlah penyidik 900 orang mengawasi 180 ribu pegawai negeri. Dan ICAC dinilai lembaga yang suntikan anggarannya terbesar di antara organisasi pemberentasan korupsi di dunia.

Dalam mengatasi pemberantasan Korupsi ICAC memiliki tiga departemen. Diantaranya adalah Departemen Operasi. Departemen
Pencegahan Korupsi dan Departemen Hubungan Masyarakat. Dalam departemen operasi, ICAC membagi dua sektor yakni pemerintahan dan swasta. Sedangkan, KPK masih hanya terbatas pada pemerintahan dan bisnis, itu saja masih milik negara yakni BUMN. Melihat ICAC yang memiliki Departemen Pencegahan Korupsi, fungsi KPK telah tergeser menjadi lebih banyak melakukakn fungsi penindakan menurut Fahri Hamzah di dalam bukunya. Ia mengungkpakan seandaninya KPK berfokus pada pencegahan, yang artinya KPK meneliti, membenahi, serta mengkoordinasikan lembaga-lembaga lain utnuk menjamin tata kelola, hukum serta perundang-undangan yang tidak memiliki potensi untuk berlaku menuimpang. Sebanarnya penindakan adalah opsi terakhir atau pintu darurat dalam upaya pemberantas korupsi seperti yang diungkpakan dalam UUD Nomor 30 Tahun 2002. KPK Seharusnya hanya menindak kasus-kasus yang menghalangi pencegahan.

Keberhasilan ICAC tidak melulu berkat organisasinya sendiri melainkan juga karena masyarakat yang terdidik dan bermoral. Hal ini diungkapkan Professor Tony Kwok yang merupakan mantan Ketua Komisioner dan Kepala Operasi ICAC. Beliau mengatakan salah satu kunci suksesnya ICAC adalah “tiga-mata garpu” yaitu investigasi, pencegahan dan pendidikan. Beliau menambahkan pendidikan karena sangat penting bagi publik untuk bisa ikut berpartisipasi melawan korupsi. tinggal kita mengaca saja pada masyarakat Indonesia. Apakah akan membantu KPK? Atau justru Melemahkan KPK?. Tentu masyarakat Indonesia yang lebih tau. Atau justru pejabat negara yang lebih tau.

banner iklan
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.