IKN Prioritas, Rakyat Nanti Dulu

Avatar of news.Limadetik
Agustus 2019 lalu, presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan perpindahan ibu kota, dari Jakarta menuju Kalimantan. Hal tersebut juga mendapat dukungan dari DPR dan banyak masyarakat. Walau ada juga kontroversi di tengah masyarakat dan di parlemen.

Oleh: Hendra Jaya.
(Koornas Aktivis Peneleh 2021-2022, Presidium World Youth Association)

___________________________

LIMADETIK.com – Agustus 2019 lalu, presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan perpindahan ibu kota, dari Jakarta menuju Kalimantan. Hal tersebut juga mendapat dukungan dari DPR dan banyak masyarakat. Walau ada juga kontroversi di tengah masyarakat dan di parlemen. Namun, demokrasi liberal tidak lagi berbicara hikmah dan kebijaksanaan, namun suara terbanyak adalah suara Tuhan.

Penolakan paling banter datang dari kubu PKS dan Demokrat. Memang sejak semula kedua partai ini memilih menjadi oposisi bersama beberapa partai lainnya. Walau di tengah jalan si doi meninggalkan mereka. Namun keduanya, PKS dan Demokrat konsisten menjadi oposisi yang tidak jarang mengkritisi tiap kebijakan pemerintahan Jokowi termasuk perpindahan ibu kota. Walaupun jarang ada kritik konstruktif dari keduanya.

Kontroversi tersebut berlangsung hingga saat ini, masyarakat masih banyak yang menolak kebijakan tersebut. Termasuk beberapa ketua adat di Kalimantan. Beberapa ahli memberi komentar atas hal tersebut. Misalnya datang dari Andang Bachtiar, ia mengungkapkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum membangun IKN, alias IKN tidak tepat jika dibangun saat ini (tempo.co).

Bivitri Susanti sebagaimana dikutip dalam DW.COM, mengungkapkan bahwa pembangunan IKN sangat tidak demokratis. Lantaran pembangunan ini menggunakan pendekatan proyek yang politis. Ia melanjutkan, bahwa Presiden Jokowi secara sepihak menentukan tanpa ada check and balance dari DPR dan tidak ada pelibatan warga setempat dalam memutuskan hal besar tersebut.

Namun atas dalih apapun, Presiden Jokowi tetap kukuh dan melanjutkan kebijakan tersebut. Ada banyak hal yang telah dilakukan Jokowi untuk membangun Ibu Kita Nusantara yang akan memakan dana kurang lebih 466 triliun. Misalnya, berkunjung ke beberapa negara maju yang telah pulih dari Covid. Kunjungan tersebut untuk penawaran investasi. Walaupun beberapa negara enggan untuk berinvestasi dan parahnya lagi, beberapa investor yang telah berinvestasi menarik investasnya. Bisa jadi, karena orientasi pembangunan IKN yang belum jelas dari pemerintah, ditambah lagi dana yang dihabiskan terlalu banyak.

Namun terlepas dari hal tersebut, Presiden Jokowi tetap menunjukkan keoptimisan bahwa IKN akan tetap dibangun. Bahkan, per hari ini, IKN merupakan prioritas utama dari pemerintah. Isu Jokowi 3 periode, tidak lain untuk keberlangsungan pembangunan IKN. Gerakkan ini pun masih berlangsung hingga saat ini, beberapa penggeraknya masih deklarasi di beberapa kota di Indonesia.

Hari ini IKN harga mati dan menjadi prioritas tanpa batas. Kenaikan BBM bersubsidi tidak lain untuk membiayai IKN. Pokoknya IKN harus dibangun, apapun cara dan syaratnya, termasuk mengorbankan rakyat di akar rumput. Jeritan rakyat kalah dengan nafsu pembangunan pemerintah Jokowi. Lihat saja demo penolakan kenaikan BBM yang terjadi hampir di seluruh kota di Indonesia tidak direspon secara cepat dan serius oleh Jokowi. Bahkan di gedung parlemen Senayan, para penghuni sibuk merayakan ulang tahun Bu ketua yang kerap mematikan microphone saat sidang.

So, 2024 masih ada harapan untuk lebih baik? Atau sebagaimana sering saya ungkapkan, bahwa selama sistem demokrasi liberal masih digunakan, negeri ini tidak akan mengalami perubahan sedikit pun. Tetap saja pemerintah akan menjunjung tinggi nafsu diri dan birahi kelompoknya. Mungkinkah kita kembali kepada sistem yang diamanahkan oleh Pancasila, musyawarah mufakat?.
__________________________________
Catatan: Seluruh isi dan diksi dalam tulisan ini merupakan tanggung jawab penulis sepenuhnya