Inovasi Pemerintahan Digital di Era 4.0?
Oleh : Riska Putmala Sari
Prodi : Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
_______________________________
OPINI – Saat ini Indonesia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 dimana era ini disrupsi teknologi digital semakin masif. Industri 4.0 atau revolusi industri keempat adalah istilah yang secara umum digunakan untuk tingkat perkembangan industri teknologi. Untuk tingkatan ini, berfokus pada teknologi-teknologi yang bersifat digital.
Dalam rangka mewujudkan good governance, pelayanan publik menjadi bagian strategis dan penting, termasuk keterlibatan masyarakat di dalamnya. Dalam konteks pelayanan publik, inovasi biasanya merupakan hasil atau tindak lanjut dari proses evaluasi dan perbaikan atas keluhan, pengaduan, dan masukan dari masyarakat selaku pengguna layanan.
Artinya partisipasi masyarakat sangat berdampak terhadap potensi inovasi yang dilakukan oleh penyelenggara layanan. Semakin masyarakat proaktif peduli terhadap perbaikan pelayanan publik, semakin besar potensi penyelenggara layanan melakukan inovasi atas layanannya.
Pemerintahan digital atau e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan. Saat ini digitalisasi pemerintahan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akan berujung ke peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah berusaha mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menyentuh banyak program, seperti digitalisasi pelayanan publik, penanggulangan kemiskinan, penurunan angka stunting, hingga peningkatan investasi.
Teknologi digital diciptakan oleh adanya bank data dan proses pelayanan. Salah satu produk utama birokrasi yang dapat diukur dan dirasakan langsung adalah pelayanan publik. Untuk itu, seluruh pemerintah daerah mengakselerasi pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) digital di seluruh pemerintah daerah.
Pelayanan pada MPP digital di setiap daerah dan pusat nantinya akan terintegrasi dengan portal pelayanan publik yang saat ini dalam proses pembangunan. Portal ini nantinya akan menggunakan NIK untuk masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan. SPBE mencakup cara kerja pemerintahan secara luas terutama birokrasi penerapan teknologi akan semakin lincah.
Reformasi birokrasi harus berdampak langsung bagi masyarakat untuk meningkatkan investasi dan layanan usaha yang akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Setiap organisasi pemerintah pusat dan daerah harus memahami tugas fungsi masing-masing dalam penanggulangan kemiskinan.
Adapun beberapa manfaat untuk inovasi pelayanan publik digital, pertama, mudah dan merata. Pelayanan publik semakin mudah diakses dan dampaknya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang lebih luas.
Kedua, sesuai kebutuhan layanan, maksudnya inovasi yang dihasilkan mampu merespons sesuai dengan kondisi dan kebutuhan layanan. Ketiga, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran. Keempat, efisien, cepat, berbiaya murah (low cost).
___________________________________
Disclaimer : Seluruh isi tulisan ini adalah tanggungjawab penulis sepenuhnya
