Jadikan ICAC Sebagai Cerita yang Sama dalam Memberantas Korupsi

Avatar of news.Limadetik
Jadikan ICAC Sebagai Cerita yang Sama dalam Memberantas Korupsi
FOTO: Ilustrasi

Oleh : Sarah Hamidahsari
Mahasiswa Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Malang

Limadetik.com – Korupsi menjadi permasalahan negara yang sangat merugikan banyak elemen, baik masyarakat maupun negara sendiri. Pengertian korupsi sendiri juga sudah merepresentasikan secara keseluruhan, korupsi merupakan tindakan yang mementingkan kepentingan pribadi secara illegal sehingga bisa merugikan kepentingan umum. Dalam kacamata sosiologi penyebab utama dari timbulnya korupsi ini sendiri yaitu adanya nafsu untuk hidup mewah dalam suatu kelompok ataupun individu. Maka dari itu adanya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau bisa dikenal sebagai KPK. Indonesia memiliki KPK sudah pada tahun 2002 pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Apakah pembentukan KPK yang sudah berjalan hampir 20 tahun ini sudah bisa dikatakan efektif?.

Tak semudah mengembalikan telapak tangan, komitmen untuk pemberantasan korupsi sangat berat untuk dilakukan. Karena pelaku korupsi yang bisa merugikan negara dan masyarakatnya itu sendiri berasal dari anggota dewan ataupun petinggi negara. Pemberantasan korupsi juga harus ada kesinambungan dari masyarakatnya juga, maka dari itu perlunya edukasi tentang korupsi dan pemberantasan korupsi yang harus ditanamkan kepada masyarakat.

Bisakah korupsi di Indonesia diusut tuntas jika hanya ada undang-undang tanpa sanksi tegas?.

Mari kita jadikan ICAC Hong Kong ini sebagai cerita yang sama dalam meberantas korupsi di Indonesia. Pemberantas korupsi yang paling dikenal oleh negara lain, bahkan dijadikan sebagai percontohan bagi negara lain, dimenangkan oleh Hong Kong. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) milik Hong Kong atau biasa dikenal dengan sebutan Independent Commission Against Corruption (ICAC) yang sangat melegenda dalam memberantas korupsi di Asia ini memiliki sejarah yang hebat dalam memberantas korupsi di negaranya sendiri.

Sejarah pendirian ICAC mendapat dukungan dari berbagai elemen di Hong Kong, karena adanya dukungan dari berbagai elemen ini maka semakin garanglah ICAC untuk melakukan penindakan praktik korupsi di sepanjang tahun 1978 dengan mengungkap praktik korupsi di lingkungan bea cukai negara mereka sendiri. Namun pada tahun itu juga banyak kritik tajam yang ditujukan kepada pihak pemerintah Hong Kong, salah satunya anggota dewan yang menjabat kala itu yang dianggap pilih kasih dalam melakukan penindakan hukum, dan tidak berani dalam memenjarakan pejabat tinggi. Setelah adanya kritik dan protes tajam yang ditujukan tersebut, pemerintah mulai berbenah, sejumlah korupsi pun banyak yang mandek dan juga merubah persepsi masyarakat menjadi positif. Dari sinilah ICAC Hong Kong mulai lebih ganas lagi dalam memberantas korupsi di negaranya sendiri.

Independent Commission Against Corruption (ICAC) telah menjadi lembaga yang memegang fungsi paling vital di Negara Hong Kong, ICAC tidak hanya mengungkap praktik korupsi saja, ICAC juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan Pendidikan antikorupsi. Langkah-langkah untuk memberantas korupsi di Hong Kong yang tak jarang kerap bersinggungan dengan ancaman pembunuhan, membuat pegawai dan penyidik ICAC juga dibekali senjata api sebagai bentuk perlindungan diri. Hong Kong juga tidak main-main untuk melindungi negaranya dalam tindak korupsi, bahkan pemerintah HongKong sendiri mengeluarkan dana yang tidak tanggung-tanggung untuk operasional pemberantasan korupsi yang dilakukan ICAC.

Pada tahun 2018 suntikan anggaran untuk ICAC dari pemerintah Hong Kong sendiri sebesar 1,07 milliar dollar Hong Kong atau sekitar 1,9 trilliun rupiah. Selain dari sejarah dan strategi dari ICAC diatas, undang-undang dari Independent Commission Against Corruption (ICAC) sangat mendetail dalam memberantas korupsi di Hong Kong, bahkan terdapat perbedaan tugas dan wewenang antara ICAC dan KPK yang terkandung di dalam undang-undang. Wewenang Commissioner dalam Chapter 201 Part III ICAC ayat 13 mengatur tentang wewenang istimewa untuk investigasi dengan surat perintah Commissioner, sedangkan KPK tidak memiliki wewenang istimewa untuk investigasi.

Wewenang Commissioner dalam Chapter 201 Part III ayat (13) C melarang mengumumkan informasi yang diperoleh, sehingga penyidikan dapat dilakukan dengan maksimal dan juga meminimalisir informasi yang bocor ke public, sedangkan KPK tidak mengatur hal tersebut dalam Undang-undang KPK. Pada Wewenang Commissioner Pasal Chapter 201 Part III ayat (16) ICAC memiliki wewenang untuk mendapatkan bantuan dan mengajukan petunjuk kepada pegawai pemerintah. Jika pegawai pemerintah yang dimintai bantuan tidak memberikan bantuan, dapat di denda 20 ribu dollar Hong Kong atau setara 37 juta rupiah dengan penjara satu tahun, sedangkan KPK tidak memiliki wewenang tersebut.

Dari hal ini KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi di Indonesia memiliki misi yang sama dengan ICAC Hong Kong, yaitu memberantas korupsi, memang seharusnya juga memiliki cerita yang sama dalam memberantas korupsi. Mengingat ada beberapa hal yang berbeda dalam hal undang-undang dan wewenang dari KPK dengan ICAC yang menurut saya ICAC lebih unggul dan lebih tegas dalam hal ini.