Kejari Sumenep Kembali Gelar Musyawarah Penyelesaian Perkara Narkoba Melalui Rumah RJ Universitas Wiraraja

Avatar of news.Limadetik
Kejari Sumenep Kembali Gelar Musyarah Penyelesaian Perkara Narkoba Melalui Rumah RJ Universitas Wiraraja
FOTO: Dari kanan, Kajari Sumenep, Trimo, SH.MH, Ketua Rektor Universitas Wiraraja, Dr Sjaifurrahman dan Ketua Rumah RJ Unija, Hidayat Andianto

LIMADETIK.COM, SUMENEP – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur kembali melakukan musyawarah penyelesaian perkara secara Restorative Justice (RJ) narkoba melalui Rumah RJ Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep, Selasa (11/10/2022).

Dalam acara restorative justice tersebut, hadir Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep, Trimo, SH.MH didampingi Plh Kasi Pidum, Slamet Pujiono beserta sejumlah jaksa. Ketua FKUB Sumenep, BNNK Sumenep, Pewakilan NU, Perwakilan Muhammadiyah, Ketua AKD serta perwakilan keluarga tersangka pelaku penyalahgunaan narkoba.

Ketua rumah restorative justice Unija, Hidayat Andianto dalam sambutannya menyampaikan banyak terimakasih kepada Kejari Sumenep yang telah mempercayai rumah RJ Unija untuk kedua kalinya membangun komunikasi dalam rangka musyawarah bersama untuk mencari penyelesaian hukum secara non litigasi.

“Kami sangat berterimakasih atas terlaksananya kembali yang kedua kalinya kegiatan RJ ini. Tentu kami sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu bersama para tokoh hingga akademisi sehingga terlaksana acara RJ ini” ucapnya.

Sementara, Ketua Rektor Unija Madura Dr. Sjaifurrahman memuturkan, keberadaan rumah restorative justice di Kampus Unija akan menjadi sebuah kesempatan bagi masyarakat yang berperkara selama kedua belah pihak menginginkan perdamaian atau beberapa tinjuan berdasarkan manfaat hukum yang restoratif.

“Rumah restorative justice di Kampus Unija ini adalah sebuah langkah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat ke depan. Sehingga perkara perkara yang dinilai bisa diselesaikan secara kesepakatan antar yang bersengketa. Termasuk pula para pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep dalam pemaparannya menyampaikan, bahwa pelaksanaan restorative justice di rumah RJ Unija sudah dua kali dilaksanakan dengan kasus yang berbeda, perdana kasus penganiayaan dan yang saat ini kasus narkoba. Tentu tujuan RJ dilakukan harus melalui proses tinjauan hukum yang hati hati namun berkeadilan dengan syarat yang sangat ketat.

Menurut Kajari, penanganan atau pengambilan restorative justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Kejari Sumenep Kembali Gelar Musyarah Penyelesaian Perkara Narkoba Melalui Rumah RJ Universitas Wiraraja
FOTO: Dua tersangka bersama Rektor Unija dan Kajari Sumenep serta sejumlah tokoh

“Jadi penyelesaian perkara itu stidak emuanya harus berakhir di Pengadilan. Namun bisa dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah bersama para tokoh dan para elemen masyarakat untuk bisa diselesaikan melalui restorative justice berdasarkan proses dan beberapa pertimbangan hukum yang berkeadilan” kata Kajari Sumenep, Trimo.

Lebih lanjut Kajari menyebutkan, kasus peredaran narkoba di Kabupaten Sumenep sangat meresahkan dan mengkhawatirkan, itu karenanya ia meminta semua elemen masyarakat untuk bisa saling bahu membahu ikut serta memutus peredaran gelap narkoba di Kota Keris.

Kajari menilai, jika semua perkara narkoba dimaksud harus diselesaikan di pengadilan, tentunya akan semakin menjadi beban bagi negara dan dikhawatirkan kapasitas atau daya tampung lapas tidak memungkinkan.

“Itu karenanya dengan restorative justice ini, dalam peninjauan hukum jika perkara yang menimpa seseorang dalam sebauh kasus dengan tuntutan hukum dibawah 5 tahun maka kita upayakan untuk selsesai melalui RJ. Dan bagi pidanan narkoba ada pengecualian yakni tersangka baru pertamakali menjadi korban gelap narkoba, dan bukan pengedar apa lagi bandar” paparnya.

Kajari memastikan, musyawarah di rumah restorative justice Unija berkaitan kasus atau perkara narkoba kali ini sudah melalui tinjauan hukum yang matang dan dengan beberapa pertimbangan. Dan bahkan tersangka terlebih dahulu harus dilakukan assasmen di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumenep serta melalui persetujuan sejumlah pihak termasuk kepolisian.

“Tidak semua kasus narkoba itu harus diselesaikan melalui restieative justice. Jika pelaku adalah pengedar apa lagi bandar maka ini wajib melalui proses hukum yang berlaku yakni melalui sidang” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, dua orang tersangka penyalahgunaan gelap narkoba tersebut masing masing Abdullah (48) dan Firdaus (34) keduanya warga Desa Tarogen Kecamatan Lenteng Kecamatan Sumenep.

Dalam proses musyawarah restorative justice tersebut, hampir semua anggota serta tokoh agama dan tokoh masyarakat, ketua AKD Kabupaten Sumenep termasuk akademisi juga para persatuan notaris yang hadir diacara itu secara bulat setuju untuk kedua pelaku atau tersangka diputuskan melalui restorative justice.