Kejari Sumenep Naikkan Perkara Pembelian Kapal Tanpa Wujud ke Penyidikan

Avatar of news.Limadetik
Kejari Sumenep Naikkan Kasus Pembelian Kapal Tanpa Wujud ke Penyidikan
FOTO: Dari kiri, Kasi Intel Kejari Sumenep, Novan Bernadi, Kajari Trimo, dan Kasi Pidsus Dony Suryahadi Kusuma

LIMADETIK.COM, SUMENEP – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Jawa Timur mulai menaikkan perkara pembelian kapal oleh salah satu BUMD di Sumenep. Pembelian kapal tanpa wujud dilakukan di Kabupaten Sorong atau di luar Provinsi Jawa Timur.

Dalam pembelian kapal oleh salah BUMD Sumenep itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep menemukan adanya dugaan salah prosedur hingga dugaan terjadinya kerugian negara kurang lebih Rp 8 miliar.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep, Trimo, SH.MH dalam Press Release bersama sejumlah media di Aula MA Rahman lantai dua Kantor Kejaksaan Negeri Sumenep, Kamis (6/10/2022).

“Berdasarkan hasil penyilidikan tim Kejaksaan, yang terdiri dari Kasi Intel dan Kasi Pidsus, pembelian kapal oleh salah satu BUMD di Kabupaten Sumenep terjadi pada tahun 2019. Dan pembelian bukan di wilayah Jawa Timur, melainkan kepada salah satu PT atau perusahaan yang ada di Kabupaten Sorong” kata Kajari Sumenep, Trimo, SH.MH.

Menurut Kajari, pembelian kapal oleh BUMD di Sumenep tidak dilakukan melalui tender atau proses lelang. Melainkan dengan cara dilakukan secara langsung kepada salah satu pemilik kapal di Kabupaten Sorong. Hingga dasar inilah menjadi salah satu temuan penyidik Kejaksaan dalam proses penyilidikan.

“Setelah dilakukan penyilidikan oleh tim penyidik Kejakaaan, maka ditemukan petunjuk bahwa ada salah prosedur dalam pembelian kapal itu, yang dimana seharusnya dilakukan proses tender ataupun lelang namun ini tidak. Justru ditemukan telah terjadi pembayaran dengan nominal Rp 2,4 miliar di serahkan di Sorong dan Rp 1 miliar lebih diserahkan di Gorontalo” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kasi Intel Kejari Sumenep Novan Bernadi, SH.MH bersama Kasi Pidsus Dony Suryahadi Kusuma, SH.MH selaku tim penyidik Kejari Sumenep ikut menambahkan, bahwa selama penyilidikan, sudah sekitar 20 orang yang mintai keterangan atas pembelian kapal oleh salah satu perusahaan milik pemerintah daerah Sumenep.

“Kami melakukan penyilidikan sejak akhir Agustus 2022, dari penyilidikan ada dugaan terjadi tindak pidana korupsi. Namun untuk saat masih baru dilakukan penyidikan sejak hari ini Kamis 6 Oktober 2022 tentu akan dilakukan pendalaman dan mengumpulkan beberapa alat bukti” kata Kasi Intel Kejari Sumenep, Novan Bernadi.

Novan memastikan, pihaknya akan benar benar mengusut kasus pembelian kapal yang dinilai tidak berdasarkan prosedur atauran yang berlaku, hingga ada dugaan terjadi tindak pidana korupsi.

“Ini masih tahap penyidikan umum, nanti selanjutnya kita masuk ke penyidikan khusus. Nah kalau sudah penyidikan khusus baru kita akan menentukan siapa aktor yang akan disangkakan” terangnya.

Sementara Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Dony Suryahadi Kusuma ikut mempertegas, bahwa dalam tahap penylidikan pihaknya tidak mungkin gegabah untuk langsung menyebutkan atau menetapkan tersangka, sebab para penyidik harus terlebih dahulu melakukan pendalaman dan mengamankan barang bukti.

“Untuk menentukan tersangka, tentu kita harus mengamankan sejumlah alat bukti, itu sebabnya selama dalam penyilidikan dan bahkan penyidikan tahap awal kita masih harus tetap fokus pada pengamanan alat bukti. Sebab ditakutkan bisa saja alat bukti yang nantinya dihilangkan para target” ucapnya menimpali.