Kenaikan PPN 11% Sudah Diberlakukan Pasca Pandemi COVID-19, Bagaimana Dampaknya Kepada Masyarakat Indonesia?

Avatar of news.Limadetik
Kenaikan PPN 11% Sudah Diberlakukan Pasca Pandemi COVID-19, Bagaimana Dampaknya Kepada Masyarakat Indonesia?
Ilustrasi foto

OLEH : Natasya Dwi Pramita
Prodi: Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Malang

__________________________________

LIMADETIK.COM – Saat ini pemerintah baru saja mengeluarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2022 dengan kenaikan sebesar 11%. Menteri Keuangan Indonesia, memaparkan bahwa tujuan dari naiknya Pajak Pertambahan Nilai adalah mendorong pemulihan ekonomi Indonesia (recovery economic) pasca Pandemi COVID-19.

Kenaikan PPN ini juga sebagai salah satu kebijakan untuk mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan sehingga pemerintah akan menaikkan PPN secara bertahap hingga tahun 2025 nantinya.

Dengan tujuan memulihkan kondisi perekonomian Indonesia pasca Pandemi COVID-19, kenaikan tarif PPN ini juga dinilai mampu dijadikan jawaban serta solusi dalam meningkatkan tax ratio. Dimana tax ratio merupakan salah satu persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto atau PDB yang digunakan sebagai salah satu indikator pembanding dalam menilai kinerja penerimaan pajak.

Fenomena kenaikan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% menimbulkan berbagai macam opini dan perspektif masyarakat Indonesia dalam menilai dampak yang diakibatkan kenaikan PPN. Berbagai lapisan masyarakat beropini pro dan kontra terhadap kenaikan tarif PPN ini.

Sebelum membahas keuntungan positif, banyak juga kontra yang terjadi di masyarakat. Misalnya masyarakat mengemukakan ketimbang menaikkan tarif PPN yang tentunya akan membebani rakyat kecil, akan lebih baik jika pemerintah menerapkan konsep pajak kekayaan di Indonesia antara lain seperti memajaki jenis properti atau warisan tertentu dengan nilai minimum yang ditentukan.

Pajak warisan tampaknya cukup prospektif untuk meningkatkan pembayaran pajak jika benar nilai aset orang kaya Indonesia yang jumlahnya 1% dari total penduduk menguasai 50% aset nasional. Namun dari banyaknya kontra kenaikan PPN ini juga memberikan keuntungan kepada masyarakat terutama bagi perekonomian Indonesia saat ini.

Kenaikan PPN 11%: Membuka Peluang Positif bagi Perekonomian Masyarakat Indonesia

Beberapa peluang positif yang dinilai masyarakat atas kenaikan PPN sebesar 11% sebagai berikut;

Pertama, masyarakat menilai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai salah satu cara untuk memperkuat perekonomian Indonesia dalam jangka panjang terutama dalam membantu pembiayaan APBN akibat resesi ekonomi dari adanya Pandemi COVID-19.

Seperti yang kita ketahui bersama, saat Pandemi COVID-19 merambak ke Indonesia menyebabkan perekonomian Indonesia masuk ke dalam jurang resesi yang tak terelakkan. Akibat Pandemi, Indonesia terkena dampak perekonomian dengan kontraksi yang begitu mendalam. Pada kuartal kedua tahun 2020 misalnya, kontraksi yang dialami pada sektor perekonomian Indonesia menunjukkan penurunan sebesar 5,32% dan pada kuartal ketiga mengalami penurunan sebesar -2,9% yang tentunya berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi.

Seperti yang kita ketahui, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ditahun 2020 dialokasikan untuk membiayai Pandemi COVID-19 dimana pemerintah memfokuskan penanganan di bidang kesehatan untuk melindungi masyarakat Indonesia. Kemudian anggaran APBN juga dialokasikan ke dalam bidang sosial seperti diluncurkannya bantuan sosial kepada masyarakat menengah ke bawah.

Selain bantuan sosial juga memfokuskan pada sektor pendidikan, infrastruktur, pariwisata serta sektor-sektor yang terkena dampak dari Pandemi COVID-19 ini. Demikian dengan adanya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai akan membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Sehingga nantinya dapat memberikan berbagai insentif dalam program menanggulangi dampak yang diterima akibat COVID-19.

Kedua, dengan adanya kenaikan PPN sebesar 11% akan membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan berbagai bantuan subsidi bagi masyarakat kurang mampu Pasca Pandemi COVID-19. Selain sektor kesehatan, pemerintah juga berfokus untuk membantu rakyat Indonesia yang terkena langsung dampak Pandemi COVID-19. Salah satu program bantuan yang diberikan pemerintah adalah dikeluarkannya bantuan sosial (bansos) bagi rakyat Indonesia yang kurang mampu.

Dengan hal ini sangat bermanfaat membantu masyarakat pasca Pandemi COVID-19. Program-program yang dikeluarkan pemerintah antara lain seperti bantuan sosial tunai, bantuan desa serta bantuan beras bagi rakyat yang tidak mampu. Dengan menaikkan PPN tersebut maka tentunya akan menambah pemasukan negara untuk membantu masyarakat Indonesia pasca Pandemi COVID-19.

Ketiga, kenaikan PPN juga disinyalir sebagai salah satu peluang untuk mereformasi kerangka perpajakan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui hampir 80% penerimaan negara berasal dari pajak. Demikian dengan adanya kenaikan ini sebagai salah satu cara untuk memperkuat pondasi untuk membiayai pembangunan Indonesia kedepannya.

Sehingga masyarakat menganggap bahwa reformasi dilakukan sebagai salah satu langkah pemulihan ekonomi Indonesia yang terus bergerak aktif dan berkelanjutan dalam mempersiapkan landasan baru pasca Pandemi COVID-19.

Kenaikan atas PPN di Indonesia: Apakah Mereformasi Birokrasi Kegiatan Perpajakan?

Lembaga perpajakan atau otoritas pajak perlu memahami bagaimana administrasi perpajakan dibentuk oleh konteks sosio ekonomi, politik dan organisasi tertentu yang lebih adil. Reformasi kebijakan saat ini harus menimbulkan kesan bahwa sistem baru lebih adil.

Namun nyatanya sistem perpajakan memberikan keistimewaan kepada orang kaya yang memperoleh tarif pajak efektif yang lebih rendah daripada tarif normal pendapatan bisnisnya. Ketidakadilan yang dirasakan ini dapat mencegah mereka membayar pajak terutama bagi kelas menengah memasuki basis pajak.

Tetapi kini, Indonesia telah mengambil langkah berani dalam mengubah tarif pajak dan memperkuat elemen administrasi untuk pengumpulan pendapatan. Diketahui bahwa faktor eksternal seperti kesehatan dalam “ekonomi” seperti kepercayaan pada pemerintah dan persepsi publik terhadap korupsi dapat sangat mempengaruhi efektivitas administrasi perpajakan dan perilaku calon wajib pajak.

Untuk itu, pemerintah perlu melakukan upaya khusus untuk mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meminimalkan kesenjangan kepatuhan dalam pendaftaran, pengarsipan, pelaporan, dan pembayaran yang disebabkan oleh faktor eksternal tersebut.

Bahkan dengan kerangka kebijakan perpajakan yang baru dengan prinsip adil dengan dukungan publik yang mulai besar tersebut masih ada tantangan administrasi yang tersisa. Reformasi administrasi yang sedang berlangsung harus dapat mengubah wajib pajak yang tidak patuh (disengaja atau tidak disengaja) menjadi wajib pajak yang patuh dengan cara yang lebih sederhana dan efisien.