Konsepsi Pelaksanaan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah

Konsepsi Pelaksanaan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah
FOTO: Ilustrasi

OLEH: Puteri Farrah Phylladita
Universitas Muhammadiyah Malang

Allah SWT telah memberi karunia berupa sumber daya alam yang melimpah bagi manusia dibumi. Salah satu manusia-manusia yang ada di negara Indonesia. Indonesia berpotensi menjadi instrumen pemerataan pendapatan. Konsep tolong menolong dalam Islam tercermin dari kewajiban manusia untuk mengeluarkan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat dalam hal mensucikan hartanya dan sebagai pajak spiritual.

Zakat, infaq, dan shodaqoh merupakan bagian dari kedermawanan masyarakat muslim yang bertujuan untuk memperlancar penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah adalah lembaga yang melayani, menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah yang mempunyai kepentingan internal dan eksternal, serta bertanggung jawab atas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengelolaan dana zakat secara profesional sesuai dengan ketentuan syariah Islam yang diatur oleh Islam mensyaratkan bahwa pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan, yang dapat dipantau dan dikendalikan secara langsung oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem operasional badan amil zakat, infaq, dan shadaqah berguna untuk menghimpun dan menyalurkan dana
zakat, infaq, dan shadaqah yang telah dipertanggungjawabkan.

Sistem operasionalnya termasuk dalam akuntansi syariah yang merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengolahan, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan peristiwa atau transaksi dengan objek keuangan utama. Laporan keuangan dalam sistem akuntansi Islam memerlukan standar akuntansi yang mengaturnya.

Sedangkan entitas syariah aktif sebagai pengumpul dan penyalur dana Zakat, Infaq dan Shodaqah dalam rangka menjalankan sosial selain fungsi komersial. Sesuai dengan aturan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 29 ayat (3), lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan zakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan pengelolaannya kepada pemerintah secara berkala dengan mewajibkan standar pelaporan kepada masyarakat dan pemerintah mengkaji dan menilai kinerja lembaga pengelola zakat.

Standar akuntansi pada aturan zakat, infaq dan shadaqah tidak seragam karena tidak ada standar yang digunakan untuk kepentingan umum. Amil atau zakat sebagai entitas harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan harus lebih akuntabel, transparan dan profesional di mata masyarakat.

Zakat, infaq, dan shadaqah merupakan ibadah wajib yang memiliki urgensi strategis dalam rangka mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat suatu negara yang dapat memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Zakat merupakan kewajiban dan salah satu rukun Islam, sedangkan infaq dan shadaqah merupakan bentuk kecintaan kepada hamba Allah SWT yang telah diberikan kepadanya agar seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya dengan tujuan keagamaan dengan tujuan yang baik dalam membantu sesama dan perjuangan dakwah Islam.

Sistem penyaluran dana infaq atau shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq/shadaqah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk tunai dan nilai tercatat dari harta yang diserahkan jika merupakan aset non tunai. Infaq atau shadaqah kepada amil atau zakat lainnya adalah penyaluran yang mengurangi dana infaq atau shadaqah selama amil tersebut tidak menerima kembali harta infaq atau shadaqah yang dibagikan.

Penyaluran infaq atau shadaqah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq atau shadaqah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq atau shadaqah tersebut. Implikasinya bagi pembukuan zakat dan infaq atau shodaqoh dianggap cukup, namun penerimaan dan penyaluran dana tidak dicatat dan instansi yang bertanggung jawab dianggap belum mencatat pembukuan penyaluran dana zakat dan infaq atau shodaqoh kepada amil.