Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank di Indonesia

Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank di Indonesia
FOTO: Ilustrasi

Oleh : Elfina Suhesti
Mahasiswi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang

Di dalam sistem ekonomi Islam, suatu identitas usaha seperti lembaga keuangan syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menerapkan aturan-aturan ekonomi. Salah satu bentuk usaha atau bisnis yang dijalankan secara syariah adalah bisnis keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keungan baik yang berbentuk bank atau non bank. Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islamiah. Operasional lembaga keuangan Islam harus terhindar dari riba, gharar dan maisir. Hal-hal tersebut dilarang dansudah dijelaskandi dalam Al Quran dan juga Al Hadits. Maka dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan syariah merupakan badan usaha yang harus mengikuti kaidah Islam dan juga fiqih muamalah.

Bentuk kekayaan suatu badan usaha atau institusi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu berupa aset-aset keuangan (financial assets) maupun non-finansial aset atau aset riil yang berdasar pada konsep syariah. Sistem perbankan syariah memiliki karakteristik yaitu beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yang dapat memberikan alternatif sistem perbankan dan saling menguntungkan bagi masyarakat dan juga bank, serta mengutamakan nilai trade fairness, etika investasi, solidaritas dan persaudaraan dalam berproduksi. Karakteristik yang melekat pada Lembaga Keuangan Syariah yaitu diantaranya :

1. Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah didasarkan pada prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa untuk transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (qardh/ kredit) untuk transaksi sosial.
2. Hubungan antara investor, pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga perantara, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur.
3. Lembaga Keuangan Syariah hanya menerapkan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.
4. Penerimaan titipan dan investasi di dalam Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.
5. Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented atau semata-mata hanya ingin memperoleh keuntungan, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Sebagai lembaga perantara keuangan atau lembaga intermediasi, Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran yang sangat strategis, diantaranya yaitu :

1. Transaksi pada Lembaga Keuangan Syariah memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.
2. Efesiensi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya juga memperlancar serta mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan
3. Sebagai pengalihan aset, bank syariah dan Lembaga Keuangan Syariah bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka tertentu yang telah disepakati. Pengalihan aset juga dapat terjadi jika bank syariah dan lembaga keuangan syariah non bank menerbitkan surat berharga sekunder karena penerbitnya mengalami kerugian.
4. Relokasi pendapatan, banyak individu yang menyisihkan dan merealokasikan pendapatannya untuk persiapan menghadapi waktu yang akan datang.
5. Likuiditas, berhubungan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan.

Perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang dapat dipercaya dan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Hal tersebut dikarenakan perbankan syariah menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif. Pada dasarnya, lembaga keuangan Islam berbeda dengan lembaga keuangan konvensional dalam hal tujuan, mekanisme, wewenang, ruang lingkup, dan tanggung jawab. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian yang utuh dari sistem syariah. Lembaga Keuangan Syariah bertujuan untuk membantu mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat islam.

Di Indonesia telah banyak didirikan Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga keuangan syariah terdiri dari dua lembaga, bank dan non bank. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang terutama menyediakan layanan distribusi keuangan, penyelesaian transaksi, dan distribusi mata uang, tetapi operasinya mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam. Lembaga keuangan non-bank, di sisi lain, adalah jenis perusahaan keuangan yang mengumpulkan uang dari masyarakat dan mendistribusikan uang kepada mereka yang membutuhkan (Al Quran dan Hadis), berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Lembaga keuangan syariah non bank dikelompokkan menjadi tiga bagian, yang pertama bersifat kontraktual, yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan dana untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian. Kedua, lembaga keuangan investasi syariah yaitu lembaga keuangan syariah yang kegiatannya melakukan investasi di pasar uang syariah dan pasar modal syariah. Selanjutnya yang ketiga, adalah pegadaian syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), koperasi pesantren (kopentren), perusahaan modal ventura syariah (syariah finance company) yang menawarkan jasa sewa guna usaha (leasing), kartu kredit (credit card).

Terdapat beberpa fungsi dari Lembaga Keuangan Non-Bank diantaranya yaitu :
1. Membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi melalui pembangunan pasar uang dan pasar modal.
2. Pemberian kredit kepada masyarakat berpendapatan rendah bersifat menolong, sehingga tidak memperhatikan penggunaannya baik produktif atau konsumtif. Beberapa pinjaman dijamin dan beberapa tidak aman. Pemberian kredit kepada investor untuk pertumbuhan industri dilakukan melalui pembelian saham atau obligasi yang diterbitkan di pasar modal. Selain cara ini, kredit jangka pendek dapat dilakukan secara langsung melalui pasar uang.
3. Memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah, agar mereka tidak terjerat rentenir atau pelepasan uang.

Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank terdiri dari beberapa macam, yaitu :

 Pegadaian Syariah (Rahn)
Mekanisme Ar-Rahn yaitu dengan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Maka, pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan kembali seluruh atau sebagian dari piutangnya. Secara sederhana, rahn dapat diibaratkan sebagai semacam jaminan utang atau gadai. Lebih jelasnya, gadai adalah kontrak pinjaman yang menawarkan produk yang bergantung pada hutang atau sebagai jaminan hutang. Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat yang dipilih untuk menghimpun dana di dunia nyata. Lembaga ini menggantikan prinsip bunga dengan sistem pengelolaan data administrai dan bagi hasi

 Baitul Maal Wattamwil dan Koperasi Pondok Pesantren
BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari’ah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi : Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil = Pengembangan Harta) – melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan menggalakkan kegiatan menabungan dan mendukung kegiatan ekonomi mereka secara finansial. Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) – menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk memajukan masyarakat kelas bawah yang tidak terlayaniatau tidak terjangkau oleh bank syariah dan BPR syariah. Prinsip operasinya didasarkan pada prinsip bagi hasil, pembelian, penjualan, sewa dan deposit.

 Pasar Modal Syariah
Pasar modal syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan pasar modal konvensional. Beberapa komoditas yang terbuka untuk umum di pasar modal, antara lain saham syariah, yaitu saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang standar saham syariahnya dioperasikan berdasarkan hukum syariah. Demikian pula, upaya untuk mengamalkan asosiasi syariah atau menyelaraskan dengan prinsip syariah..

 Lembaga ZISWAF
Lembaga ini hanya ada dalam sistem keuangan Islam, karena Islam mendorong umat-umatnya untuk menjadi sukarelawan untuk berama. Dana ini hanya boleh diberikan untuk kepentingan sosial dan perusahaan atau untuk peruntukan tertentu sesuai dengan syariat Islam (misalnya alokasi zakat maal dan zakat fitrah telah ditentukan dalam AlQur’an). Sedekah atau zakat merupakan bukti adanya pembenaran iman Islam terhadap kebenaran Al-Qur'an dan Al-Hadits. Wakaf memegang peranan penting dalam pembangunan masyarakat dan pembangunan peradaban manusia.

Dalam hal ini, wakaf memiliki manfaat yang berkelanjutan. Sepanjang sejarah Islam, umat Islam telah menemukan bahwa menawarkan bentuk khusus ini adalah cara terbaik untuk menjelaskan keterikatan ajaran agama Islam. Kehadiran lembaga
keuangan non-bank ini akan membuat gagasan penghapusan riba ekonomi lebih efisien dan efektif dalam sistem keuangan.

 Asuransi Syariah (Takaful)
Asuransi syariah, sebagaimana didefinisikan oleh Dewan Syariah Nasional, adalah upaya untuk melindungi dan membantu satu sama lain melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau taba’ru, untuk mengatasi risiko tertentu melalui kepatuhan kontrak Syariah memberikan model pengembalian.

 Reksadana Syariah
Reksadana merupakan salah satu bentuk investasi alternatif bagi komunitas investasi, terutama bagi investor kecil dan mereka yang tidak memiliki waktu dan keahlian untuk menghitung risiko suatu investasi (keahlian terbatas). Selain itu, reksadana diharapkan dapat meningkatkan peran investor domestik di pasar modal. Reksadana umumnya didefinisikan sebagai forum yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari komunitas investasi dan selanjutnya berinvestasi dalam portofolio sekuritas
individu (saham, obligasi, mata uang asing, atau deposito berjangka)Manajemen Investasi.Sedangkan reksadana investasi syariah, di sisi lain, menyiratkan makna dana investasi yang pengelolaan dan kebijakan investasinya terkait dengan hukum Islam. Reksadana Syariah menggantikan sistem dividen dengan bagi hasil mudharabah dan memperlakukan investasi halal hanya sebagai portofolio.

Secara umum, Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank juga memiliki prinsip – prinsip didalam penerapannya. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dari Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank : (1) Prinsip perasinal yang digunakan di reksadana syari’ah adalah prinsip wakalah (akad penyerahan kekuasaan). (2) Investasi hanya pada efek-efek perusahaan yang kegiatan usaha utamanya sesuai dengan pedman syari’ah Islam. Misalnya, tidak membuat makanan atau minuman yang haram, dan tidak memberikan jasa keuangan yang melakukan riba. (3) Menghindari unsur gharar, maysir dan riba. Islam menekankan aspek keadilan,
konsensus dan solidaritas dalam menghadapi risiko dalam segala aktivitas bisnis dan investasi yang berlangsung. (4) Saling tolong menong (ta’awuni)dan saling menanggung (ta’kafuli). (5) Akad tabarru’ dan akad tijari. Akad tabarru’ digunakan antar peserta, kontrak tijari digunakan antara peserta dan perusahaan asuransi syariah.

Perlu kita ketahui bahwa Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank berbeda dengan Lembaga Keuagan Non-Bank Konvensional. Terdapat beberapa hal yang membuat kedua lembaga tersebut berbeda diantaranya adalah :
a. Prinsip akad dalam non bank syari’ah adalah takafuli (tolong menolong). Artinya, pelanggan atau nasabah membantu pelanggan lain yang sedang kesulitan untuk memecahkan masalah. Sedangkan akad non bank konvensional bersifat tadabuli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
b. Hasil investasi dibagi antara nasabah pemilik dana dan perusahaan pengelola dengan prinsip bagi hasil.Sedangkan dalam non bank konvensional keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim nasabah tak memperoleh apa-apa.
c. Penghimpunan dana penyaluran dana dalam lembaga keuangan non bank syari’ah sesuai fatwa Dewan Pengawas Syari’ah. Di sisi lain, penghimpunan dan pendistribusian modal kepada lembaga keuangan bukan bank konvensional pada umumnya tidak diatur oleh direksi tersebut.
d. Premi yang diperoleh akan dianggap sebagai dana yang dimiliki oleh klien atau nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Dalam tradisi non- perbankan konvensional, premi masuk ke perusahaan dan perusahaan memiliki kebebasan penuh atas kebijakan untuk mengelola dana ini.Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening tabaru (dana sosial) seluruh nasabah yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong menolong bila ada yang terkena
musibah. Sedangkan dalam non bank konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening perusahaan.
e. Dalam lembaga keuangan non bank syari’ah memakai prinsip bagi hasil, jual beli dan
sewa. Di sisi lain Non-bank konvensional, umumnya menggunakan suku bunga.
f. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu keharusan. Dewan direksi ini bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan manajemen, produk dan investasi untuk memastikan bahwa hukum Islam selalu dipatuhi.
g. Di lembaga keuangan Islam non-bank, untuk mendapatkan keuntungan dan juga Falah (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai dengan syariat Islam) Sedangkan, pada lembaga non bank konvensional berorientasi keuntungan.
h. Dana yang terkumpul dari nasabah non bank syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharobah). Sedangkan pada non bank konvensional, investasi dalam dana dilakukan di semua bidang dengan sistem bunga.

Itulah bebeapa macam Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank di Indonesia dengan berbagai prinsipnya dan juga perannya yang dapat memberikan konstribusi atas jalannya roda ekonomi di Indonesia dengan penerapannya yang sesuai syariat Islam, sehingga keuntungan yang didapat bukanlah keuntungan duniawi semata namun juga pada kebahagiaan di akhirat.