“Mengenal Prinsip Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah”

Avatar of news.Limadetik
“Mengenal Prinsip Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah”
FOTO: Ilustrasi Bank Syariah

Oleh : Fenni Agista Puspita
Mahasiswi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang

Pada era saat ini segala bidang atau aspek kehidupan di seluruh dunia mengalami perkembangan, salah satunya dalam bidang ekonomi khususnya di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku,ras dan juga agama. Islam merupakan salah satu agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia. Maka tak heran jika sebelum tahun dua ribuan mulai banyak muncul perbankan syariah di Indonesia.

Sistem perbankan Syariah mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia pada tahun 1992, dan berkembang sukses pada tahun 2002 hingga saat ini. Bank Muamalat merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia, seiring berjalannya waktu mulai banyak bank konvensional yang mendirikan bank syariah seperti contohnya Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, bank Bukopin Syariah dan lainnya.

Terlepas dari hal tersebut, Bank Syariah dirasa kurang berkembang jika dibandingkan dengan Bank Konvensial, dimana Bank Konvensional memiliki sifat yang umum dan tidak mengenal adanya istilah riba seperti pada Bank Syariah. Sehingga dari hal tersebut, membuat Bank Syariah terlihat memiliki batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilakukan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini juga menjadikan masyarakat di Indonesia kurang berminat untuk menabung di Bank Syariah dan lebih
memilih Bank Konvensional.

Tidak menutup kemungkinan, alasan masyarakat di Indonesia kurang berminat pada Bank Syariah adalah adanya faktor-faktor tertentu seperti kurang pahamnya masyarakat terhadap bank syariah maupun kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai perbedaan dan persamaan bank syariah dengan bank konvensional. Padahal bank syariah sendiri memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan, Mulai dari simpanan murni, pembiayaan, serta jasa perbankan syariah yang layaknya seperti konvensional.

Namun dari penjelasan diatas, Bank syariah dan Konvensional tidak bisa disamakan karena memiliki prinsip dasar yang berbeda diantara keduanya. Maka dari itu butuh pemahaman lebih dalam lagi mengenai produk perbankan syariah dan juga perlakuan akuntansinya, salah satunya adalah produk pembiayaan.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang disamakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan atau uang tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan suatu imbalan atau bagi hasil. Pengertian lainnya tentang pembiayaan adalah menurut Undang -Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 angka 25 yang menyatakan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana / tagihan yang disamakan dan berupa : transaksi bagi hasil dalam
bentuk musyarakah dan mudharabah, transaksi sewa/menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bitammlik, transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, istishna, dan salam, transaksi pinjam/meminjam dalam bentuk piutang qardh, serta transaksi sewa/menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa dengan dasar persetujuan anatara bank syariah/UUS dan pihak lainnya.

Menurut sifatnya pembiayaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan Produktif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang luas. Sedangkan Pembiayaan konsumtif bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Selain dibedakan menurut sifatnya, pembiayaan produktif juga dibagi dua menurut keperluannya. Pertama, pembiayaan modal kerja yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi secara kualitatif
maupun kuantitatif. Dan yang kedua, sebagai keperluan perdagangan dan peningkatan utility of place dari suatu barang. pembiayaan tidak terlepas dengan istilah akad. (Sandi Rizki F, 2018) Akad merupakan komitmen seseorang atau ikatan antara kedua belah pihak atau lebih melalui ijab dan qabul.

Penerapan Akuntansi Syariah di Indonesia baru muncul pada awal tahun 2003, dimana lembaga keuangan syariah pada saat itu memberi himbauan agar semua sistem yang dilakukan baik prinsip, praktik, maupun pencatatan laporan keuangan harus berdasarkan pada tuntunan syariah. Hal tersebut ditandai dengan adanya PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah.

Beberapa nasabah yang mayoritas menganut agama islam lebih menyukai sistem dan prinsip bank syariah yang berkiblat pada syari’at dan Al-qur’an. Akuntansi syariah tidak mengenal adanya riba/bunga, dikarenakan dalam syari’at islam yang berdasarkan Al-Qur’an maupun Hadist, riba/bunga memiliki arti penambahan pendapatan namun secara tidak sah atau batil. Seperti contohnya jika terdapat transaksi pertukaran barang yang tidak sama kuantitasnya, kualitasnya dan waktu penyerahannya. Terkait hal
tersebut, penerapan bagi hasil pada bank syariah harus sesuai dengan undang – undang syariah dan PSAK Perbankan Syariah, dikarenakan masih banyak masyarakat yang berfikir bahwa penerapan sistem bagi hasil pada bank syariah serupa dengan investasi atau program lain yang ada pada bank konvensional.

Sistem bagi hasil merupakan sistem yang terdiri dari tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. Pengertian lainnya, bagi hasil merupakan sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yaitu dengan membagikan hasil
usaha antara Shahibul mal atau pemilik modal dengan Mudharib atau pengelola. Dalam sistem bagi hasil ini diperlukan kesepakatan antara kedua belah pihak.

(Neni Sri I dan Panji Adam A P, 2016) bentuk dalam prinsip bagi hasil ini adalah mudharabah dan musyarakah. Prinsip mudharabah dapat digunakan sebagai dasar pendanaan yang meliputi tabungan dan deposito serta pembiayaan sedangkan prinsip musyarakah banyak digunakan untuk pembiayaan. Dengan menerapkan prinsip bagi hasil ini, bank syariah maupun nasabah bersama-sama dalam menanggung risiko usaha serta membagi hasil usaha dengan dasar metode profit and loss sharing atau metode revenue sharing, berdasarkan pada nisbah yang disepakati sebelumnya.

Adapun pengertian dari Prinsip mudharabah adalah kerjasama antara Shahibul mal atau pemilik dana dengan pengelola dana untuk melakukan suatu usaha tertentu dan menggunakan nisbah sebagai dasar dalam pembagian keuntungan. Dalam prinsip Mudharabah ini, bank syariah berfungsi sebagai mitra, dengan penabung dan juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Terkait dengan penabung, posisi bank syariah yaitu sebagai mudharib atau pengelola, sedangkan penabung berposisi sebagai shahibul mal atau penyandang dana. Diantara bank syariah dan nasabah, di dalamnya diadakan akad mudharabah yang mana untuk menyatakan kesepakatan dan pembagian keuntungan masing-masing.

Rasio pembagian keuntungan dilakukan di awal pada saat pembukaan tabungan. Untuk mengetahui pendapatan bagi hasil yang diterima oleh masing-masing pihak, yang dimana nasabah sebagai shahibul mal sedangkan bank sebagai mudharib adalah sebagai
berikut : menentukan prinsip perhitungan bagi hasil, menghitung jumlah pendapatan yang akan di distribusikan untuk bagi hasil, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil, dan menentukan pendapatan bagi hasil
bank dan nasabah.

Selain Mudharabah terdapat Musyarakah yang memiliki arti mencampur, dalam arti mencampur satu modal dengan modal lainnya sehingga tidak dipisahkan. (Ardian Sutedi, 2009) menyebutkan bahwa musyarakah juga dapat disebut dengan syirkah. Musyarakah merupakan akad kerjasama kedua belah pihak untuk suatu usaha tertentu, yang dimana masing-masing pihak saling memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan maupun risiko akan ditanggung secara bersama. Transaksi musyarakah ini dilandasi dengan adanya keinginan pihak-pihak yang bekerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Pada dasarnya, komposisi modalnya tidak harus sama, tetapi porsi modal dapat dijadikan sebagai patokan dalam menentukan porsi nisbah.

Musyarakah memiliki beberapa karakteristik di dalamnya, menurut (Al Arif, 2012) yaitu : Pertama, kerja sama diantara pemilik dana yang mencampurkan dananya dengan tujuan mencari keuntungan. Kedua, Untuk membiayai proyek tertentu yang dimana mitra dapat mengembalikan dana tersebut sesuai dengan bagi hasil yang telah disepakati yaitu bertahap atau sekaligus. Ketiga, dapat diberikan dalam bentuk setara kas, kas, serta aset non kas yang termasuk dalam aset tidak berwujud seperti hak paten, lisensi dan lainnya. Keempat, setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya namun dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan jika terdapat kesalahan atau kelalaian yang di sengaja. Kelima, keuntungan pada musyarakah dibagi sesuai dengan modal yang disetor atau nisbah yang telah disepakati. Dan yang keenam, kerugian dibebankan sesuai dengan modal yang disetor.

Pendapatan bagi hasil juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga pendapatan bagi hasil selalu berubah setiap bulannya. Dari penjelasan di atas adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil yaitu Faktor langsung, dimana faktor langsung yang dapat mempengaruhi perhitungan adalah investment rate, nisbah bagi hasil dan jumlah dana yang tersedia. Selain faktor langsung, juga terdapat faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil yaitu penentuan butir-butir pendapatan biaya mudharabah dan kebijakan akuntansi atau prinsip dan metode akuntansi.

Lebih jelasnya, berikut adalah mekanisme terkait bagi hasil dalam perbankan Syariah. Pertama, Profit Sharing merupakan kesepakatan dalam membagikan keuntungan dari suatu usaha dimana keuntungan berasal dari pendapatan yang sudah dikurangi dengan biaya operasional sehingga hasil yang didapatkan adalah keuntungan secara bersih. Kedua, Gross Profit Sharing merupakan pembagian keuntungan hasil usaha yang dihitung dari pendapatan dikurangi harga pokok penjualan, yang mana laba tersebut belum dikurangi pajak, biaya administrasi dan biaya lainnya. Pembagian ini juga disebut sebagai pembagian laba kotor. Ketiga, Revenue Sharing merupakan mekanisme bagi hasil yang mana pendapatan belum dikurangi dengan biaya operasional
dan komisi yang terkait dengan sistem perbankan. Revenue sharing dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana, dan pola ini dapat digunakan sebagai distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

Dalam penerapannya, kebanyakan mekanisme yang digunakan oleh perbankan syariah adalah profit sharing atau pembagian laba bersih, sedangkan untuk kesepakatan usaha, mekanismenya dapat ditentukan dengan dasar skema bagi hasil yang dipilih sesuai dengan akad atau perjanjian di awal kesepakatan. Namun sebelum melakukan kesepakatan, terdapat beberapa prinsip yang harus turut sera di dalamnya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama adanya kesepakatan yang jelas utamanya untuk permodalan, kedua adanya kejelasan usaha yang dilakukan, ketiga adanya ketentuan waktu serta yang terakhir adalah adanya ketentuan pembagian.

Dalam setiap sistem pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, adapun kelebihan dari sistem bagi hasil yakni adanya transparansi dari apa segala yang dilakukan dan juga terkait keuntungan yang didapatkan. Sedangkan kekurangan dari sistem bagi hasil ini adalah perlu adanya supervisi pada pengelola usaha utamanya untuk meminimalisir risiko iktikad kurang baik.

Dari pembahasan di atas, terdapat kata nisbah. Apa maksud dari Nisbah ?. Nisbah merupakan proporsi dalam pembagian hasil, yang mana nisbah akan ditetapkan dalam perjanjian atau akad. Sebelum ditandatanganinya suatu akad, anggota atau nasabah dapat melakukan penawaran sampai menemukan titik kesepakatan. Pengertian lainnya nisbah adalah pembagian keuntungan yang dibagi dalam bentuk persentase antara pemilik dan pengelola modal.Terkait hal tersebut, nisbah sangat berbeda dengan sistem bunga. Nisbah bagi hasil merupakan faktor terpenting dalam menentukan bagi hasil pada Bank Syariah. Sedangkan dalam sistem bunga, nasabah akan selalu berada di posisi yang dikalahkan, karena bunga merupakan kewenangan pihak bank.

Sistem bunga dan bagi hasil memiliki banyak perbedaan. Islam menghalalkan jual beli namun mengharamkan adanya riba, hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. adapun riba dalam penjelasan ini adalah sistem bunga yang seringkali di praktekan oleh bank konvensional. Maka untuk menghindari riba tersebut, islam menawarkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat untuk menerapkan prinsip keadilan . Selain itu perbedaan antara bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Jika dengan sistem bunga, penentuan keuntungan ditentukan pada waktu perjanjian namun dengan asumsi harus selalu mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam sistem bagi hasil, penentuan keuntungan ditentukan pada saat akad dengan pacuan kemungkinan untung maupun rugi.

2. Jika dengan sistem bunga, besarnya persentase berdasarkan modal yang dipinjamkan. Sedangkan dalam sistem bagi hasil, besarnya persentase berdasarkan jumlah keuntungan yang didapat atau diperoleh.

3. Jika dengan sistem bunga, Pembayaran dilakukan seperti yang dijanjikan tanpa adanya pertimbangan untung dan rugi. Sedangkan dalam sistem bagi hasil, pembayaran dilakukan bergantung pada keuntungan proyek, dan jika rugi ditanggung secara bersama-sama.

4. Jika dengan sistem bunga, jumlah pembayaran tetap, yang artinya tidak meningkat walaupun keuntungan mengalami kelipatan. Sedangkan dalam sistem bagi hasil, jumlah pembayaran sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

5. Dan yang terakhir terkait eksistensi, sistem bunga masih diragukan oleh semua agama. Sedangkan sistem bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya.

Dilihat dari perbedaan diatas, dengan melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah, juga sekaligus sebagai bentuk investasi, karena dalam investasi terdapat ketidakpastian atau risiko yang harus ditanggung. Sedangkan dalam sistem bunga merupakan aktivitas yang minim risiko karena terdapat persentase suku bunga yang perolehannya relatif tetap, namun tergantung pada besarnya modal. Maka dari itu agar return of investment dapat meningkat dan dapat bersaing dengan perbankan konvensional, Bank syariah harus dapat lebih cepat menemukan peluang pasarnya sehingga dapat memberikan kepercayaan lebih pada masyarakat.