banner podcast

Meningkatkan Keamanan Informasi Data Konsumen dengan Prinsip-prinsip Etika E-Commerce

  • Bagikan
Meningkatkan Keamanan Informasi Data Konsumen dengan Prinsip-prinsip Etika E-Commerce
FOTO: Ilustrasi data
Banner Iklan

Oleh :
1. Agustin Rosita Sari.
2. Aysahtasha Anggreyni.
3. Liska Triana, Andin Nindya.
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Malang

Saat ini hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19. Mobiltas penyebaran virus Covid-19 ini sangatlah cepat. Ole karena itu untuk memperlambat penyebaran Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meminimalkan interaksi antar masyarakat seperti kebijakan dirumah saja. Akibat adanya kebijakan di rumah saja tersebut, segala aktivitas dialihkan di rumah, seperti sekolah daring, work from home, bahkan banyak masyarakat yang melaksanakan dalam memenuhi segala kebutuhan harian secara online yang biasa disebut dengan e-commerce. E-commerce mencangkup segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan harian dilakukan secara online baik ketika dalam memasarkan, menjualkan, mengirimkan atau membayarkan barang.

E-commerce ini terus mengalami peningkatan selama terjadi pandemi Covid-19. Tercatat hingga saat ini banyak sekali start up yang bergerak di bidang e-commerce di Indonesia seperti shoppe, tokopedia, bukalapak, lazada, blibi dan sebagainya. Berdasarkan data rata-rata pengunjung bulanan e-commerce di Indonesia kuartal pertama tahun 2020 pengunjung di shopee sebesar 71,5 juta; tokopedia sebesar 69,8 juta; bukalapak sebesar 37,6 juta, lazada sebesar 24,4 juta dan blibli sebesar 17,76 juta. Sedangkan data rata-rata pengunjung bulanan e-commerce di Indonesia kuartal kedua tahun 2020 mengalami peningkatan untuk aplikasi shopee, tokopedia, dan blibli. Pengunjung shopee sebesar 93,4 juta; tokopedia sebesar 86,1 juta; bukalapak sebesar 35,2 juta; lazada sebesar 22 juta, dan bibli sebesar 18,3 juta. Terlihat bahwa shopee dan tokopedia merupakan e-commerce yang mengalami peningkatan secara drastis.

Pada tahun 2020 kuartal kedua ini merupakan bulan dimana Indonesia sudah terkena kasus Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa selama covid-19, pengguna e-commerce mengalami peningkatan secara drastis. Namun, disamping meningkatnya pengguna e-commerce ini, banyak pelaku hackers memanfaatkan keadaan ini untuk meretas informasi penting pengguna e-commerce, akibatnya meningkat pula kasus kebocoran big data e-commerce pada konsumen. Sepanjang tahun 2020 ini sudah tercatat ada beberapa marketplace e-commerce yang telah mengalami kebocoran data pengguna. Salah satu marketplace e-commerce yang mengalami kebocoran data pengguna yaitu tokopedia.

Tokopedia mengalami peretasan yang dilakukan oleh kelompok ShinyHunter pada bulan Mei 2020 yang lalu. Tercatat dari 91 juta pengguna Tokopedia, ada 7 juta lebih data pengguna Tokopedia yang dijual di dark web. Data pengguna yang mengalami kebocoran dan dijual meliputi nama lengkap, alamat email, usia, jenis kelamin, lokasi tempat tinggal dan kata sandi. Penjualan dari data pengguna tersebut mendapatkan sebesar US$ 5.000 atau Rp 74,5 juta.

Selain Tokopedia, platform e-commerce lain yang juga mengalami kebocoran data pengguna yang dilakukan oleh kelompok ShinyHunter yaitu Bhineka.com, dimana dari peretasan tersebut telah terjual data pengguna dengan harga US$ 1.200 atau Rp 17,8 juta. Tidak hanya masalah peretasan yang dialami di dunia marketplace e-commerce, ada juga yang menyalahgunakan marketplace e-commerce dengan melakukan penjualan rekening perbankan. Penjualan perbankan tersebut tidak diketahui atas nama siapa dan bertempat dimana dan apabila rekening tersebut jatuh ke tangan pembeli yang tidak bertanggung jawab, maka bisa disalahgunakan untuk tindak kriminal.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh e-commerce kebanyakan masalahnya berkaitan dengan isu sosial dan etika yang berhubugan dengan hak informasi, hak milik, hak kekayaan intelektual dan keselamatan serta kesejahteraan publik. Oleh karena itu agar tidak terjadi permasalah tersebut, hak dan kewajiban informasi setiap pengguna harus ditingkatkan keamanannya dengan menjaga prinsip-prinsip etika dalam menjaga privasi.

Pemerintah cukup berperan andil dalam membuat peraturan mengenai e-commerce agar keamanan dari platform e-commerce tetap terjaga yaitu dengan membangun regulasi mengenai ekonomi berbasis elektronik yang terdapat dala Paket Kebijakan Ekonomi XIV mengenai E-Commerce. Terdapat 8 aspek regulasi termasuk yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan siber. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Perpres No.74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangann Nasional Berbasis Elektronik dan SPNBE yang berisi diperlukannya ketersediaan data dalam rangka memetakan perkembangan e-commerce di Indonesia sebagai dasar evidence based policy making yang tepat.

Selain itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Perdagangan Melalui Elektronik (PMSE) yang mengatur mengenai pihak-pihak yang melakukan usaha, penukaran dan perdagangan, pembayaran, pengiriman, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa PMSE hingga pengawasan dan pembinaan PMSE. Keberadaan regulasi pemerintah dan peraturan ITE tersebut, tidak membuat data pengguna e-commerce menjadi tidak mengalami kebocoran. Oleh kerena itu, perlunya peningkatan keamanan di setiap masing-masing platform e-commerce. Perusahaan e-commerce harus meningkatkan sistem keamanan data dan membuat tingkat celah kemanan yang bisa di retas oleh para hacker lebih sedikit.


Artikel ini diterbitkan untuk memenuhi tugas kampus bagi penulis. Dan seluruh isinya bukan tanggungjawab penerbit

banner iklan
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.