Operasi Pasar Menghadapi Cadangan Pangan Kritis dan Ekstremitas Iklim

Avatar of news.Limadetik
Operasi Pasar Menghadapi Cadangan Pangan Kritis dan Ekstremitas Iklim
FOTO: Astrid Revina Anggraeni

OLEH : Astrid Revina Anggraeni
PROFI: Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Malang

_________________________________

NEWS.LIMADETIK.COM – Indonesia merupakan negara yang menurut pepatah bisa menyulap tongkat kayu jadi tanaman. Pepatah itu memberi makna filosofis bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Itu tak terbantahkan jika kita melihat tujuan dari penjajahan yang dipusatkan kepada Indonesia, misalnya penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang. Rempah-rempah yang menjadi hasil olahan dari kekayaan alam Indonesia, yang ingin diraup oleh dua negara penjajah itu mutlak menandakan Indonesia memiliki kakayaan SDA.

Indonesia merupakan negara pemilik minyak, batu bara, gas alam, emas, nikel, tembaga dan berbagai komoditas lain yang diminati pasar internasional. Jika seluruh kekayaan alam dicairkan dalam bentuk uang, Indonesia diperkirakan memiliki aset hingga mencapai ratusan ribu triliun rupiah. Seperti diterangkan oleh pengamat energi Kurtubi, bahwa perkiraan nilai cadangan terbukti dari minyak, gas, batubara, tembaga, emas, nikel, perak dan seterusnya dengan asumsi tidak ditemukan cadangan baru lagi. Nilainya berada di kisaran Rp 200 ribu triliun, Selasa (28/1/2014).

Cadangan Pangan Kritis
Namun, prediksi tidak selalu benar. Menjelang akhir tahun 2022, ekstremitas iklim yang berdampak kepada fisik manusia ataupun keberlangsungan komoditas di Indonesia menyebabkan harga kebutuhan “bahan dapur” semakin melonjak, dan pangan pemerintah di Bulog dan BUMN menjadi kritis. Pada Minggu (11/12) Badan Pangan Nasional (BPN) mengungkap cadangan pangan pemerintah di Bulog dan BUMN Pangan ID Food mengalami kritis. Cadangan pangan yang kritis di antaranya adalah; beras, daging sapi, jagung, kedelai, cabai, daging ayam, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, dan telur ayam.

Pertama, cadangan beras yang dimiliki pemerintah Indonesia di Bulog hanya sebanyak 514.160 ton, dan ID Food sebanyak 959 ton. Sedangkan, beras yang dibutuhkan adalah sebanyak 2.575.730 ton per bulan. Data ini menunjukkan bahwa, cadangan yang dimiliki pada saat ini baik Bulog ataupun BUMN masih belum mampu memenuhi kebutuhan beras yang dibutuhkan di Indonesia per bulannya.

Kedua, cadangan daging sapi dan kerbau di Bulog hanya sebanyak 4,69 ton daging, dan di ID Food hanya sebanyak 692,3 ton. Sementara itu, kebutuhan daging sapi dan kerbau di Indonesia mencapai angka 60.011 ton perbulannya. Artinya, cadangan daging sapi dan kerbau yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia juga tidak dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Ketiga, cadangan cabai hanya tersedia di Bulog sebanyak 3,2 ton, sementara di ID Food atau PTPN tidak memiliki cadangan cabai sama sekali. Sementara itu, kebutuhan cabai di Indonesia adalah sebesar 165.077 ton per bulan. Ini juga pertanda yang menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap cabai tidak lagi dapat dipenuhi oleh pemerintah karena bahan cadangan yang tidak mencapai 10%.

Keempat, cadangan jagung sama sekali sudah tidak tersedia, baik itu di Bulog, BUMN ID Food, bahkan PTPN, sementara kebutuhan jagung per bulan adalah sebanyak 1.271.698 ton. Begitu pula yang terjadi pada kedelai, dari kebutuhan sebanyak 247.455 ton per bulan. Cadangan kedelai di Bulog, BUMN ID Food, ataupun PTPN sama sekali tidak tersedia.

Data-data di atas memuntut pemerintah Indonesia untuk lebih giat dalam mengerjakan pekerjaan rumah di sektor ekonomi dan bisnis. Namun, ini hanya sebagian data terkait pangan yang kritis cadangan, yang sebenarnya masih banyak lagi, misalnya minyak goreng, daging ayam, dan lain sebagainya. Untuk itu, pertanyaan yang pantas dilontarkan guna menenangkan hati, adalah apa sebab, dan bagaimana langkah pemerintah mengerjakan PR tersebut?.

Ekstremitas Iklim
Yahsyi di dalam artikel yang berjudul “Alasan Cadangan Pangan Pemerintah Kritis Hingga Harus Impor” (CNN Indonesia, 2022) menjelaskan bahwa, cadangan pangan di Indonesia menipis oleh karena kondisi iklim, dan cuaca yang menyebabkan gagal panen.

Selain itu, bencana hidro-meteorologi, banjir dan longsor juga kian terjadi, serta hujan deras juga semakin sering mengguyur. Itu diinformasikan oleh BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika), bahwa cuaca ekstrem di darat, laut, dan udara. Karenanya, hujan dengan intensitas tinggi (20% – 70%), menyebabkan gelombang tinggi yang niscaya menghambat mobilitas moda transportasi.

Kondisi tersebut pada akhirnya berakibat pada kenaikan harga “bahan dapur”, atau harga di pasaran. Sementara itu, di tengah kenaikan harga yang kompak terjadi pada komoditas baik yang termasuk atau juga di luar sembako seperti, beras, dan daging sapi yang sekarang semakin melejit.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional mencatat kenaikan harga kebutuhan dapur sampai akhir November. Rata-rata telur ayam ras di pasar modern mencapai Rp. 32 ribu/Kg, sedangkan di pasar tradisional di Surabaya mencapai Rp. 29 ribu/Kg. Sedangkan, harga beras di seluruh pasar tradisional telah melibihi HPP beras untuk pengadaan Bulog sebesar Rp. 8.800/Kg.

Operasi Pasar
Kompleksnya situasi seperti yang telah dipaparkan tidak membendung permintaan pasar. Di tengah kenaikan harga yang disebabkan oleh ekstremitas iklim tersebut permintaan pasar tetap masih tinggi. Untuk itu, pemerintah melakukan langkah strategis dalam mengatasi masalah tersebut. Adalah operasi pasar yang dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi usaha mikro, dan ultra-mikro (UMUM), serta kalangan industri kecil ultra-mikro (IKUM).

Diakui bahwa, operasi pasar ini menunjukkan hasil strategis, yang dapat dilihat dari adanya tekanan terhadap inflasi menjelang akhir tahun, utamanya harga beras, harga cabai, dan minyak goreng yang kembali turun. Namun demikian, pemerintah masih perlu memfasilitasi sektor “hulu” produksi pangan, dengan menjamin pakan. Juga pemasalan tanaman cabai pada setiap rumah tangga.

Karena itu pemerintah mmenambah cadangan pangan tidak hanya untuk beras dengan menjalankan Perpres 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, yaitu impor pangan untuk cadangan di tengah penurunan produksi. Selain itu, Kemendag juga sudah membuka keran impor 500 ribu ton demi memenuhi cadangan beras pemerintah.

Kendati demikian, penyelesaian masalah pangan ini semestinya tidak hanya digawangi oleh satu pihak saja. Seharusnya masyarakat juga diberikan edukasi untuk mengelola sektor-sektor terkait yang terkena dampak oleh masalah ekstremitas iklim.

Apabila masyarakat melakukan pengelolaan sektor-sektor pertanian, peternakan, dan industri lain sejenisnya selaras dengan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah. Masalah ini tentu akan lebih segera bisa teratasi.