Pandangan F-PPP Terhadap Rekomendasi Pansus TP2D, Sahlawi : Dievaluasi bukan Direvisi

Avatar of news.Limadetik
Pandangan F-PPP Terhadap Rekomendasi Pansus TP2D, Sahlawi : Dievaluasi bukan Direvisi
FOTO: Ketua Fraksi PPP-Demokrat Bondowoso, Barri Sahlawi Zain

BONDOWOSO, Limadetik.com – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bondowoso menilai bahwa rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) kepada Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin untuk mengevaluasi Perbup terkait pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) sudah tepat.

Namun demikian, Fraksi partai pendukung Bupati ini menerangkan bahwa evaluasi yang bisa dilakukan yakni pada sisi aspek-aspek substansi. Terutama berkaitan dengan pasal 7, pasal 3, dan pasal 14.

“Dan itu sudah diakomodir. Saya kira tak ada persoalan dan tak harus direvisi (secara total, red)” seperti yang diterangkan oleh Ketua Fraksi PPP-Demokrat, Barri Sahlawi Zain, Sabtu (25/9/2021) malam.

Karena, kata Sahlawi, ke tiga pasal tersebut memang menimbulkan kontradiksi. Misalnya, pasal 3 secara jelas dinyatakan TP2D ini bukan perangkat daerah dan tidak termasuk dalam perangkat daerah. Artinya, semangatnya independen. Dan ini dipertegas lagi dengan pasal 14.

“TP2D adalah sebuah lembaga independen, yang mana pertimbangannya oleh Bupati sebagai second opini untuk merumuskan kebijakan pembangunan” sambungnya.

Sementara di pasal 7, bahwa OPD harus dilibatkan untuk menjadi keanggotaan sekaligus menjadi Ketua TP2D.

Menurutnya, persoalan yang dipansuskan adalah bagian tersebut. Sehingga, bahasa rekomendasinya kemudian bukan merevisi, melainkan mengevaluasi terhadap Perbup sesuai dengan hasil fasilitasi biro Hukum.

“Karena titik perdebatannya disitu maka kesimpulan yang diambil oleh Pansus tidak berbunyi merevisi tapi mengevaluasi. Mengevaluasi secara kewenangan, prosedur, dan substansi apakah telah sesuai atau tidak” jelas Sahlawi.

Pihaknya sendiri menilai pembentukan TP2D ini sebenarnya telah sesuai dan tak ada persoalan.

Ini dilihatnya dari keterangan Kabag Hukum saat melakukan Raker, bahwa mereka mengambil satu solusi yang baik yakni mengharmonisasi pasal 7 dengan pasal 3. Dengan memasukkan Sekda sebagai pengarah.

“Ini saya kira sudah tepat” kata Sahlawi.

Di lain sisi, saat pihaknya konsultasi ke Biro Hukum, juga memberikan pernyataan yang tidak tunggal. Bahwa pasal 7 itu bisa dianggap sebagai saran. Karena, dianggap saran maka sifatnya tidak mengikat.

“Pertimbangan kenapa dianggap saran, karena pada matrik keterangan tidak mencantumkan peraturan atau perundang undangan yg bisa di jadikan cantolan untuk memperkuat” tuturnya.

Fakta lain yang penting, katanya, Pansus sejauh ini tak pernah menemukan satu kabupaten atau kota yang Ketua TP2Dnya dipimpin oleh unsur perangkat daerah.

“Saya tidak mengatakan tidak ada. Tapi, Pansus belum menemukan referensi ada satu kabupaten atau kota dimana TP2D ketuanya adalah dari unsur OPD” jelasnya.

Namun, Sahlawi meyakini bahwa hasil rekomendasi akan ditindak lanjuti oleh Bupati.

“Hasilnya seperti apa, bisa direvisi atau tidak itu kewenangan Bupati” ujarnya.

Jika kemudian terkait membatalkan Perbup, kata pria akrab disapa Zein, yang berhak membatalkan ini adalah Gubernur. Jadi proses berikutnya urusan Bupati dengan Gubernur.

“Kalau Pansus ini kan ini hanya sifatnya rekomendasi” kata pria yang baru saja menjabat ketua fraksi ini.