PAPEDA Segera Bawa Kasus Honor BPD Karang Gayam ke Ranah Hukum

Avatar of news.Limadetik
PAPEDA Segera Bawa Kasus Honor BPD Karang Gayam ke Ranah Hukum

LIMADETIK.COM, SAMPANG – Tidak kunjung usai, perihal honor mantan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Karang Gayam Kecamatan Omben terkesan sebatas menerima janji palsu oleh mantan Kades setempat.

Hal tersebut Diketahui honor BPD selama satu Periode (6 tahun) tidak dibayar oleh mantan Kepala Desa Karang Gayam.

Sebelumnya sempat ada kesepakatan pengembalian antara mantan BPD dan mantan Kades melalui surat perjanjian.

Akan tetapi surat perjanjian tersebut tidak terlaksana, kemudian dibuatlah surat perjanjian kedua yang di fasilitasi oleh Camat Omben dan tokoh masyarakat.

Dua surat perjanjian dibuat, alhasil sampai sekarang janji pengembalian yang disanggaupkan di bulan Oktober belum juga terlaksana, terkesan mantan Kades mengabaikan dua surat perjanjian yang telah dibuatnya.

Kejadian ini memantik respon beberapa pihak, tak terkecuali dari Lembaga Pemuda Peduli Desa (PAPEDA) Kabupaten Sampang.

Menurut Ketua PAPEDA Badrus Sholeh Ruddin. SH. Dari awal pihaknya sudah mengawal kasus tersebut.

“Kami telah kawal kasus ini mulai dari surat perjanjian pertama hingga perjanjian pengembalian yang kedua, rasa rasanya Mantan Kades pintar bersiasat,” tuturnya.

Menurutnya, hak BPD sudah dirampas oleh Mantan Kades, tentu hal ini sangat otoriter seperti zaman penjajahan.

“Terlalu kejam dibuatnya, manusia di pekerjakan tapi honornya ditilap, dan anehnya, hanya di beri janji palsu melalui surat perjanjian yang dibuat hingga dua kali,” ujar Badrus.

Ketua PAPEDA kembali menegaskan. “Apabila pengembalian honor dimaksud tidak terlaksana di bulan Oktober 2022 sesuai isi surat perjanjian yang disepakati, maka kasus ini akan kami teruskan kepada pihak penegak hukum,” tegas Badrus saat ditemui Limadetik.com. Pada Sabtu, (15/10/2022).

Sementara, di konfirmasi BPD Karang Gayam menyampaikan sudah tidak ada toleransi lagi untuk masalah ini. Saya dan rekan rekan BPD lainnya sudah cukup mengikuti petunjuk pihak kecamatan, tapi malah diabaikan.

“Saya dan BPD lainnya tidak keliru karena dari dulu sudah mengikuti semua petunjuk, termasuk adanya surat pernyataan yang ke dua. Jadi dalam waktu dekat ini, kami akan segera tindak lanjuti ke Polres dan Kejaksaan’ ujar salah satu BPD melalui pesan Whtsapnya.

Sementara Camat Omben menjelaskan ia sudah melakukan semua tugasnya sebagai Camat.

“Kami sudah berupaya malakukan koordinasi dengan pihak terkait bahkan kami fasilitasi untuk musyawarah dan mereka buat perjanjian tapi bagaimana lagi mas, kami tidak bisa berbuat banyak, tuturnya.