banner podcast

PB HMI: Pemerintahan Jokowi Gagal Sejahterakan Petani

  • Bagikan
Banner Iklan

LIMADETIK.com, Jakarta – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengatakan Pemerintahan Jokowi gagal sejahterakan petani, khususnya Petani sawit.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan (Hankam) PB HMI, Arven Marta, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/7/2022).

“Bukan tanpa dasar, harga tandan buah sawit (TBS) dari Rp. 3.200/kg sekarang turun drastis menjadi Rp 500/kg, bahkan sampai ada pabrik yang tidak mau membeli sawit petani,” katanya.

Arven mengatakan jika mengacu pada harga Crude palm oil (CPO) dunia harga TBS petani tak layak dihargai sampai Rp 500/kg. Jika ditelisik kembali, anjlok nya harga TBS disebabkan kebijakan larangan ekspor CPO oleh Presiden Jokowi.

“Alih-alih dengan alasan ingin menertibkan harga minyak goreng sesuai Harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan, malah membuat masalah baru, harga TBS tak kunjung naik. Kebijakan inilah awal mulanya mematikan para petani,” tegas Arven.

Ia menambahkan sudah hampir 3 bulan lebih petani sawit menjerit, upaya presiden dengan menunjuk menteri Merves Luhut binsar panjaitan mengurusi persoalan minyak goreng dan mengangkat Zulkifli hasan sebagai menteri perdagangan belum membuahkan hasil.

“Akibatnya petani mencari jalan sendiri dengan menjual hasil panen ke malaysia karena harga lebih tinggi,” tuturnya.

Menurut Arven, alasan pemerintah seperti faktor lain terhambatnya distribusi dengan alasan jumlah kapal pengangkut yang biasa digunakan untuk membawa ekspor kelapa sawit ke luar negeri sedang berkurang, dinilai tidak tepat.

“Masa pemerintah tidak mampu mencari solusi jika itu yang dijadikan kendala, padahal sudah berlangsung lebih dari 3 bulan,” tegasnya.

Untuk mengatasinya, Arven menyarankan pemerintah membuat program integrasi dari hulu sampai hilir di bidang pertanian.

“Permasalahan harga minyak goreng kemaren bisa dijadikan pelajaran bagi pemerintah. Padahal, negara kita penyumbang CPO terbesar dunia yang merupakan bahan utama dalam pembuatan minyak goreng, tapi kenapa harganya mahal?. Jangan sampai bak pepatah ‘tikus mati di lumbung padi’,” jelas Arven.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak main-main dalam memperhatikan kesejahteraan petani.

“Jika ini tidak diantisipasi, maka akan muncul gejolak sosial di masyarkat dan mengakibatakan stabilitas keamanan terganggu,” tutupnya.

banner iklan
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.