banner podcast

Pemeriksaan Kinerja Pemkab Tuban Sukses Mempertahankan Predikat Opini WTP

  • Bagikan
Pemeriksaan Kinerja Pemkab Tuban Sukses Mempertahankan Predikat Opini WTP
FOTO: ilustrasi Opini WTP
Banner Iklan

Oleh : Tri Ardi Febritia 2018-217
Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Universitas Muhammadiyah Malang.

OPINI – Pemeriksaan kinerja merupakan suatu kegiatan pemeriksaan dari aspek ekonomi, efisisnsi, dan efektivitas yang di lakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintahan. Terminologi lain yang mengulas tetang pemeriksaan kinerja ialah Value For Money audit yang di gunakan di negara Inggris, Kanada, serta beberapa negara persemakmuran, yang di akumulasi sebagai suatu proses penilaian atas bukti – bukti yang tersedia. Menurut UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat 3 Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, aspek efisiensi serta aspek efektivitas. Sedangka Menurut INTOSAI, Pemeriksaan kinerja sebagai suatu pemeriksaan yang independen atas efisiensi dan efektivitas kegiatan, program, dan organisasi pemerintah, dengan memperhatikan aspek ekonomi, dengan tujuan untuk mendorong ke arah perbaikan.

Dalam hal ini proses pemeriksaan kinerja mempunyai relasi dengan proses perencanaan, pengumpulan, dan pengevaluasian bukti – bukti relevan serta komponen yang mendukung guna menunjang kegiatan penilaian, dimana pencapaiannya di ukur dari
sumber – sumber baik dari segi ekonomis, efisiensi dan efektif itas yang nantinya akan menimbulkan suatu kesimpulan serta saran – saran perbaiakan yang akan di serahkan kepada pihak ketiga.

Undang – Undang 1945 dengan tegas mengemukakan terminologi kemakmuran rakyat hampir di setiap batang tubuhnya. Undang – Undang ini lah yang menggiring rakyat untuk mendorong setiap penyedia pelayanan publik mempertahankan akuntabilitas, kualitas, dan profesionalitas mereka dalam melakukan pelayanan terhadap rakyat. Dengan menjunjung sikap tanggung jawab serta transparasi kepada rakyat maka diperlukan pemeriksaan kinerja terhadap suatu penyedia pelayanan publik.

Undang – Undang 1945 memberi mandat kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan secara bebas serta mandiri. Hasil pemeriksaan BPK kemudian akan di sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyar (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan kewenangannya. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 6 Ayat (3) yang menjabarkan tentang pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Salain itu, Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang beberapa jenis pemeriksaan salah satunya ialah pemeriksaan kinerja di nyatakan sebagai berikut : “Tujuan pemeriksaan kinerja berguna untuk menguji serta menilai aspek ekonomi, efisiensi, serta efektivitas dengan menyangkut beberapa aspek kinerja lainya dari suatu hal pokok yang di perksa yang di maksudkan untuk memberi sebuah rekomendasi perbaiakan. Yang kemudian memunculkan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi, serta efektivitas pengelolaan keuangan negara”.

Aziz (2015) menyatakan bahwa beberapa tahun terakhir BPK memperiotaskan pemeriksaan keuangan sebab bersifat mandotory atau harus di lakukan dengan berpedoman kepada Undang – Undang Dasar 1945. BPK mampu mendorong kualitas laporan keuangan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang semakin banyak dari beberapa entitas di tahun 2019 dari 87% menjadi 93% dan di tahun 2020 mencapai 90%.

Transisi sistem pemerintahan dari otoriter dan tertutup menuju sistem yang terbuka dan demokratis membawa tuntutan akan transparasi dan akuntabilitas penyedia pelayanan publik. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan kinerja yang akuntabel akan menunjang terwujudnya Good Governance yang di buktikan dengan hasil pemeriksaan BPK, ini menunjukkan bahwa presentase peningkatan kualitas pemeriksaan kinerja dan laporan keuangan yang di lakuakan mewujudkan konsistensi hasil secara yang signifikan. Hal ini sebagai daya guna dalam pengembalian kebijkan, bermanfaat lebih luas, serta daya dukung pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemaparan tersebut dikukuhkan dengan adanya surat kabar oleh Jawa Pos (05/10/2021) yang menyuarakan bahwa Pemkab Tuban menerima penghargaan pada bidang pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan menyandang predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.

Hal ini menunjukkann bahwa Pemerinta Kota Tuban mampu mempertahankan profesionalitas dan kredibilitas kerjanya dalam menstabilka kewajaran kir tanpa masalah, yang berarti tata kelola keuangan yang di terapkan di kota Tuban berjalan dengan baik. Dampak yang di dapat dari prestasi tersebut sangat berpengaruh kepada kesejahteraa masyarakat Tuban. Berdasarkan penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa dengan di lakuakannya pemeriksaan kinerja oleh aparat pengawas intern pemerintahan maka hal tersebut akan berpengaruh pada peningakatan taraf penyelenggaraan prinsip akuntansi keuangan dengan baik. Opini WTP dari BPK juga berguna sebagai hasil pengauditan BPK dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil analisis dan intrepetasi yang di hasilkan dari pemaparan diatas ialah Kota Tuban telah menunjukkan kondisi kinerja auditan yang berpengaruh posistif terhadap akuntabilitas kinerja penyedia pelayanan masyarakat, khususnya keberhasilan mendelegasi sebuah transparasi informasi yang menjadi relasi utama dalam menunjang kepercayaan masyarakat terhadap kineja instansi. Hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh pemeriksaan kinerja sektor publik terhadap akuntabilitas publik diterima. Hasil pembahasan ini juga menunjukkan bahwa fungsi pemeriksaan kinerja mempu menjelaskan reformasi akuntabilitas publik di Kota Tuban. Manfaat utama dilakukannya pemeriksaan kinerja ialah untuk menghasilkan sebuah informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program sehingga memudahkan engambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengambil tindakan koreksi. Pemeriksaan kinerja juga bermanfaat unuk meningkatkan pertanggung jawaban publik. Pemeriksaan kinerja memiliki peran penting yaitu sebagai alat deteksi kesalahan dini dan standar evaluasi pemutakhiran standar operasi meupun peraturan lainnya.

banner iklan
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *