Penerapan Akad Istishna’ Pada Bank Syariah

Avatar of news.Limadetik
Penerapan Akad Istishna' Pada Bank Syariah
FOTO: Ilustrasi

Nama   :  Risma Alif Kinanti
Prodi    :  Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Malang

Limadetik.com – Istishna secara bahasa berarti meminta bantuan. Istishna sendiri berasal dari kata shana’yang berarti kemudian. Menurut PSAK 104 Istishna’ adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’). Selain itu terdapat juga Istishna’
paralel. Istishna paralel adalah suatu bentuk akad Istishna antara pemesan (pembeli/mustashni’) dengan penjual (pembuat/shani’), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustashni’, penjual memerlukan pihak lain sebagai shani’.

Dalam praktik pada bank syariah, akad istishna’ diterapkan dalam beberapa produk seperti perumahan, apartemen, serta gedung perkantoran. Bank syariah adalah perantara yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi muamalah. Artinya bank syariah bukan merupakan sektor rill melainkan sektor moneter. Oleh karena itu, bank syariah tidak dapat mempraktekkan akad istishna secara mandiri dalam pembiayaan mereka tanpa adanya akad istishna’ parallel, karena bank syariah menyediakan barang melainkan hanya perantara.

Ketentuan tentang pembiayaan istishna’ bank syariah dengan akad paralel tertuang dalam fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna’ Paralel. Dalam fatwa tersebutdijelaskan mengenai kebolehan akad istishna’ dengan cara paralel dan larangan pemungutanMargin While Construction (MDC) dari pembeli, sedangkan ketentuan teknisnya diatur dalamfatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Jual Beli Istishna’ Fatwa itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian yaitu ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang barang dan ketentuan lain.

Perbedaan antara pembiayaan adalah bank syariah dan praktik perbankan tradisional terletak pada hubungan langsung antara subkontraktor dan bank syariah dan penghindaran margin keuntungan oleh pelanggan. Praktik ishna’ di bank syariah lebih banyak tersedia dalam transaksi utang dan kredit daripada dalam aktivitas perdagangan.

Penerapan Akad Istishna’ pada bank syariah yaitu konsumen melakukan pembayaran cicilan pembiayaan objek istishna atas pemesanan barang sejak ditandatangani atau dengan cara pembayaran lain yang disepakati. Sementara itu, penetapan harga atas objek istishna’ wajib ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen sebagai pembeli atau pemesan di awal perjanjian dan tidak boleh berubah-ubah selama masih istishna’. Sedangkan pemberian dana diserahkan kepada nasabah.

Lebih detailnya, nasabah mengajukan pembiayaan Bai’ Al-istishna’ kepada bank sehingga terjadilah akad perjanjian pembiayaan Bai’ Al-istishna’ antara nasabah dengan pihak bank. Kemudian pihak bank mencairkan dana kepada kontraktor untuk mempersiapkan kebutuhan nasabah. Sementara tiap bulan pihak pemasok/kontraktor harus menyerahkan dokumen prosentase/progress penyelesaian barang kepada bank. Setelah pihak pemasok/kontraktor menyelesaikan barang pesanan, maka pihak pemasok/kontraktor meyerahkannya langsung kepada nasabah.

Bank bukanlah pemilik material yang digunakan oleh developer (produsen dan subkontraktor) untuk memproduksi aset pada kasus istishna paralel, sehingga bank tidak memiliki hak klaim atas aset jika terjadi kasus wanprestasi. Cara mitigasi risikonya yaitu bank perlu mengikat produsen atau subkontaktor untuk memaksanya memenuhi kontrak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Baehaqi, SEI dengan judul “KENDALA DAN TANTANGAN PENERAPAN PSAK 104 AKUNTANSI Istishna’ PADA BANK SYARIAH” menyatakan bahwa penerapan istishna’ pada bank syariah mengalami beberapa kendala diantarnya yaitu Penerapan PSAK Syariah 104 tentang akuntansi istishna di bank syariah masih terbatas.

Keterbatasan penerapan PSAK 104 terkait dengan pengakuan laba. Hal ini merupakan celah dalam kenyataan bahwa PSAK Syariah yang relevan dengan sektor riil perbankan syariah adalah lembaga intermediasi keuangan. Kedua jenis pola pengakuan pendapatan atau laba dalam PSAK 104 ini rumit dan membebani back office serta membutuhkan investasi tinggi di bidang TI dan sumber daya manusia.

Solusi yang ditawarkan penulis adalah dengan melibatkan Dewan Syariah dalam penyusunan PSAK Syariah dan juga mempertimbangkan bisnis yang berlaku di Indonesia.