Penerbitan PERPPU Pada Penghujung Tahun 2022

Avatar of news.Limadetik
Penerbitan PERPPU Pada Penghujung Tahun 2022
Ilustrasi

Oleh : Farah Fauziah Budiman
Universitas Muhammadiyah Malang

_____________________________

ARTIKEL – Di penghujung tahun 2022, secara mengejutkan Presiden Republik Indonesia tiba-tiba saja mengeluarkan peraturan pemerintah tentang penciptaan lapangan kerja. Melalui Menko Perekonomian, Menko Polhukam, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM, pemerintah telah menjelaskan bahwa Perppu diterbitkan dengan mempertimbangkan urgensi untuk melihat situasi dunia, baik dari segi ekonomi maupun geopolitik.

Selain itu, Menko Perekonomian juga menyatakan bahwa terbitnya Perppu juga karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 hal ini ternyata telah mempengaruhi perilaku di dunia usaha baik di dalam negeri dan luar negeri. Pernyataan tersebut bisa diartikan pemerintah mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa proses pengesahan UU Cipta Kerja yang inkonstitusional “menimbulkan masalah” bagi dunia usaha, maka dari itu Presiden memandang Perppu perlu diterbitkan pada Jumat (30/12/2022).

Banyak pro-kontra yang muncul di masyarakat mengenai terbitnya Perppu 2/2022, khususnya polemik mengenai terbitnya Perppu 2/2022 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (UUCK), sedangkan UUCK sendiri dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Dalam Putusan MK Nomor 91/PUU -XVIII/2020. Dalam keputusannya MK menyatakan, UUCK dinyatakan inkonstitusional bersyarat di karenakan pembentukannya mengandung cacat formal sehingga perlu perbaikan dan diuji kembali dalam waktu dua tahun sejak putusan tersebut dibacakan pada akhir 2021 lalu.

Tujuan dari dibuatnya UUCK pada awalnya adalah untuk meningkatkan investasi yang terkendala karena banyaknya tumpang tindih perundangan sehingga UUCK dibuat dengan metode omnibus. Omnibus adalah metode harmonisasi dan sinkronisasi berbagai aturan hukum dalam satu aturan payung telah dijelaskan Ginder (2001).

Pada pasal 22 ayat (1) UUD 1945 telah dinyatakan secara eksplisit bahwa perpu hanya ndapat ditetapkan oleh Presiden apabila terjadi kondisi yang dikategorikan sebagai hal yang bersifat genting yang memaksa. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan sekalipun menerbitkan perppu menjadi wewenang Presiden, penilaian subjektif Presiden harus dan wajib didasarkan pada keadaan yang objektif.

Keadaan objektif ini dirumuskan MK dalam tiga parameter ada atau tidaknya kegentingan yang memaksa, yaitu: (1) adanya keadaan berupa kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU, (2) UU yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau UU yang ada tidak memadai, dan (3) kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU dengan prosedur biasa karena keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk segera diselesaikan.

Pada dasarnya dapat dipahami bahwa hadirnya Perppu Nomor 2/2022 tidak memenuhi kualifikasi adanyasesuatu yang bersifat genting yang memaksa. Hal ini dapat dilihat pada seluruh materi yang diatur dalam Perppu juga telah ada UU yang ada dan diubah dengan Perppu. Hal ini telah menjelaskan bahwa sebenarnya tidak terdapat kekosongan hukum yang mesti diisi dalam waktu segera sebab dengan UU yang sudah ada kebutuhan hukum yang di perlukan untuk mendampingi berjalannya kehidupan bernegara dan bermasyarakat masi memadai.

Lalu, apakah benar perppu tersebut dibentuk dalam rangka melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU XVIII/2020 sebagaimana diklaim dalam konsideran menimbang huruf f Perppu Nomor 2/2022 Sebagaimana diketahui, putusan MK dimaksud merupakan putusan pengujian formil UU Nomor 11/2020. Melalui putusan tersebut, MK menyatakan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja melanggar konstitusi karena metode pembentukannya tidak sesuai dengan konstitusi. Selain itu, pembentukan UU tersebut juga dinilai tidak menyediakan ruang partisipasi bermakna bagi masyarakat.

Demikian juga dalam kaitannya dengan amar ke enam Putusan MK Nomor 91/PUU – XVIII/2020 “Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 417 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen”, dapat dimaknai bahwa penerbitan Perppu 2/2022 adalah bentuk perbaikan sebagaimana diperintahkan dalam Putusan MK Nomor 91/PUU -XVIII/2020.

Apabila proses pembentukan UU Cipta Kerja yang dinyatakan bermasalah dan pemerintah meresponsnya dengan menerbitkan perppu, kemudian bagian mana dari putusan MK tersebut yang hendak ditindaklanjuti Perppu Nomor 2/2022? Bukankah perppu diterbitkan tanpa partisipasi publik Jangankan publik, lembaga perwakilan rakyat tidak terlibat secara formal untuk terbitnya sebuah perppu. Lalu, dalam konteks apa sesungguhnya perppu ini bisa diklaim sebagai langkah untuk melaksanakan putusan MK? Bila hanya dicantumkan dalam konsideran, tentu tidak dapat disimpulkan perppu ini telah menindaklanjuti putusan MK, bukan? pemerintah pada dasarnya tidak sedang melaksanakan putusan MK. Pemerintah justru cenderung membelakangi putusan MK yang mengharuskan adanya partisipasi bermakna dalam pembentukan UU.

Jadi, pencantuman melaksanakan putusan MK dalam konsideran menimbang perppu tersebut tidak lebih dari sekadar basa-basi. Jalan yang telah dipilih pemerintah untuk menerbitkan perppu mengandung cacat yang dapat dipersoalkan melalui pengujian perppu ke MK. MK akan menilai apakah kegentingan memaksa yang menjadi alasan terbitnya Perppu Nomor 2/2022 sudah terpenuhi atau tidak.

Bila MK menilai kegentingan memaksa tidak terpenuhi dalam pembentukan Perppu Nomor 2/2022, untuk kedua kalinya UU/Perppu Cipta Kerja akan pupus di meja para pengawal konstitusi. Akan tetapi, mungkin saja terjadi jika kemandirian MK dalam menguji perppu tidak dintervensi dengan ancaman ‘diaswantokan’. Cacat pembentukan Perpu Nomor 2/2022 juga dapat dikoreksi DPR melalui wewenang yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Hanya saja, dengan konfigurasi dan sikap politik DPR akhir-akhir ini, sulit mengharapkan DPR dapat melakukan koreksi terhadap alasan ihwal kegentingan memaksa terbitnya perppu ini.