Pengalokasian Dana APBDes Sebagai Bentuk Transparansi Keuangan Desa

Pengalokasian Dana APBDes Sebagai Bentuk Transparansi Keuangan Desa
FOTO: Ilustrasi Dana Desa (Sumber: Google)

Penulis : Marzuq Abdur Rasyid
Jurusan : Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Malang

___________________________

LIMADETIK.com – APBDesa merupakan sebuah program perencanaan tahunan yang di buat oleh desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayaah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyrakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sisitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki peran penting dalam kesuksesan pembangunan desa.

Menurut UU PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014, Pemerintah desa harus tanggap dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes unyuk memperoleh dana yang nati akan mereka dapatkan dari kabupaten/ kota. Setiap desa tentunya menginginkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, dengan adanya dana transfer dari kabupaten/kota ke desa seperti dana desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan bagi hasil pajak dan retribusi. (Kadjudju, Morasa, and Lambey 2017).

Keuangan desa merupakan komponen sangat penting dalam pembangunan sebuah desa. Sering kali terjadi penyelewengan terhadpa dana desa, sehingga membuat desa semakin jauh dari pernencanaan yang sudah ada. Karena keuangan desa memiliki peranan penting dalam membiayai pelaksaan tugas pemerintah desa, baik untuk operasional pemerintahan desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa.

Diperlukan perhatian terhadap penggunann dana dengan menulusuri Sumber-sumber keuangan desa dan bagaimana pemanfaatan penerimaan desa secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. (Pratiwi 2015). Masyrakat desa sekitar berhak untuk mendapatkan informasi tentang penyelnggaraan pemerintah, baik dari informasi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Itulah bentuk tranprasi yang harus dilakukan dalam APBDes.

Dalam pembuatan APBDes ada beberapa tahapan, yaitu

1. Pelaksana kegiatan desa menyampaikan usulan anggaran kepada seketaris desaberdasarkan RKP desa yang telah di tetapkan.

2. Seketaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes (RAPBDESA) dan menyampaikan ke kepala desa.

3. Kepala desa menyampaikan RAPBDESA kepada BPD untuk di bahas dan disepakati Bersama.

4. Rancangan peraturan tentang APBDes di sampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

5. Bupati menetapkan hasil evaluasi RAPBDes paling lama 20 hari kerja, dan bupati telah melakukan evaluasi dalam batas waktu. Maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.

6. Jika RAPBDes tidak sesuai dengan UU Kepala desa melakukan penyempurnaan RAPBDes paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.