banner podcast

Pengaruh Audit Sektor Publik Terhadap Pengembangan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

  • Bagikan
Pengaruh Audit Sektor Publik Terhadap Pengembangan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia
FOTO: Ilustrasi/Gatra.com
Banner Iklan

ARTIKEL– “Hello teman-teman, perkenalkan Nama saya Tika Utari Ningseh Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis dari salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Malang yakni Universitas Muhammadiyah Malang. Disini saya akan membahas mengenai “Pengaruh Audit Sektor Publik Terhadap Pengembangan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia” yang di bimbing oleh dosen mata kuliah Audit Sektor Publik Aviani Widyastuti., SE., MSA., AK., CA. “yuk teman-teman langsung saja simak penjelasan saya”

“Apa itu Audit Sektor Publik?” Jadi, teman-teman audit merupakan suatu investigasi independent terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanisme audit ini merupakan sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntanbilitas didalam pengelolaan sector pemerintahan, badan usaha milik negara (BUMN), atau instansi pengelola asset negara lainnya. Auditing didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti, tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independent, untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Nah sedangkan audit pada organisasi sector public didefinisikan sebagai suatu proses sistematik secara objektif, untuk melakukan pengujian dan juga kelengkapan suatu informasi yang telah disajikan didalam suatu laporan keuangan sector public. Proses pengujian ini memungkinkan akuntansi sector public independent yang telah bersertifikasi mengeluarkan suatu opini mengenai seberapa baik lapporan keuangan dan apakah laporan keuangan tersebut sudah memenuhi prinsip- prinsip akuntansi yang berterima umum atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

“Seberapa pengaruhnya Aduit Setor Publik terhadap Pengembangan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia?” Dalam melaksanakan Audit di Sektor Publik (Pemerintahan) perlu dibentuknya suatu Lembaga audit yang independent yang benar-benar mempunyai integritas yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak public. Oleh karena itu Lembaga audit setidaknya bernaung dibawah Lembaga legislative negara ataupun merupakan lembagaprofesional independent yang keberadaan mandiri, seperti akuntan public.

Penetapan Standar Audit di sector public ini harus dibentuk oleh suatu badan yang terlepas dengan kepentingan pribadi ataupun golongan. Berlakunya standar audit aparat pengawasan pemerintah tahun 1996 oleh BPKP atas perintah presiden RI. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan Audit Sektor Publik seharusnya mampu mengembangkan akuntansi pemerintahan di Indonesia. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa Akuntansi pemerintahan di Indonesia ini hanyalah mengacu pada APBN atau APBD yang pengelolaan dananya menggunakan pembukuan dengan istilah uang yang harus dipertanggungjawabkan.

Saat ini di Indonesia sedang dilakukan persiapan penyusunan standar akuntansi pemerintahan yang lebih baik serta pembicaraan yang intensif mengenai peran akuntan publik dalam memeriksa keuangan negara. Namun tampak bahwa akuntabilitas pemerintahan
di Indonesia masih berfokus pada sisi pengelolaan keuangan negara. Memasuki era reformasi, masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia, baik di propinsi, kota maupun kabupaten mulai membahas laporan pertanggungjawaban kepala daerah masing-masing dengan lebih seksama.

Beberapa kali terjadi pernyataan ketidakpuasan atas kepemimpinan kepala daerah dalam melakukan manajemen pelayanan publik maupun penggunaan anggaran belanja daerah. Melihat pengalaman di negara-negara maju, ternyata dalam pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya oleh informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif.

Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugasnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja dengan baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan juga efektif. Konsep ekonomi memastikan bahwa biaya input yang digunakan dalam operasional organisasi dapat diminimalkan. Konsep efisien memastikan bahwa output yang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia, sedangkan konsep efektif berarti bahwa jasa yang disediakan/dihasilkan oleh organisasi dapat melayani kebutuhan pengguna jasa dengan tepat.

banner iklan
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.