banner podcast

Pengawasan Keuangan Negara pada Audit Sektor Publik

  • Bagikan
Pengawasan Keuangan Negara pada Audit Sektor Publik
foto: iLUSTRASI
Banner Iklan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, tak kenal maka tak sayang maka dari itu perkenankanlah saya sebagai penulis artikel ini untuk memperkenalkan diri…..Hai, saya Anisa Vina Malinda, sedang menempuh program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan perkenalkan Ibu Aviani Widyastuti, S.E., Ak., CA., M.SA selaku dosen mata kuliah Audit Sektor Publik yang juga mendukung terbitnya artikel ini.. Alangkah lebih baiknya kita langsung saja untuk membahas artikel ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mendapatkan pengetahuan lebih lagi, yuk belajar sama-sama “apa sih pengawasan keuangan Negara?” “fungsinya kira-kira buat apa aja yaa?” “tujuan utamanya apa sih?” Nahh…. Yuk langsung saja kita simak penjelasannya, semoga dapat dipahami yaa!.

Dalam sebuah Negara tentunya memiliki pelaksanaan anggaran negaranya masing-masing, di Indonesia pun berlaku. Pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan untuk keuangan Negara yang dikontrol oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Peran pengawasan keuangan Negara sangat dibutuhkan untuk menjaga dan memantau serta menjamin agar penerimaan maupun pengeluaran keuangan Negara tidak disalahgunakan dan menyalahi aturan yang sudah ditetapkan dalam anggaran, seperti yang kita tahu di Indonesia sudah banyak sekali tindak korupsi yang sangat merugikan masyarakat dan juga negar. Dengan adanya pengawasan maka suatu perencanaan yang sudah ditetapkan akan berjalan dengan semestinya. Karena pada hakikatnya, pengawasan ditujukan penuh untuk menghindari terjadinya hal buruk yang dapat merugikan Negara. Pengawasan juga dapat memantau apakah kebijakan dan aturan suatu organisasi sudah dijalankan dengan baik atau melihat seberapa banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Di Indonesia, ada BPKP atau yang disebut dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menjadi salah satu lembaga pengawasan keuangan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan dari Perpres No.192 tahun 2014.

Ada beberapa tujuan pengawasan keuangan Negara, diantaranya adalah :

1. Untuk mempertahankan anggaran yang sudah ditetapkan dijalani dengan baik dan sesuai aturan
2. Untuk mentaati agar jalannya pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dapat dipertanggungjawabkan nantinya
3. Untuk mematuhi segala aktivitas atau kejadian yang terjadi mengenai keuangan Negara sudah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

Fungsi adanya pengawasan dilaksanakan adalah untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan sudah dijalankan dengan benar dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Dan untuk tetap mengawasi apakah ada penyimpangan atau tidaknya dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan. BPKP tentunya juga memiliki fungsi untuk menjalankan tugasnya sebagai pelaksanaan audit, pengawasan internal terhadap perencanaan negara, pemberian konsultasi manajemen risiko, serta untuk kegiatan pengawasan yang lainnya.

Jenis-jenis pengawasan, yaitu :

1. Pengawasan Intern

Pengawasan ini sendiri merupakan suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh badan yang berada di dalam organisasi itu sendiri. Biasanya pengawasan intern ini dapat dimonitoring secara langsung yang dilakukan secara rutin dan berkala pada setiap daerah.

2. Pengawasan Eksternal

Pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh badan yang berasal dari luar organisasi tersebut, di Indonesia ada Badan Pemeriksa Keuangan / BPK.

3. Pengawasan terhadap penerimaan Negara

Pengawasan terhadap penerimaan Negara dari bukan pajak dilaksanakan oleh KPPN dan apabila pengawasan terhadap penerimaan Negara dari pajak dan bea cukai maka dilaksaknakan oleh kantor inspeksi bea cukai.

4. Pengawasan terhadap pengeluaran Negara

Pengawasan ini menjaga agar terjadi keselarasan atau lebih menekankan antara peraturan yang ditetapkan undang-undang dengan jalannya pelaksaan APBN.

5. Pengawasan Preventif

Pengawasan jenis ini merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan untuk meminimalisir terjadinya hal buruk menyebabkan kerugian negara dan agar pelaksanaan kegiatan sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

6. Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan sudah dilaksanakan pada akhir tahun untuk mengetahui apakah selama berjalannya kegiatan ada penyimpangan yang terjadi atau tidak.

Apabila suatu pengawasan sudah dilaksanakan dengan baik dan ternyata terjadi penyimpangan, maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya hal ini :

1. Pengawas keuangan Negara dapat memberikan saran arahan mengenai penyimpangan yang sudah terjadi agar dapat diperbaiki atau tidak terulang lagi.
2. Pengawas keuangan Negara dapat lebih mengoptimalkan perencanaan demi tercapainya kegiatan-kegiatan yang lebih baik.
3. Pengawas keuangan Negara dapat melakukan peningkatan pengawasan yang lebih ketat lagi untuk setiap bidang yang ada agar mengurangi tingkat kejadian merugikan terulang.

Sekiranya cukup sekian yang dapat saya jelaskan, apabila dalam artikel ini ada kurang dan kesalahan saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT….. semoga artikel ini dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menambah ilmu pengetahuannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

banner iklan
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.