Reformasi pengelolaan keuangan daerah mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan daerah. Peraturan baru menjadi dasar bagi institusi negara mengubah pola administrasi keuangan (financial administration) menjadi pengelolaan keuangan negara (financial management). Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (good governance), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan resiko bawaan siklus kas yaitu tingginya potensi salah saji akibat volume transaksi yang tinggi, sifat kas yang liquit, kesempatan memanipulasi dalam bentuk kitting maupun window dressing, tingginya resiko bawaan menyebabkan banyak yang memperluas strukstur pengendalian intern siklus kas untuk mencegah dan mendeteksi salah saji.
Hal itu terjadi karena banyaknya transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Selain itu, kas menjadi objek kecurangan dan pencurian dibandingkan dengan jenis aset lainnya karena kebanyakan aset harus dikonversikan terlebih dahulu ke kas agar dapat diuangkan. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan audit saldo kas. Dengan tujuan audit saldo
kas adalah untuk memastikan saldo kas telah diidentifikasi dengan tepat dalam neraca, sehingga kas tersebut dapat memenuhi kebutuhan entitas. Dengan audit atas saldo kas maka akan memudahkan dalam mengembangkan anggaran kas.
Aviani Widyastuti.,SE.,MSA.,Ak.,CA Dosen Audit Sektor Publik menuturkan hal- hal yang perlu diperhatikan dalam audit saldo kas yaitu misal ada rekening yang tidak masuk kas daerah, terkait saldo neraca dengan Bank, adanya penggelapan kas di bendahara, terkait salah saji dokumen, dan penggunaan kas secara fiktif “ tutur dosen Aviani Widyastuti.,SE.,MSA.,Ak.,CA yang akrab disapa ibu Avi itu.
Menutut Penulis, “Dalam pengujian substantive terhadap saldo kas bertujuan untuk memperoleh keandalan catatan akuntansi saldo kas, membuktikan keberadaan kas dan keterjadian transaksi berkaitan dengan audit saldo kas yang dicantumkan di neraca, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan saldo kas yang disajikan dalam neraca, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan kas di neraca.” tutur Putri Adelia
PENULIS : Putri Adelia Arifin, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
