Peningkatan Transparansi Akuntansi Zakat dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Peningkatan Transparansi Akuntansi Zakat dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)
FOTO: Ilustrasi

Penulis : Andin Nindya Paraswaty
Fakultas : Ekonomi & Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Malang

Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlepas dengan berbagai cara yang berhubungan dengan sesama manusia, alam maupun sang pencipta. Perhubungan dengan manusia (muamalah) merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi dimana dalam Islam diatur dengan sistem sangat baik dengan istilah ekonomi Islam.

Islam menginginkan agar sistem ekonominya terorganisir sedemikian rupa sehingga harta tidak hanya ada dalam genggaman orang kaya saja. Salah satunya adalah dengan membayar zakat. Zakat adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda. Agama Islam menuntut supaya orang yang mampu (kaya) menolong rakyat kecil (miskin) dalam menutupi pembelanjaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum.

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok dalam Islam yang dapat menjadi pilar utama dan tool untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial serta dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat menurut istilah fiqh Islam adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya (the have) untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut aturan-aturan atau syariat Allah SWT.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa tujuan dari zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan sosial dan penanggulangan kemiskinan sehingga diharapkan di masyarakat tidak terjadi atau kesenjangan yang tinggi antara si kaya dengan si miskin.

Menurut PSAK No. 109, tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan professional (good zakat governance), artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Zakat mal atau zakat harta Zakat mal artinya sebagaimana dijelaskan di atas yaitu zakat yang dikenakan atas harta tertentu setelah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu persyaratan pemenuhan waktu (haul) dan persyaratan jumlah (nishab). Sebagai
implikasinya, adanya perbedaan harta maka bisa berbeda pula batas waktu kapan zakat harus dibayarkan dan berapa jumlah minimal harta yang harus dibayarkan zakatnya. Sebagai misal, harta simpanan emas memiliki batasan haul dan nishab yang berbeda dengan harta hasil perniagaan.

Zakat fitrah Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam, baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua dan muda, pada awal bulan Ramadhan sampai menjelang Idul Fitri. Zakat ini diwajibkanrta hasil perniagaan. Zakat fitrah Zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah future (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Zakat ini diwajibkan sejak tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya bulan Ramadhan.

Berbeda dengan zakat maal yang dikenakan atas harta, zakat firtah ini merupakan pungutan wajib atas pribadi atau jiwa yang hidup, yaitu setiap bayi yang dilahirkan sebelum bulan Syawal. Maka dalam zakat fitrah tidak disyaratkan sebagaimana syarat
pada zakat maal seperti nishab atau haul. Jumlah yang dikeluarkan per jiwa adalah sekitar 2,5 kilogram makanan pokok daerah setempat dan dikeluarkan dalam bulan Ramadhan sebelum sholat Ied dilakukan.

Akuntansi (accountancy) berasal dari kata to account, yang salah satu artinya adalah ‘menghitung’. Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (recording), pengklasifikasian (classifiyying) peringkasan (summarizing) transaksi
keuangan yang diukur dalam satuan uang. Serta pelaporan (reporting) hasil-hasilnya. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya proses perhitungan. Kemudian juga zakat itu menjadikan suci, bersih.

Sebagaimana fiman Allah swt dalam surat al-Taubah: 103 yang artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Zakat kekayaan kontemporer disebut juga zakat kontemporer, merupakan zakat dari hasil proses pandangan pengembangan terhadap objek atau subjek zakat, yang pada zaman nabi belum dijelaskan secara ekspilit.

Maka yang dimaksud dengan akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivasi yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan prose-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib di zakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar Syariat Islam.

Tujuan dari akuntansi adalah memberikat informasi kepada para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. Tujuan umum dari akuntansi memberikan gambaran kepada para pemakai tentang kinerja usaha, posisi keuangan, dan arus kas sebagai organisasi dalam periode tertentu. Dari tujuan umum ini, informasi akuntansi dapat digunakat untuk tujuan khusus, misalkan untuk menghitung kewajiban pajak, dan kemudian dapat dijadikan dasar untuk menghitung kewajiban zakat.

Metode akuntansi untuk zakat kekayaan dipergunakan gabungan antara cash bases dan accrual bases. Namun tetap kepada muzakki diberi keleluasaan untuk memilih salah satu metode saja. Pada kondisi perdagangan atau usaha digunakan accrual bases, karena adanya aktiva (brupa barang dagangan atau jasa) yang telah berkurang atau diberikan kepada pihak lain.

Sementara pendapatan selain dari usaha dapat diperlakukan berdasarkan cash bases, karena dalam pendapatan ini belum mempunyai kepastian akan diterima jika dalam bentuk piutang. Begitu pula untuk beban perusahaan jasa atau industri dapat dipergunakan metode cash bases atau accrual bases. Pengaruh pada metode cash bases hanya pada besar zakat yang diperhitungkan. Jika untuk tahun ini diperhitungan terlalu kecil, maka pada tahun yang akan dating diperhitungkan yang lebih besar; sebalikn jika ditahun ini zakat diperhitungkan terlalu besar, maka pada tahun berikutnya akan diperhitungkan lebih kecil. Agar terjadi perhitungan zakat yang mendekati keadilan, maka sebaiknya dipergunakan metode accrual bases.

Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan kegiatan itu adalah lembaga pengelola zakat yang formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat. Salah satu kegiatan utama dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat adalah pengumpulan zakat. Aktivitas itu sangat tergantung kepada para donatur (Muzakki). Selama masih ada muzakki yang menyalurkan zakatnya pada OPZ maka fungsi OPZ akan berjalan secara baik, namun sebaliknya ketika tidak ada muzaki yang menyalurkan zakatnya pada OPZ maka OPZ tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, salah satu usaha yang wajib dilakukan oleh OPZ adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran, kepatuhan dan motivasi masyarakat Muslim yang mampu untuk menunaikan kewajiban zakatnya kepada OPZ terutama kepada organisasi formal yang berbadan hukum (BAZNAS dan LAZ).

Potensi zakat yang dapat dihimpun di Indonesia sebetulnya sangat besar, karena secara demografis mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan BAZNAS bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB dan Islamic Development Bank pada tahun 2011, bahwa potensi zakat secara nasional mencapai angka 3,40 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) yakni potensi zakat nasional sebenarnya kurang lebih mencapai Rp. 217 Triliun pertahun (Majalah Zakat Edisi Mei 2013).

Ironisnya realitas menunjukkan bahwa tidak semua potensi zakat yang besar tersebut dapat terealisasi sesuai harapan. Realisasi pengumpulan zakat di Indonesia saat ini masih jauh dari potensi zakat yang ada. Pada tahun 2011 berdasarkan data BAZNAS, penerimaan zakat di Indonesia baru sebesar Rp. 1,7 triliun, kemudian penerimaan zakat pada tahun 2012 baru sekitar 1% dari potensi zakat di Indonesia yaitu Rp. 2,73 triliun Data tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi gap antara potensi zakat
dengan realisasi pengumpulan zakat yang ada saat ini.

Beberapa faktor penyebab rasio penghimpunan zakat di Indonesia terlihat sangat kecil, yang pertama adalah faktor kesadaran masyarakat yang kurang, kedua adalah pemahaman dan sosialisasi yang masih kurang, ketiga adalah faktor kepercayaan atau
trust terhadap OPZ yang rendah, keempat adalah keterbukaan yang masih kurang, kelima adalah budaya masyarakat Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan selama berabad-abad cenderung lebih suka membayar zakat secara langsung tidak melalui lembaga formal berbadan hukum (BAZNAS dan LAZ).

Menurut survei yang pernah dilakukan Public Interest Research and Advocacy Centre (PIRAC) pada tahun 2007 menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan penyaluran zakat oleh Muzakki kepada BAZNAS dan LAZ adalah
menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ (PIRAC: 2007).

Begitu juga hasil survei nasional yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda yaitu 97% masyarakat menginginkan BAZNAS dan LAZ bekerja secara akuntabel dan transparan, 90 % meminta adanya kemudahan akses untuk melakukan pengawasan terhadap dana yang dikelola, 90% menuntut pempublikasian laporan keuangan OPZ di media massa.

Selanjutnya, 75% masyarakat tidak ingin menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat yang kurang diketahui akuntabilitasnya. Bahkan, 63% masyarakat ingin mengetahui ke mana dana zakat diserahkan. Hasil survei di atas menunjukkan bahwa salah satu faktor penting yang menyebabkan rendahnya optimalisasi zakat di Indonesia adalah rendahnya kepercayaan (trust) masyarakat terhadap kualitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh OPZ.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi OPZ untuk segera melakukan usaha yang maksimal untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ saat ini. Rendahnya kepercayaan umat terhadap OPZ akan berimbas pada gagalnya optimalisasi potensi zakat saat ini. Oleh karena itu, salah satu alat yang dapat digunakan OPZ untuk menumbuhkan kepercayaan umat terhadap kualitas OPZ adalah dengan mengaplikasikan suatu sistem akuntansi yang baik dalam pengelolaan zakat.

Sistem akuntansi yang baik diharapkan pengelolaan zakat oleh OPZ akan menjadi lebih efektif, efisien dan lebih transparan (jelas sumber dan penggunaan dana zakat) serta lebih akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). Sistem akuntansi adalah
formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kegiatan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan pihak-pihak yang berkepentingan yang lain.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia berupaya memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan sistem akuntansi yang baik dari suatu OPZ. Pada tahun 2010, IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. PSAK ini bertujuan untuk mengatur tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah yakni mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah yang berlaku bagi

Organisasi Pengelola Zakat yang berkewajiban menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK tersebut diterbitkan sebagai pedoman standardisasi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi
Pengelola Zakat.

Dengan adanya standardisasi tersebut maka akan terjadi keseragaman (uniformity) dan keterbandingan (comparability) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia, hal ini juga dapat membantu memudahkan akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan OPZ.

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai
wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.

Laporan keuangan amil zakat dapat menjadi media komunikasi antara lembaga amil dengan pihak lainnya, karena laporan keuangan ZIS merupakan bentuk pertanggungjawaban operasional dari suatu lembaga amil yaitu kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Supaya laporan keuangan itu transparan dan akuntabel maka harus ada standar akuntansi yang mengatur tentang hal tersebut.

Penyusunan laporan keuangan lembaga amil ZIS mengacu kepada PSAK No. 109, dan apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 maka dapat menggunakan PSAK terait sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Komponen laporan keuangan dalam PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan, lembaga Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Beberapa akun yang dipakai oleh badan amil zakat diklasifikasikan menjadi beberapa akun untuk dana zakat dan infaq atau dana yang terbatas atau dana sedeqah. Yaitu dengan aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban, saldo dana zakat, pengeluaran.