Penolakan Pengesahan KUHP Joko Widodo

Avatar of news.Limadetik
Penolakan Pengesahan KUHP Joko Widodo
FOTO: Nurul Amalia Ali Slamat

Oleh : Nurul Amalia Ali Slamat
Prodi: Akuntansi
Universitas Muhammadiya Malang

___________________________

ARTIKEL – Pemerintah secara resmi mengumumkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani ketetapan itu, Senin (1/2). KUHP baru telah didaftarkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Negara Bidang Hukum dan Jaringan Penerangan, hukum pidana tersebut resmi diterbitkan pada Senin (1/2) dan disahkan oleh Jokowi dan diumumkan oleh Sekretaris Negara Pratikno.

KUHP mulai berlaku 25 hari setelah rapat paripurna DPR mengesahkan undang-undang tersebut pada 6 Desember. KUHP baru menggantikan KUHP sebelumnya dan disebut sebagai warisan pemerintah kolonial Belanda. Bagian KUHP diberlakukan sebagai tanggapan atas kritik terhadap beberapa undang-undang masyarakat sipil. Beberapa pasal KUHP dianggap mengancam demokrasi, kebebasan berekspresi, dan hak pribadi orang.

Beberapa pasal tersebut antara lain pasal penghinaan terhadap presiden, makar, penghinaan terhadap instansi pemerintah, impunitas untuk protes mendadak dan berita bohong. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, hukum pidana akan mulai berlaku tiga tahun mendatang, terhitung sejak undang-undang tersebut terbit hari ini. Yasonna mengatakan, selama ini pengurus dan tim akan aktif menjangkau lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan dan masyarakat umum.

“Ada tiga tahun sampai undang-undang ini berlaku. Selama tiga tahun ini kami akan melakukan sosialisasi, tim kami dan tim DPR akan melakukan sosialisasi ke aparat penegak hukum, masyarakat, kampus untuk menjelaskan konsep filosofi dan lainnya”

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2023, bunyi UU No 1 Tahun 2023 pada Selasa (1 Maret 2023), UU 1/2023 ditandatangani Presiden Jokowi dan diumumkan oleh Sekretaris Negara Pratikno. Klausul transisi mengatakan bahwa hukum pidana baru akan mulai berlaku tiga tahun setelah disetujui, yaitu. 2 Januari 2026.

Pasal yang menghina presiden dalam KUHP baru secara resmi disebut menyerang harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden. Bunyinya sebagai berikut:

Pasal 218
(1) Seseorang yang secara terbuka menghina kehormatan atau martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda sebesar 4 euro. kelas IV maksimal.

(2) Tidak melanggar kehormatan atau martabat manusia yang ditentukan dalam ayat 1, jika perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri. atau mendistribusikannya melalui teknologi informasi yang menghina kehormatan atau martabat presiden dan/atau wakil presiden dengan tujuan supaya diketahui atau diketahui isinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau kategori denda paling banyak. IV

Pasal 220
Subbagian 1 pasal 218 dan kejahatan yang ditentukan dalam Bagian 219 hanya dapat dituntut melalui pengaduan. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diajukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 218

ayat (1)
Istilah “menyerang kehormatan atau martabat manusia adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian yang memalukan”.

(2) ayat
“Kepentingan Umum Berdedikasi” adalah perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang dinyatakan dalam kebebasan berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui demonstrasi, kritik atau pendapat. Presiden dan/atau Wakil Presiden Kebijakan.

Dalam demokrasi, kritik penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang paling konstruktif, bahkan jika itu melibatkan ketidaksetujuan atas tindakan, kebijakan atau kegiatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pada dasarnya kritik yang disampaikan dalam pasal ini merupakan bentuk kontrol, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan umum.

Menurut penjelasan isi KUHP yang disahkan presiden jokowi, masyarakat berpendapat bahwa KUHP dibuat untung melindungi presiden joko widodo, namun ada yang berpendapat bahwa Jika Jokowi tanda tangani KUHP yang mendapat penolakan dari mahasiswa, buruh, dan pers itu sama artinya dengan Jokowi akan mendapat perlawanan oleh 3 elemen civil society itu terus-menerus.

RKUHP banyak mendapat penolakan dari masyarakat, seperti omnibus law, karena lebih ke investor daripada ke rakyat. Sekarang RKUHP ini juga lebih untuk kepentingan penguasa dan DPR, bukan untuk rakyat, anti kritik, anti demokrasi dan menjadi alat untuk menekan kebebasan pers. Dari pers mengkritik pemerintah di pers dilarang. Faktanya, presiden bertindak semaunya tanpa kontrol rakyat. DPR juga dipastikan akan semakin diam hingga matinya demokrasi. Pada saat yang sama, hanya tindakan otoritatif para penguasa yang membuahkan hasil.

Penulis: Nurul Amalia Ali SlamatEditor: Wahyu