Penting Lho Membangun Raperda dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah

Avatar of news.Limadetik
Penting Lho Memmbangun Raperda dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah
FOTO : Sefana Ernastiti Triana

Oleh : Sefana Ernastiti Triana
NIM : 202010170311131
Prodi/Fakultas: Akuntansi/FEB

Universitas Muhammadiyah Malang
_____________________________

ARTIKEL – Setiap daerah memiliki suatu rencana pengelolaan keuangan agar dapat membiayai proyek dan belanja daerah dengan memaksimalkan dana pemerintah daerah yang berasal dari berbagai sumber, sumber pandapatan daerah berasal dari adanya pajak dan anggaran dari pemerintah pusat yang sudah dianggarkan kepada setiap daerah agar dapat difungsikan dengan baik. Fungsi dari perencanaan sendiri, APBD sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam merancang kegiatan di satu tahun tersebut.

Kemudian fungsi dari pengawasan itu APBD sebagai landasan untuk mengukur apakah dan bagaimana penyelenggaraan kegiatan pemerintah sudah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan, sebelumnya. Ketika pemerintah daerah sudah menganggarkan untuk mengeluarkan biaya belanja daerah, maka hal penting yang harus dilakukan ialah dengan memaksimalkan anggaran tersebut untuk memperbaiki berbagai fasilitas yang berhubungan dengan layanan masyarakat.

Anggaran merupakan dana yang digunakan oleh pihak tertentu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, penggunaan anggaran dana belanja menjadi hal yang sangat penting sebagai sumber biaya pelaksanaan kegiatan. Pemasukan paling besar bagi kas daerah adalah dari pemungutan pajak, setiap masyarakat wajib untuk menyetorkan pajak sesuai dengan besarannya masing-masing sebagai pentuk ketaatan pada peraturan pemerintah. Setiap pemasukan dari wajib pajak digunakan kembali oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pemerintah daerah yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan segala pembiayaan yang telah dikeluarkan dengan mencatat segala transaksi yang ada sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat umum. Laporan keuangan pemerintah daerah menjadi tolak ukur keberhasilan dalam memaksimalkan dana yang dimiliki, sehingga sangat penting untuk berhati-hati dalam mengeluarkan dana dan mencatat pemasukan yang masuk ke kas pemerintah daerah. Setiap daerah memiliki jumlah APBD yang berbeda beda, sehingga pejabat daerah harus mencapai target pendapatan sesuai yang diharapkan, tentunya hal tersebut akan memberikan pemasukan yang lebih besar dari tahun-ketahun, dan menjadi pencapaian tersendiri bagi pemerintah daerah setempat.

Kondisi seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten agar selalu berkomitmen untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah yang dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang berdampingan dengan beberapa daerah maju seperti Surabaya, Mojokerto dan Gresik yang sangat membantu dalam menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera, pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk menjaga pemasukan daerah agar dapat maksimal setiap tahunnya melalui berbagai sumber pemasukan kas.

Hal tersebut menurut saya merupakan langkah yang tepat agar pemerintah Kabupaten Sidoarjo tetap menjadi Kabupaten yang memiliki kondisi keuangan daerah yang stabil, sehingga pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyusun peraturan daerah yang harus dilakukan dengan koordinasi dengan beberapa pihak yang juga memiliki kepentingan dan tanggungjawab dalam mengawasi seluruh aktivitas yang ada. Setiap kepala daerah memiliki tanggungjawab besar dalam mengelola keuangannya, hal tersebut tentu saja menjadi tugas penting yang harus selalu dijaga agar setiap aktivitas dalam
dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang tepat.

Pada pertemuan dengan pihak terkait, wakil Bupati Sidoarjo menutup paripurna menjelaskan bahwa inti dari perda tersebut adalah untuk bagaimana pengelolaan keuangan daerah agar bisa lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kedepan, pihaknya siap memberikan pelayanan yang terbaik dan transparan. “Sehingga APBD 2023 nanti bisa lebih bermanfaat terhadap seluruh lapisan masyarakat”. Dari pendapat tersebut memberikan suatu keterangan jika Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berfokus pada pengelolaan keuangan daerah yang lebih maksimal, tentu saja hal tersebut harus di dukung oleh semua pihak agar rencana dapat terwujud.

Fokus perubahan dalam perda pengelolaan keuangan daerah itu terletak pada seluruh pasal-pasal yang direvisi, sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan daerah, nilai-nilai yang dianut dalam perda adalah efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan kondisi itu, setiap OPD maupun perangkat yang ada di lingkungan Pemkab Sidoarjo diminta untuk bisa menyesuaikan dengan perda yang telah disahkan, agar anggaran efektif dirasakan oleh masyarakat secara luas, bermanfaat dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan banyak pembenahan terkait pengelolaan kas daerah agar distribusi ke banyak program dapat berjalan dengan baik, pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah Kabupaten harus mampu memberikan manfaat yang banyak agar segala kebutuhan atau akses masyarakat dapat tercapai.

Pada pelaksanaan dilapangan, terdapat banyak hal yang dapat menjadi penghambat semua kegiatan pengelolaan keuangan menjadi tidak maksimal, sebab resiko adanya kebocoran dana atau penggelapan dana oleh oknum tertentu tentu sangat merugikan negara, dan dapat menjadi penghambat terlaksananya seluruh program yang sedang dikerjakan.

Perbaikan internal pada jajaran pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjadi pekerjaan utama yang harus dapat diselesaikan, sebab segala sesuatu yang berhubungan pengelolaan kas dengan jumlah besar harus dilakukan secara transparan. Perbaikan manajemen keuangan menjadi hal mendasar yang memang harus diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebab apabila hal tersebut dapat diatasi dengan baik maka segala sesuatu yang berurusan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dapat berjalan dengan baik.