banner podcast

Pentingnya Pasak 109 Dalam Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah

  • Bagikan
Pentingnya Pasak 109 Dalam Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah
FOTO: Ilustrasi zakat dan shadaqah
Banner Iklan

Oleh   : Nisrina Hannabil Aqila
Prodi :
Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

Zakat termasuk salah satu ibadah pokok Islam dan menjadi pilar utama dalam menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat adalah sejumlah harta dengan jumlah tertentu yang wajib diserahkan kepada mereka yang berhak mendapatkannya menurut syariat Allah SWT (Mardiana, 2019). Jiwa mereka yang memberikan zakat akan menjadi bersih, begitu pula dengan hartanya. Penerima zakat mendapatkan manfaat untuk menutupi kekurangan sumber penghasilannya sekaligus mengangkat martabat diri dan keluarga (Loen, 2018). Zakat memiliki dua macam yaitu: Zakat maal yang diwajibkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, dam Zakat badan atau zakat fitrah yang diwajibkan pada bulan suci Ramadhan (Loen, 2018).

Infaq artinya menafkahkan atau memberikan belanjanya kepada keluarganya. Ada dua jenis infaq antara lain: pertama, infaq wajib terdiri atas zakat dan nadzar, dimana bentuk dan nominal pemberiannya telah ditentukan. Nadzar adalah sumpah atau janji di masa datang yang jarus ditepati. Kedua, infaq sunnah untuk mencari ridha Allah, dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Contohnya membagikan makanan bagi korban bencana alam.

Shadaqah adalah pemberian dari umat muslim kepada orang lain secara sukarela dan tidak dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Pemberian dari seseorang merupakan kebijakan yang mengharapkan ridha Allah SWT dan pahala (Loen, 2018) . Dalam akuntansi, shadaqah dianggap sama dengan infak. Oleh sebab itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 menjelaskan bahwa infak/sedekah adalah harta yang disalurkan dengan sukarela oleh pemiliknya, baik yang nominalnya dibatasi maupun tanpa batas. Zakat bersifat wajib bagi umat muslim atau badan hukum Islam sampai memenuhi nisab dan haul. Sedangkan infaq dan shadaqah adalah sunnah, yang bersifat sukarela dan menjadi wujud ketakwaan dan kecintaan umat muslim kepada Allah SWT (Rahman, 2015) .

Potensi zakat di Indonesia

Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia dan mempunyai potensi zakat yang besar. Pengelolaan dana zakat secara profesional sangat penting bagi badan khusus yang bertugas mulai dari perhitungan, pengumpulan, pengelolaan hingga penyaluran zakat. Di Indonesia, Undang-undang No 23 tahun 2011 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat
dibagi menjadi dua macam antara lain Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pengelolaan zakat bertujuan dalam meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial, sekaligus meningkatkan hasil dan daya guna zakat. (Mardiana, 2019) . Potensi zakat yang sanggup dihimpun sebenarnya sangat besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Ironisnya fakta membuktikan bahwa tidak semua potensi zakat tersebut dapat disalurkan sesuai harapan. Pengumpulan zakat di Indonesia masih jauh dari potensi zakat yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan adanya gap antara potensi zakat terhadap pengumpulan zakat selama ini.

Mengapa pengumpulan zakat di Indonesia tergolong kecil?

Terdapat beberapa faktor penyebab rasio penghimpunan zakat terhitung sangat kecil,
antara lain:
1. Kesadaran masyarakat yang masih kurang
2. Pemahaman dan sosialisasi zakat yang belum maksimal
3. Faktor kepercayaan terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang masih rendah
4. Kurangnya keterbukaan
5. Masyarakat lebih suka membayar zakat secara langsung tanpa melalui lembaga zakat berbadan hukum (seperti BAZNAS dan LAZ).

Definisi Akuntansi Dalam Zakat, Infak dan Sedekah

Rendahnya kepercayaan umat muslim terhadap OPZ mengakibatkan gagalnya optimalisasi potensi zakat saat ini. Oleh sebab itu, untuk mengembalikan kepercayaan muslim terhadap OPZ maka dibuatlah suatu sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat. Sistem akuntansi ini diharapkan menjadi lebih efektif, efisien dan transparan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan. Sistem akuntansi berupa catatan-catatan yang digunakan untuk mengolah data dan menghasilkan laporan sistematis yang dapat diawasi oleh pihak-pihak berkepentingan (Rahman, 2015).

Akuntansi adalah sistem informasi yang berguna untuk mengubah data transaksi
menjadi sumber informasi keuangan. Kegiatan akuntansi meliputi identifikasi, mencatat, dan
mengomunikasikan kegiatan ekonomi kepada pemakai informasi. American Intititute of
Certifiied Public Accounting (AICPA) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan seni
pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran menggunakan cara tertentu dan menurut ukuran
moneter, transaksi, dan kegiatan yang bersifat keuangan sekaligus menjelaskan hasilnya
(MARDIANA, 2019) .

Pentingnya Akuntansi Dalam Zakat, Infak dan Sedekah

Akuntansi zakat bertujuan untuk membagikan informasi untuk mengelola data secara tepat, efisien, dan efektif terhadapzakat, infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf yang telah dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini berkaitan dengan pengendalian manajemen yang memiliki kepentingan internal organisasi. Sekaligus membagikan informasi kepada lembaga pengelola zakat agar melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif, dimana pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah yang menjadi wewenangnya; serta memungkinkan lembaga pengelola zakat dalam melaporkannya kepada publik atas penggunaan dana publik (MARDIANA, 2019).

Bagaimana Standar Akuntansi Keuangan Menurut PSAK No. 109?

Standar akuntansi zakat di Indonesia (PSAK 109) telah berlaku sejak 1 Januari 2012. Sebelum menggunakan PSAK No. 109, Lembaga zakat menggunakan PSAK No. 45. Sayangnya, ada beberapa lembaga zakat yang tidak sesuai aturan PSAK No. 45. Karakteristik ini antara lain jenis penggunaan dana, tujuan penyaluran dana, serta pengelolaan dana. PSAK tidak terlepas dari usulan Forum Zakat (FOZ) yang merupakan kumpulan organisasi pengelola zakat. Awalnya, standar akuntansi yang digunakan adalah pedoman akuntansi dan keuangan yang diterbitkan oleh FOZ pada tahun 2005.

PSAK No. 109 sendiri telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) sejak tanggal 6 April 2010. Sejak tanggal tersebut PSAK No. 109 telah diterapkan. PSAK tersebut menjelaskan bahwa penerapannya telah dimulai sejak tanggal 1 Januari 2009 (MARDIANA, 2019).

Penerbitan PSAK telah melewati berbagai proses yang cukup lama, kurang lebih empat tahun sejak penyusunannya, yang diawali dengan penyusunan Eksposure Draft (ED) yang terbit pada tahun 2008. Tetapi, tidak semua OPZ di Indonesia menerapkan PSAK no. 109. Dikarenakan sebagian OPZ terkendala dalam penerapannya. Salah satu kendalanya adalah kesulitan mengelola sumber daya manusia yang dimiliki (Rahman, 2015).

Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam PSAK No. 109 mengenai akuntansi zakat, infaq atau shodaqoh meliputi beberapa komponen yang wajib dilengkapi, antara lain: (Loen, 2018)
1. Neraca (laporan posisi keuangan)
2. Laporan perubahan dana
3. Laporan perubahan aset kelolaan
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan.

Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109

1. Akuntansi Untuk Zakat (Rahman, 2015)
a) Penerimaan zakat dianggap ketika kas atau aset nonkas diterima dan menjadi penambah dana zakat. Apabila diterima dalam bentuk kas, maka dianggap sebesar jumlah yang diterima namun bila diterima dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar asset (Nurabiah, 2019). Penentuan nilai wajar aset nonkas menggunakan harga pasar. Apabila harga pasar tidak tersedia, maka akan diganti dengan menggunakan metode penentuan nilai wajar lain yang sesuai dengan PSAK.

b) Jika muzakki memutuskan mustahik yang wajib menerima zakat melalui amil, maka aset zakat seluruhnya dianggap sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat tersebut dan amil akan menerima ujrah atas penyaluran zakatnya. Bila amil memperoleh ujrah/fee, maka dianggap sebagai penambah dana amil.

c) Penurunan nilai aset zakat dianggap sebagai:
1. Pengurang dana zakat, apabila tidak disebabkan kelalaian amil;
2. Kerugian dan pengurang dana amil, apabila disebabkan kelalaian amil.
d) Zakat yang disalurkan kepada mustahik, dianggap sebagai pengurang dana sesuai dengan kelompok mustahik apabila disalurkan kepada Amil, sebesar:

1. Jumlah yang diserahkan, apabila pemberian dalam bentuk kas
2. Jumlah tercatat, apabila pemberian dalam bentuk aset nonkas
e) Amil dapat mengambil bagian zakat untuk menutup biaya operasional selama menjalankan fungsinya.
f) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat wajib diambil dari amil.
g) Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non-amil jika telah diterima oleh mustahik-non-amil tersebut. Jika zakat disalurkan melalui amil lain, akan dianggap sebagai piutang penyaluran dan amil yang menerima zakat dianggap liabilitas terhadap penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang saat zakat disalurkan. Amil lain tidak diperbolehkan mengambil bagian zakat, tetapi dapat memperoleh ujrah dari amil sebelumnya
h) Dana zakat dalam bentuk perolehan asset tetap dianggap sebagai:
1. Penyaluran zakat seluruhnya, apabila asset tetap diserahkan kepada pihak lain yang tidak dikendalikan oleh amil.
2. Penyaluran secara bertahap sebesar penyusutan asset tetap sesuai dengan pemanfaatannya, apabila asset tetap masih dalam pengendalian amil.
i) Amil harus memberikan transparansi terkait transaksi zakat, tetapi tidak dibatasi oleh:
1. Kebijakan penyaluran zakat, misalnya penentuan tingkat prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil;
2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq nonamil, misalnya persentase pembagian, alasan, dan kebijakan;
3. Metode penentuan nilai wajar dalam penerimaan zakat berupa asset nonkas.

2 . Akuntansi untuk Infak/Sedekah

a) Penerimaan Infaq/Sedekah dianggap kas atau aset nonkas ketika diterima dan dianggap sebagai penambah dana infaq/sedekah terikat atau non terikat. Apabila diterima dalam bentuk kas, dianggap sesuai dengan jumlah yang diterima namun bila dalam bentuk nonkas dianggap sebesar nilai wajar aset. Penerimaan aset nonkas dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar adalah aset yang wajib segera disalurkan, dan berupa bahan habis pakai misalnya bahan makan; atau barang yang dengan fungsi jangka panjang seperti mobil ambulan. Aset nonkas dinilai sebesar nilai perolehan.

b) Aset tidak lancar dikelola dinilai sebesar nilai wajar ketika penerimaannya dan dianggap sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan nilai aset tersebut menjadi pengurang dana infak/sedekah terikat jika pengelolaan aset telah ditentukan oleh pemberi.

c) Penurunan nilai aset infak/sedekah dianggap sebagai:
1. Pengurang dana infaq/sedekah, apabila tidak disebabkan kelalaian amil.
2. Kerugian dan pengurang dana amil, apabila disebabkan kelalaian amil.
d) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan akan dikelola dalam jangka waktu sementara agar memperoleh hasil maksimal. Hasil dana pengelolaan dianggap penambah dana infak/sedekah.

e) Penyaluran dana infak/sedekah dianggap pengurang dana infak/ sedekah sebesar:
1. Jumlah yang diserahkan, apabila dalam bentuk kas.
2. Nilai tercatat aset yang diserahkan, apabila dalam bentuk aset nonkas.
f) Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain termasuk penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah asalkan amil tidak menerima kembali aset infak/sedekah tersebut.
g) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dianggap sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak berpengaruh pada dana infak/sedekah.

h) Amil harus terbuka terhadap transaksi infak/sedekah, tetapi tidak dibatasi oleh:
1. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, misalnya penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil contohnya persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;
3. Metode penentuan nilai wajar dalam penerimaan infak/sedekah berupa asset nonkas;
4. Keberadaan dana infak/sedekah tidak langsung disalurkan namun dikelola dahulu, apabila ada, maka harus dijelaskan nominal dan persentase seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode tersebut dan alasannya.
5. Hasil dari pengelolaan yang dimaksud di angka (4) dijelaskan secara terpisah (Rahman, 2015)


DAFTAR PUSTAKA

Loen, M. (2018). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT , INFAQ, SHODAQOH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI JAWA BARAT.
Jurnal Akuntansi & Bisnis Krisnadwipayana (JABK), 5(3).
MARDIANA, A. (2019). ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT,
INFAQ/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK NOMOR 109 (Studi Pada Badan Amil Zakat
Nasional Kabupaten Lampung Tengah). FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM UNIVERSITAS ISLA.
Nurabiah. (2019). IMPLEMENTASI PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT,
INFAQ, DAN SEDEKAH (STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ,
SEDEKAH DI KOTA MATARAM). Jurnal Riset Akuntansi, 18(1).
Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya
Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). 6(1),
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

banner iklan
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.