banner podcast

Percepatan Menuju Sultra Maju, Biro Organisasi Setda Sultra Akan Gelar Rapat Koordinasi

  • Bagikan
FOTO: Persiapan rapat koordinasi
Banner Iklan

SULTRA, Limadetik.com – Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berupaya melakukan percepatan untuk menuju Sultra yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat.

Dalam hal ini, Rapat Koordinasi dimaksudkan bertujuan untuk Percepatan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan Sulawesi Tenggara yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat.

Dalam Press Rilis pada Sabtu, (25/9/2021), mewakili Gubernur Sultra, Plt. Karo Organisasi Setda Sultra Adi Yusuf Tamburaka, S.Sos., M.H yang juga mantan Lurah Palangga Konawe Selatan mengatakan. “Acara Rapat Koordinasi insya Allah akan di gelar selama 2 hari kedepan mulai dari tanggal 27 – 28 September 2021 secara tatap muka dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan yang bertempat di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara” katanya.

Baca juga: Tahun 2021, Pemprov Sultra dapat Penilaian Sangat Tinggi dari Kemendagri Pada Evaluasi Kelembagaan Setda

Lebih jauh mantan Penyidik KASN itu merincikan, jumlah peserta yang hadir meliputi dari unsur Sekda Kepala asisten, 3 Kepala Bagian dan 3 Kasubag 17 Se Kab/Kota serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah total peserta 150 peserta dan direncanakan acara akan di buka oleh Sekda Sultra.

Untuk Narasumber, Sambung Yusuf menambahkan, Secara Virtual Narasumber akan memberikan pemaparan, mulai dari Kemendagri dan Kemenpan RB.

“Rapat Koordinasi yang akan di gelar pada Senin besok diharapkan dapat berjalan dengan rencana dan sesuai dengan tujuan” jelas Yusuf.

Dalam pembahasan Nanti, Lanjut Yusuf menerangkan, akan di fokuskan terkait Penyederhanaan Birokrasi, Penyesuaian TUSI Inspektorat dan PTSP, serta evaluasi Permendagri No 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

“Dalam Rapat Koordinasi nanti juga akan membahas Penjabaran 8 Area Reformasi Birokrasi dan SAKIP serta tindak lanjut Permenpan RB No 19 Tahun 2018 tentang penyusunan peta proses Bisnis Instansi Pemerintah” pungkasnya.

banner iklan
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.