Oleh : Rizky Firmansyah
Universitas Muhammadiyah malang
____________________________
OPINI – Indonesia termasuk negara berkembang dimana negara Indonesia menganut sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan bukanlah aliran ekonomi baru, tetapi hanya pemahaman struktural tentang realitas ekonomi yang lazim di negara-negara berkembang. Sebuah realita ekonomi di mana selain sektor formal yang biasanya didominasi oleh para pengusaha dan konglomerat, terdapat sektor informal yang mayoritas anggota masyarakatnya bermukim.
Perekonomian nasional berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat di suatu wilayah. Perekonomian adalah suatu keadaan ekonomi dimana kegiatan ekonomi dilakukan dengan peran serta seluruh anggota masyarakat, sedangkan pelaksanaan kegiatan ekonomi itu berada di bawah kendali atau pengawasan anggota masyarakat. Perekonomian nasional adalah perekonomian nasional yang didasarkan pada hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan kekeluargaan serta menunjukkan dukungan yang sesungguhnya bagi perekonomian nasional. Dalam praktiknya, perekonomian nasional juga dapat dijelaskan sebagai ekonomi jaringan yang menghubungkan pusat-pusat inovasi, produksi, dan swasembada.
Untuk mitigasi bencana, pemerintah pusat membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 yang dipimpin langsung oleh Jenderal Doni Monardo, Direktur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Langkah-langkah penahanan pemerintah pusat cukup baik untuk merespon pandemi yang melanda masyarakat. Namun mengingat negara-negara yang lebih dulu mengalami pandemi Covid-19, Indonesia perlahan menerapkan blokade (tidak ada yang boleh masuk/keluar dari Indonesia). Tampaknya sangat sulit untuk mengunci karena stabilitas keuangan. Penderitaan tersebut tidak hanya dialami oleh mereka yang terjangkit virus mematikan tersebut, namun memiliki efek turunan yang sangat besar diantaranya melemahnya daya beli atau perekonomian masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan hidup yang beresiko bagi masa depan bangsa.
Namun, detak jantung semangat juang tak berhenti meski terkena dampak pandemi. Tidak sedikit orang yang berjuang untuk hidup, apalagi di tengah wabah ini yang mengharuskan penerapan social distancing/jarak fisik. Warga harus di rumah saja, pemerintah sangat ketat mewajibkan warganya bekerja di rumah dan sholat di rumah tapi masyarakat boleh mudik? Ini berisiko, jumlah korban terus meningkat, kebijakan tidak efektif untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 secara tuntas, sehingga imbauan Presiden bekerja dari rumah tidak diikuti dengan ibadah di rumah.
Pertanyaannya, sebagai orang tua masyarakat, apakah pemerintah sudah memperhatikan keadilan? Karena bukan masalah kemiskinan, tapi masalah keadilan yang merata (terutama di kelas ekonomi bawah). Saya tidak mau mengemis, tapi dalam situasi seperti ini, pemerintah seolah mengabaikan perekonomian nasional. Apa yang harus dilakukan oleh mereka yang berkuasa untuk menentukan arah masa depan bangsa? Hanya waktu yang bisa menjawab, karena pemerintah berada dalam dilema antara menyelamatkan rakyat atau menyelamatkan ekonomi, yang juga berdampak besar bagi rakyat Indonesia.
Sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian niaga nasional, Jakarta menjadi daerah yang paling banyak terpapar virus corona. Jika Jakarta ditutup, dipastikan seluruh transaksi ekonomi di tingkat nasional akan terhambat dan ini bisa menimbulkan krisis di Indonesia. Jika pemerintah tidak siap, bisa terjadi krisis ekonomi yang menyengsarakan rakyat kecil karena harga sembako dan kebutuhan pokok melonjak karena produksi berkurang.
Saat ini, perdebatan yang muncul dan semakin memanas adalah rencana pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dinyatakan terbuka, tentunya dengan berbagai pendapat baik pro maupun kontra. Ada sisi baik dan buruk dalam politik. Tak menyesal seperti Italia yang menganggap sudah terlambat menangani Covid-19, hanya harus membunuh ribuan warganya dalam waktu relatif singkat.
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memiliki tujuan mulia yaitu menyelamatkan nyawa dan jiwa manusia. Namun, kebijakan ini membuat roda perekonomian tidak bisa berputar. Efek dari ekonomi yang menyusut dirasakan di beberapa negara. Pembatasan sosial membuat komunitas bisnis terdampar saat penjualan turun. Di sisi lain, penghitung terus bergerak.
Situasi ini memaksa dunia bisnis untuk bertindak. Tsunami PHK merupakan fenomena yang tak terhindarkan di tengah pandemi ini. “Sekarang orang lebih takut pada kemiskinan daripada virus, banyak yang kehilangan pekerjaan dan kelaparan” karena mereka tinggal di rumah mati dan meninggalkan rumah mati. Lebih baik mati di luar berjuang untuk istri dan anak daripada tinggal di rumah tanpa solusi pemerintah.
Pemerintah saat ini sedang menghadapi dilema untuk mengatasi krisis yang diakibatkan oleh virus corona atau Covid-19. Antara menyelamatkan nyawa dari penyebaran virus atau menyelamatkan ekonomi dari resesi, padahal keduanya sama pentingnya untuk menyelamatkan manusia.
Situasi ekonomi Indonesia saat ini sedang mengalami masa-masa sulit, namun menyelamatkan nyawa saat ini jauh lebih penting daripada menjaga perekonomian dalam target yang ditetapkan pemerintah. “Ekonomi bisa dinegosiasikan. Kehidupan masyarakat? Tidak ada ruang untuk diskusi di sana. Perekonomian masih bisa segera bangkit setelah pandemi virus corona berakhir. Politik saat ini harus fokus menyelamatkan orang.
Istilah blokade tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, melainkan karantina. Namun secara konseptual, karantina dan karantina memiliki konsep yang sama, antara lain karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan karantina rumah. Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang terinfeksi atau menderita epidemi.
Pelaksanaan lockdown membutuhkan pertimbangan yang cermat dari aspek keuangan, politik, alam, manusia dan pemerintahan.
Perekonomian nasional adalah suatu sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat, perekonomian nasional itu sendiri merupakan kegiatan atau usaha ekonomi yang dilakukan oleh orang orang biasa (rakyat), yang memiliki segala sumber daya ekonomi yang dapat diusahakan dan dikelola secara mandiri. akhirat. disebut sebagai bisnis. Usaha kecil dan menengah (UKM) terutama mencakup pertanian, peternakan, kerajinan, industri makanan, dll. Ini dirancang terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya tanpa membahayakan kepentingan masyarakat lain.
Pengertian ilmu ekonomi dapat dilihat dari dua cara, yaitu:
Pertama, pendekatan kegiatan ekonomi pelaku ekonomi kecil yang disebut perekonomian nasional. Berdasarkan pendekatan tersebut, pemberdayaan ekonomi nasional yang diinginkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi mikro. Kedua, pendekatan sistem ekonomi yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan demokrasi disebut pembangunan partisipatif.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah pembangunan ekonomi kelompok masyarakat, yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, yang erat kaitannya dengan keadilan, demokrasi ekonomi, keterpaduan dengan ekonomi nasional yang dilandasi. melalui mekanisme pasar yang adil untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh perekonomian atau masyarakat arus utama.
