banner podcast

Pornografi dan LGBT Makin Marak, Apa Kerja MUI dan Kominfo ?

  • Bagikan
Pornografi dan LGBT Makin Marak, Apa Kerja MUI dan Kominfo ?
FOTO: Hendra Jaya
Banner Iklan

Oleh: Hendra Jaya
(Koornas Aktivis Peneleh 2020-2022, President of World Youth Association)

____________________________

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ang bahan bakarnya adalah manusia dan batu! Penjaganya maikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada meraka dan selalu mengerjakan yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim: 6)

Perkembangan teknologi dan informasi kian masif, internet dan gadged saat ini telah menjadi teman bagi kehidupan masyarakat, khususnya anak-anak dan pemuda. Tidak hanya membawa dampan positif, tetapi tidak kalah dampak negatif. Tidak sedikit anak-anak dewasa ini kecanduan game online, pornografi hingga “prostitusi online”.

Data hasil sensusnas dari Kementerian Koordinaator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Femmy Eka menyampaikan bahwa 97% anak di Indoensia terpapar pornografi. Hal tersebut dilatar belakangi akses pornografi yang mudah di akses oleh semua kalangan. Hanya bermodal gadged dan kuota, apapun bisa diakses dari tempat duduk, tempat tidur dan dimana saja. Pesyaratan akses juga sangat mudah, cukup klik pernyataan bahawa anda berumur 18 tahun sudah bisa mengakses, tanpa ada saringan apapun.

Disatu sisi, kaum nabi Luth muncul kembali di tengah gemerlapnya peradaban. Hal tersebut bisa dilihat diberbagai media dan televisi sudah semakin masif menampilkan figur menyimpang, sudah semakin berani mereka menuntuk hak sama, dan sudah semakin banyak pembela dan tim advokasi. Bahkan lembga pendukung kian menjamur, legistimasi yang digunakan tidak hanya dalih kemanusia atau HAM, agama juga tidak jarang digunakan sebagai dalih.

Mei lalu kita dikejutkan oleh Podcast aktris ternama yang mengundang pelaku LGBT, podcast tersebut kemudia disebar luaskan dengan judul “Tutorial Jadi G4y di Indo!!. Tidak berselang lama, kedutaan Inggris kemudia mengibarkan bendera LGBT sebagai ungkapan dukungan di Jakarta. Pengibaran ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Kampanye-kampaye LGBT terus dilakukan, anda bahkan bisa melihat dan menyaksikan prilaku LGBT kapan dan dimana saja melalui telephone gemgam. Anda cukup mendowload aplikasi seperti netflix, Disney dan semacamnya. Disana telah disediakan menu dan film LGBt berseri-seri. Anacama ini kian marak, negeri ini darurat LGBT. Libralisasi telah benar-benar berhasil.

Ancaman-ancaman baik berupa pornografi maupun LGBT merupakan tantanganbagi kita bersama. Utamanya bagi dunia pendidikan, membangun karakter manusia paripurna berdasarkan titah Tuhan merupakan kemustian. Akan tetapi sebelum masuk dalam dunia pendidikan, ada dua hal yang patut kita pertanyakan.

Pertma apa peran Kominfo dan lembaga sensor film di Negeri ini? Apakah mereka digaji rakyat untuk untuk agar supaya Pornografi dan LGBT tumbuh subur? Manjelis Ulama Indonesia dimana dan ngapain aja?.

Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengadopsi, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat antara lain: persenggamaan (termasuk yang menyimpang), kekerasan seksual, masturbasi (onani), ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.

Penyebaran dan seklaigus penenaman ideologi dewasa ini dilakukan dengan sangat mudah, hanya melalui gadged saja. Pun dengan pornografi dan LGBT, lihat saja dibeberapa media yang ada di Indonesia, film pulgar dan bahkan LGBT tidak lagi disaring atau disensor. Anda cukup seklai lagi buka aplikasi, menu mulai dari pornografi dan LGBT akan disajikan.

Dalam hal ini, yang memiliki tanggung jawab penuh ialah Kominfo.
Kewenangan Kominfo dalam mengatur semua yang keuar dan masuk dalam internet rakyat Indonesia. Begitupula hal-hal yang berbau LGBT/Pornografi seharusnya disaring dengan ketat. Penyebaran film berupa pornografi dan LGBT tentu menimbukan tanya, kemana saja dan ngapain aja nh kominfo? Apa sudah lupa dengan tugas utamanya?.

Tidak salah jika kominfo asyik kampanye dan lakukan degitalisasi diseluruh aspek kehidupan manusia. Tetapi harus lebih jauh lagi bicara soal nilai dan norma. Kita hidup di bumi dan tanah Nusantara, tanah yang terkena dengan budi dan dayanya! Ia, jika program digitalisasi sukses, tapi semua tontonan di layar hp tidak membangun baik karakter maupun moral manusia Indonesia, apa bisa dikatakan sukses dan berhasil? Barangkali kominfo harus membaca lagi UU no 30 tahun 2002, atau biar lebih gampang baca dan hayati saja Pancasila.

Disatu sisi, lembaga non pemerinta, dalam hal ini MUI memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi penyebaran nilai di Indonesia. Saya rasa dan insyaallah benar, dalam mazhab manapun tidak ada satupun ulama’ yang membolehkan paham apalgi prilaku LGBT. Persoalannya, paham LGBT hari ini, sekali lagi, tidak hanya diligistimasi atas dasar kemanusiaan tapi agama. Barangkali MUI jangan teralu sibuk dengan urusan politik praktis, ditengah degradasi moral manusia saat ini akibat adanya digitalisasi tanpa saaringan ini. Kalau Prof. Budihardiman dalam buku Aku Klik Maka Aku Ada, meyebutnya sebagai era post-truth.

Barangkali saat ini, tidak hanya fatwa yang hadir dalam ruang-ruang fana, tetapi edukasi dan program konkret dalam penanggulanganan LGBT juga dibutuhkan masyarakat. Dalam statmen MUI, LGBT merupakan penyakit yang harus diobati. Lebih jauh lagi tentu tidak hanya statmen sedemikian rupa, namun perlu adanya aksi konkret di tengah masyarakat. Apalagi, mengingat bahwa LGBT hari ini bukan hanya persoalan individu, tetapi sudah menjadi kelompok yang terorganisir.

Data (ruanganinfo.com) di Indonesia menujukan bahwa, 3% dari jumlah penduduk Indonesia merupakan kaum LGBT, mereka tersebar dibeberapa provinsi di Indonesia. Sumatra Barat sebasar 18 ribu orang, DKI Jakarta 43 ribu orang, Jawa Tengah 218 ribu orang, Jawa Timur 300 ribu orang, Jawa Barat 302 ribu orang dan beberapa di provinsi lainnya.

Jumlah kaum LGBT terus meningkat, hal ini tentu harus segera diwaspadai, khususnya lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan. Jangan sampai lebih banyak lembaga yang membela dari pad yang mikir dan melakukan pencegahan serta pengobatan. Majelis Ulama’ Indonesia harus segera ambil tindakan nyata, jangan hanya diam dengan fatwa.

Sebagai penutup sekaligus sebagai pengingat bagi kita semua, bahwa peraturan Undang-undang Indonesia hanya menetapkan dua jender saja, yaitu pria dan wanita. Hal ini dapat ditafsirkan dari pencantuman tegas tentang pria dan wanita dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1/1974) dan ketentuan serupa mengenai isi kartu penduduk yang ditetapkan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006). Maka, tidak ada ruang bagi kaum LGBT di negeri ini, jika ingin tetap menjadi warga Indonesia, harus taat dan patuh terhadap aturan di Indonesia! Jangan sampai azab yang menimpa kaum nabi Luth diturunkan ke bumi Indonesia.

banner iklan
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.