Program SIM Gratis, Kapolres Sumenep Tunggu Intruksi Mabes Polri

Avatar of news.Limadetik
Kapolres Sumenep AKBP AKBP Darman menyambut positif rencana program SIM gratis bagi penggunaan kendaraan umum maupun pribadi yang belum memiliki SIM atau Surat Izin Mengemudi.
FOTO: Kapolres Sumenep AKBP Darman

SUMENEP, LimaDetik.Com – Kapolres Sumenep AKBP Darman menyambut positif rencana program SIM gratis bagi penggunaan kendaraan umum maupun pribadi yang belum memiliki SIM atau Surat Izin Mengemudi.

“Kami menyambut baik program itu, namun kami masih belum ada petunjuk dari Mabes mas, nanti kalau ada pasti kami rilis,” kata Kapolres Sumenep AKBP AKBP Darman, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp.

Sementara Kasubbag Humas Polres Sumenep AKP Widiarti, juga mengatakan masih menunggu intruksi dari Kapolri.

“PP memang baru, namun masih menunggu jukrah dari Kapolri dan PNBP itu dari Menkeu,” paparnya, Jumat (19/3/2021).

Seperti yang diberitakan oleh media, program SIM gratis diadakan oleh pemerintah. Presiden Republik Indonesia, Ir.Joko Widodo telah menandatangani PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 76 tahun 2020, tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Bukan Pajak (PNPB) yang berlaku di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Terdapat 31 jenis PNPB yang berlaku di lingkungan Polri, hal ini tertuang pada pasal 1 PP tersebut. Salah satunya adalah pengujian untuk penerbitan SIM dan Penerbitan perpanjangan SIM.

Mengacu pada pasal 1 tersebut, mengenai bayaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan nol rupiah atau nol persen, diatur oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan dari Menteri Keuangan.

Adapun yang menerima SIM gratis adalah, penyelenggara kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, masyarakat tidak mampu, kondisi kahar atau keadaan di luar kemampuan wajib bayar, mahasiswa atau pelajar, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Terkait waktu pelaksanaan agenda ini Polri tengah melakukan pembuatan Perpol (Peraturan kepolisisan). Hal ini sebagai tindak lanjut dari terbitnya PP Nomor 76 Tahun 2020.

(Bahri/yd)