BONDOWOSO, Limadetik.com – Penyelenggaraan bantuan sosial kepada masyarakat di Bondowoso disebut rawan penyimpangan.
Mulai dari kesalahan data, salah sasaran, dan lebih-lebih pemotongan bantuan.
Karena itulah, Pemerintah Daerah Bondowoso melakukan penandatanganan nota kesepahaman edukasi dan penyelenggaraan bantuan sosial kepada masyarakat dengan Kepolisian Resort Bondowoso dan Kejaksaan Negeri.
Hal tersebut dikatakan Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin saat menyampaikan sambutan di Ruang Peringgitan Pendopo Bupati, Senin (23/8/2021).
Kata Bupati, penandatanganan ini merupakan langkah antisipasi terhadap hal-hal yang tak diinginkan dalam penyelenggaraan bantuan sosial kepada masyarakat.
“Untuk itu setelah adanya penandatanganan ini, saya menekankan pentingnya ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Utamanya dalam edukasi dan pembinaan, harus ada action, bukan hanya sekedar MoU atau kesepakatan” kata Bupati.
Edukasi kepada para penerima ini, dinilainya sangat penting. Karena seringkali ditemukan masyarakat yang kartu bantuan sosialnya tak dipegang sendiri.
Sementara Kepala Dinas Sosial Anisatul Hamidah menambahkan, pengawasan tak hanya dilakukan pada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) saja. Melainkan semua bantuan sosial yang ditangani oleh Dinas Sosial.
Ia melanjutkan bahwa sebagaimana penekanan oleh Kejari dan Kepolisian Resort Bondowoso dalam pengawasan ini pentingnya mengutamakan upaya preventif atau pencegahan sejak dini.
“Pencegahan secara dini supaya tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu prinsipnya” kata Anis pada Limadetik.com.
Adapun untuk edukasi sendiri, pihaknya akan realisasikan dalam bentuk penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Kemudian, edukasi agar masyarakat memegang kartunya sendiri.
Tampak hadir dalam penandatanganan tersebut, Wakil Bupati H. Irwan Bachtiar Rahmat, Ketua DPRD Ahmad Dhafir, Kapolres AKBP Herman Priyanto, dan Komandan Kodim 0822 Letkol Kav Widi Hidayat.
Respon (2)
Komentar ditutup.