RKUHP, Mensejahterakan Rakyat Atau Meresahkan Rakyat?

Avatar of news.Limadetik
RKUHP, Mensejahterakan Rakyat Atau Meresahkan Rakyat?
FOTO : Indah Rahmawati

Oleh : Indah Rahmawati
Prodi: Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Malang

______________________________

ARTIKEL – Rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) merupakan peraturan hukum pidana yang sudah ada lebih dari 100 tahun sejak zaman Belanda. KUHP dirancang dengan tujuan memperbarui hukum pidana lama untuk menyesuaikan politik hukum dengan kondisi dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar terciptanya keseimbangan antara kepentingan umum/negara/individu, antara perlindungan pelaku dan korban dalam tindak pidana, antara kepastian hukum dan keadilan hukum, antara hukum yang tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai universal, serta antara ruang aman dalam hak dan kewajiban asasi manusia.

Dalam proses pembuatannya pun harus bersifat transparantif dan partisipatif agar tidak terjadi wujud pembatasan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Namun, pada tanggal 6 Desember 2022, DPRD mengesahkan RKUHP menjadi KUHP yang dimana masih dinilai cacat prosedur, terkesan terburu-buru dan sembrono, serta tidak representatif sehingga memicu banyak interpretasi pandangan masyarakat yang berbeda-beda.

Hal ini tentu menjadi pertanyaan apakah pembentukan RUU KUHP ini sudah memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridisnya? Apakah masih ada ruang untuk publik berpartisipasi? Masih bisakah pemerintah dibilang sebagai pemangku kebijakan terhadap perilaku (hukum) masyarakat dalam proses pembuatan UU KUHP?. Beberapa pasal dari sudut pandang dan kacamata para masyarakat yang melihat bahwa banyak sekali kontroversi akan muatan dari RKUHP yang disahkan menjadi KUHP pada tanggal 6 Desember 2022, diantaranya:

> Pasal 2 (Living Law)
Pasal yang membahas tentang hukum yang hidup di masyarakat, berbunyi:
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menetukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Pasal ini dapat merugikan masyarakat hukum adat karena dapat menimbulkan diskriminasi mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dapat membuka jalan bagi persekusi atau main hakim sendiri ketika tidak adanya batasan yang jelas terhadap siapapun yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dilingkungan tersebut walaupun itu buakn merupakan tindak kejahatan.

> Pasal 216, 218, 219 (Penghinaan Presiden) dan Pasal 240, 241 (Penghinaan
Lembaga Negara dan Pemerintah)

Pasal ini bertentangan dengan hak setiap orang untuk beropini dan berkritik mengenai kinerja pemerintah bahkan membungkam suara-suara kritis karena hal itu dapat dipidana dengan kedok menghina martabat Presiden atau Wakil Presiden yang seringkali subyektif. Pasal ini tidak memiliki tolak ukur yang jelas dimana kritikan ini dapat dianggap sebagai penghinaan terutama terhadap orang-orang yang sensitif. Padahal saat pemilihan kepala negara ataupun Lembaga pemerintahan dari suara rakyat, lalu mengapa ketika mengkritik dan beroponi akan kinerja pemerintah, suara rakyat dapat dipidanakan? Selain itu hukuman pidana pada pasal ini dianggap tidak rasional karena dinilai sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.

Terdapat klausul bahwa penggunaan pasal 240, 241 dapat terjadi jika ada aduan dan dapat menimbulkan kerusuhan. Padahal, kerusuhan memang bisa diciptakan dan bisa dikondisikan juga, sehingga kerusuhan bisa saja direka-reka yang menyebabkan orang yang bersuara bisa dihukum tanpa ada pengaduan terlebih dahulu.

> Pasal 256 (Pawai dan Unjuk Rasa Tanpa Pemberitahuan)
“Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi dijalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Tidak adanya hak asasi manusia yaitu kebebasan berpendapat dan berkritik. Pasal ini merupakan pasal anti kritik dimana kegiatan berekspresi seperti ini dapat mempidanakan masyarakat yang menuntut haknya melalui unjuk rasa karena suara yang tak pernah didengar oleh pihak pemerintah.

> Pasal 605, 606, 608 (Tindak Pidana Korupsi)
Pasal 605. Turunnya hukuman pidana koruptor dari minimal 4 tahun penjara menjadi minimal 2 tahun penjara, dari yang masa tahanan paling lama 20 tahun menjadi paling lama 5 tahun dan denda yang minimal 200 juta menjadi 50 juta.

Pasal 606. Pada pasal ini subjek hukumnya adalah pejabat publik, maka hukuman yang diterima seharusnya tidak sebanding dengan masyarakat umum, bahkan hukuman pada pasal ini hampir sebanding dengan masyarakat yang melakukan tindak pidana penghinaan Presiden/Wakil Presiden ataupun Lembaga Negara/Pemerintah pada Pasal 216, 218, 219 dan 240,241. Selain itu, denda minimal yang awalnya 50 juta turun menjadi 10 juta. Pasal 605, 606 dinilai masyarakat tidak adil karena menguntungkan para koruptor.

Pasal 608. Turunnya hukuman penerima suap dari yang paling lama 5 tahun menjadi 4 tahun. Dengan itu, masyarakat mengharapkan para DPRD dapat mengkaji ulang terhadap KUHP yang baru disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 dan memberikan ruang untuk publik berpartisipasi demi terwujudnya kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.