Strategi BPK dalam Mengaudit di Masa Pandemi Covid-19

Strategi BPK dalam Mengaudit di Masa Pandemi Covid-19
FOTO: Ilustrasi audit BPK RI

Oleh: Rian Khosy R

Semenjak ditetapkannya darurat nasional pada tanggal 29 Februari 2020 oleh pemerintah virus ini telah menjangkit sebanyak 1.9 juta manusia (data 19 Juni 2021), dengan adanya masalah tersebut pemerintah menetapkan PSBB dan PPKM sebagai upaya pencegahan penyebaran virus. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengambil sebuah langkah yaitu dengan mengkonsep dan menciptakan kebijakan yang di fokuskan untuk akselerasi penumbuhan ekonomi dan kesejahterahaan masyarakat salah satunya ialah pemerintah mengeluarkan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang bagi UMKM.

Bantuan keuangan jangka pendek yang diberikan pemerintah berupa bantuan tunai langsung atau pinjaman lunak dan penggunaan teknologi digital dapat digunakan sebagai strategi jangka panjang. Selain itu, Hanoatubun (2020) menyatakan dalam upaya mengembangkan perekonomian pemerintah Indonesia menurunkan Bank Indonesia 7- day Reverse Repo Rate (BI7DRR) menjadi 4,75%, suku bunga Lending Facility menjadi 5,50% dan suku bunga Deposit Facility menjadi 4,40% sebagai upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik dan permulihan ekonomi global di masa pandemi Covid19.

Berdasarkan fenomena tersebut Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan beberapa regulasi dan strategi sebagai respon atas kebijakan pencegahan penyebaran virus corona. Badan Pemriksaan Keuangan melakukan pemeriksaan keuangan sesuai dengan panduan pemeriksaan keuangan Pada masa Covid 19 guna menjaga kualitas pemeriksaan keuangan tahunan sesuai dengan SKPN (standar
pemeriksaan keuangan Negara) yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-undang No.15 tahun 2004 mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, dalam menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2020 Badan Pengawas Keuangan melakukan pemeriksaan secara komprehensif melalui 3 jenis pemeriksaan yaitu Audit keuangan, Audit kinerja dan Audit dengan tujuan tertentu. Dengan dilakukanya 3 jenis audit tersebut pemeriksaaan keuangan negaran yang dilakukan oleh Badan pengawas keuangan dapat memberikan nilai tambah pada saat pandemic maupun pasca pandemic.

1. Pemeriksaan Keuangan BPK memberikan perhatian pada pergeseran anggaran APBN dan APBD tahun 2020 yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19.
2. Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap program/kegiatan penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah, bertujuan untuk menilai efektivitas program.
3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) berfokus pada kepatuhan dan pengendalian internal dalam penggunaan keuangan negara untuk menangani Covid19, termasuk pemeriksaan investigasi Namun dalam pelaksanaanya pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan pengawas keuangan guna menangani pandemic Covid-19 sebagai berikut

1. Renstra BPK Strategi pemeriksaan BPK ditetapkan dalam kebijakan pemeriksaan yang tertuang dalam rencana strategis BPK
2. Teknologi Informasi Pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi seperti Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK), Big Data Analytic.
3. Pedoman BPK juga menetapkan pedoman pelaksanaan pemeriksaan dalam situasi Covid19 atau keadaan bencana (ISSAI 5500)
4. Sumber Daya Menggunakan sumber daya yang dimiliki antara lain SDM, keuangan, sarpras, serta standar/sistem/pedoman pemeriksaan yang sudah dikembangkan dan ditetapkan.
5. Prioritas BPK akan melaksanakan pemeriksaan terhadap program prioritas pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Strategi audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan diatas tetap dilakukan sesuai Standar Prfesional Akuntansi Public(SPAP), Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP) dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP).

Melihat data yang suda saya paparkan kita dapat menyimpulkan yaitu walaupun dengan munculnya kebijakan dan aturan terkait dengan keuangan Negara dalam masa pandemic covid-19 menimbulkan kekhawatiran karena peluang untuk korupsi dan penyalahgunaan
dana semakin besar tetapi kita tidak perlu cemas karena Badan Pengawas Keuangan Negara selaku pemilik hak pengawasan telah melakukan langkah-langkah yang diharapkan nantinya tidak ada celah sedikitpun untuk oknum melakukan tindak pidana korupsi.