banner podcast

Transparansi Dana Audit Kampanye Parta Politik Dinilai Masih Lemah

  • Bagikan
Transparansi Dana Audit Kampanye Parta Politik Dinilai Masih Lemah
FOTO: Ilustrasi
Banner Iklan

OLEH: Maharani Violita Fortuna

Ketika memasuki tahun politik, hampir semua media massa di Indonesia panen informasi yang berhubungan dengan berita tentang isu politik. Biasanya media memberitakan tentang aktivitas keseharian baik yang berhubungan langsung dengan politik maupun non politik yang berasal dari pasangan calon eksekutif dan legislatif sebagai objek media massa yang memiliki nilai jual dimasyarakat. Di Indonesia untuk menjadi seorang politikus tidaklah murah. Sebab, saat mencalonkan diri ingin menjadi calon legislatif ataupun eksekutif memButuhkan support dari partai politik baik secara financial maupun nonfinancial.

Dalam dunia politik, dukungan dari partai politik (parpol) biasanya disebut dengan kendaraan politik. Agar kendaraan berjalan lancar tentunya memerlukan dana kampanye dengan jumlah yang banyak. Ketentuan mengenai dana kampanye telah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanya Pemilihan Umum. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa setiap kandidat legislative diwajibkan melaporkan dana kampanye secara transparan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Dalam Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2018 tentang bantuan Keuangan Kepada Parta Politik dijelaskan bahwa bantuan pemerintah kepada parpol untuk tingkat pusat sebesar Rp 1.000 per suara sah, tingkat provinsi Rp 1.200 per suara sah dan tingkat kabupaten/kota Rp 1.500 per suara sah. Komisioner Komisi Pemilihan umum (KPU RI), Hasyim Asri mengatakan bahwa dalam UU pilkada menyebutkan dua sumber kategori sumbangan untuk dana kampanye yaitu berasal dari Badan Hukum Usaha maksimal Rp 25 miliar sekali menyumbang dan Perseorangan maksimal sumbangan sebesar Rp 2,5 miliar. “Dalam melakukan kampanye terdapat beberapa larangan terkait sumber dana kampanye diantaranya pihak asing dilarang memberi sumbangan untuk kampanye. Yang temasuk pihak asing yaitu kelompok masyrakat, warga negara asing , ormas asing, kemudian ada pemerintah dan perusahaan asing juga dilarang” ujar Hasyim.

Namun kenyatannya, sumber dana kampanye parti politik tidak pernah terungkap secara transparan. Audit yang dilakukan terhadap dana kampanye masih bersifat formalitas, belum menggambarkan aktivitas pembiataan kampanye yang sesungguhnya. Apakah sumber sumbang melanggar aturan hukum atau tidak. Penyelenggara dan pengawas pilkada belum menempatkan akuntabilitas dana kampanye dalam membangun pilkada yang berintegritas serta melahirkan kompetisi politik yang adil. Menurut mantan Komisioner KPU periode 2012-2017, Sigit mengatakan bahwa terdapa 2 faktor yang menjadi kendala terciptanya akuntanbilitas pada pilkada yaitu pengawasan yang lemah dan jenis audit yang digunakan. Selama pesta politik, jenis audit yang sering digunakan adalah audit kepatuhan (compliance audit).

Audit jenis ini hanya melihat apakah prosedur dan aturan terkait dana kampanye sudah dipatuhi atau tidak oleh kandidat legislative, termasuk darimana sumber dana didapatkan oleh paslon, besarnya sumbangan dan waktu pelaporan yang dalam peraturan dipatuhi oleh parpol atau tidak. “Selama ketentutan tersebut dipenuhi, maka tidak ada masalah terkait laporan dana kampanye “ ujar Sigit.

Dari definisi audit kepatuhan, bahwa dapat digambarkan audit kepatuhan tidak menjelaskan realitas aktivitas pendanaan kampanye sesungguhnya. Audit kepatuhan belum bisa mendeteksi secara akurat mengenai sumber sumbangan dana kampanye, dana pengeluaran serta nominal sumbangan sesusai dengan aturan yang berlaku. Pengeluaran untuk kampanye tidaksebanding dengan yang dilaporkan parpol ke Komisi Pemilhan Umum (KPU). “Hal ini terbukti pada akhir tahun 2020, dimana terjadi pilkada yang dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia ditemukan hasil audit dana kampanye tahun 2020 bahwa dari 739 pasangan calon (paslon) pilkada terdapat 273 atau 36% paslon dinyatakan tidak patuh. Penyebabnya antara lain tidak lengkapnya bukti dari transaksi pengeluaran serta bukti penerimaan berupa sumbangan” kata Evi Novida (anggota KPU) Jakarta, Selasa (12/1/2021).

Dari hasil audit, terlihat bahwa masih rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi laporan dana kampanye dari elite politik yang menduduki kursi kepala daerah. Evi merinci, hasil audit pada tingkat pemelihan gubernur dan wakil gubernur ditemukan sebanyak 7 paslon tidak patuh dan 18 paslon dinyatakan patuh. Pada pemilihan bupati dan wakil bupati ditemukan sebanyak 277 paslon tidak patuh dan 386 paslon dinyatakan patuh.

Sedangkan pada tingkat pemilihan kota sebanyak 39 paslon tidak patuh dan 62 paslon dinyatakan patuh Salah satu faktor ketidakpatuhan para kandidat ketika melaporkan dana kampanye diantaranya tidak ditempatkannya sumbangan brupa uang tunai didalam rekening khusus dana kampanye (RKDK), tidak lengkapnya laporan transaksi pengeluaran dan pemasukan dana kampanye (LPPDK), penyampaian laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) yang melebih waktu yang ditentutkan. “Berkenaan LPPDK, melebihi pukul 18.00 waktu setempat, maka KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Bawaslu setempat untuk menyampaikan hasil LPPDK dari paslon melebihi dari batas waktu yang ditentukan”, kata Evi.

Dari persoalan diatas, disimpulkan bahwa dalam tahun politik yang berhubungan dengan audit dana kampanye masih banyak yang belum menerapkan aturan. Hal ini mungkin disebabkan dari jenis audit yang digunakan seperti audit forensic. Audit forensic tentu lebih akurat dibandingkan audig kepatuhan. Dasar audit forensic yaitu berdasarkan data yang ada dilapangan kemudia dicocokkan dengan kriteria yang sudah dbuat auditor sehingga audit forensik ini lebih akurat karna berdasarkan bukti-bukti transaksi parpol.

Kendala lain yang meyebabkan lemahnya audit dana kampanye yaitu bahwa tidak semua daerah mempunya akuntan publik. Sehingga biasanya akuntan publik didatangkan dari provinsi yang bersangkutan untuk wilayah pemilihan kota. Hal ini sesusai dengan pernyataan Sigit (mantan Komisioner KPU periode 2012-2017) mengatakan bahwa “tiap kota belum tentu memiliki seorang Akuntan Publilk jadi mesti didatangkan dari provinsi dan itu jumlahnya juga terbatas”. Untuk memperoleh hasil audit dana kampanye yang berintegritas maka KPU membutuhkan audit yang kompeten. Sehinga peran Akuntan Publik Indonesia yang merupakan wadah Akuntan Publik sangat dibutuhkan dalam audit dana kampanye. Sehingga nanti hasil audit dana kampanye memiliki kredibilits serta mampu dipertanggungjawabkan kepublik.

banner iklan
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.