Direktur Kamasutra: Anggaran Pertahanan Harus Dinaikkan Lagi

Direktur Kamasutra: Anggaran Pertahanan Harus Dinaikkan Lagi
FOTO: Romadhon Jasn

JAKARTA, LimaDetik.Com – Direktur Eksekutif Komite Aksi Masyarakat untuk Transparansi Anggaran (Kamasutra), Romadhon Jasn mendorong Kementerian Pertahanan fokus pada upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan didukung anggaran yang optimal sehingga tidak mengulang tragedi serupa.

Menurut Romadhon, tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 menyisakan duka mendalam bagi bangsa Indonesia, khususnya TNI. Pasalnya, kapal yang menewaskan 53 awak tersebut sudah dinyatakan tak layak pakai sejak 2007 karena usianya di atas 25 tahun.

Yang lebih menyedihkan lagi ternyata TNI hanya mempunyai 4 kapal selam yaitu KRI Cakra 401, KRI Nagapasa 403, KRI Ardadedali 404, dan KRI Alugoro 405. Tentu jumlah tersebut tak berbanding lurus dengan luas Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang seharusnya paling tidak memiliki 21 kapal selam. 

“Insiden musibah KRI Nanggala mestinya menjadi momentum evaluasi untuk membangun sistem pertahanan yang kompetitip salah satunya dengan melakukan peremajaan alutsista, tetapi harus didukung anggaran yang optimal,” ujar Romadhon dalam keterangan tertulis, Selasa, 04 Mei 2021.

Mantan Ketua PB HMI tersebut juga menyoroti minimnya anggaran pertahanan yang sangat terbatas yaitu hanya sebesar Rp 127,35 triliun untuk tahun 2020, sedangkan untuk tahun ini hanya menerima sekitar Rp 131 triliun. Anggaran tersebut dinilai tidak berbanding lurus dengan luasnya wilayah Indonesia sebagai negara maritim terbesar.

“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia anggaran pertahanan kita idealnya harus berbanding lurus dengan luasnya Indonesia. Artinya, dengan anggaran 137,3 triliun itu akan kesulitan melakukan modernisasi alutsista,” ujarnya

Karena itu, menurut Madon inisiatif Masjid Jogokariyan yang tengah membuka donasi pembelian kapal selam pengganti KRI Nanggala seharusnya memotivasi pemerintah untuk menaikkan anggaran pertahanan yang masih di bawah standar minimal 1,2 persen. Sementara negara-negara maju memiliki anggaran pertahanan di atas 3 persen dari PDB, seperti Amerika Serikat dan Rusia. Kedua negara tersebut masing-masing mengalokasikan anggaran 3,2 persen Amerika dan Rusia 3,9 persen.

“Jika dibanding dengan negara-negara lain di dunia anggaran pertahanan kita sangat kecil di bawah Malaysia dan Singapura sehingga mustahil bisa melakukan modernisasi alutsista secara sempurna. Padahal negara-negara maju di dunia terus menaikkan anggaran belanja sektor pertahanannya seperti, Amerika Serikat, Rusia, dan China,” tegas Romadhon.

(sin/yd)